Sudah 3 Bulan, Agus Pratomo Jadi Plh Sekda Basel


Sudah 3 Bulan, Agus Pratomo Jadi Plh Sekda Basel

Komisi I Minta Pemkab Basel Segera Tetapkan Sekda Definitif

TOBOALI – Komisi DPRD Basel untuk kesekian kalinya meminta Pemkab Basel segera menetapkan sekretaris daerah (sekda) definitif agar jalannya pemerintahan tidak terganggu dan bisa berjalan normatif. Hingga kini Bupati Basel H Justiar Noer belum menentukan siapa sekda yang akan dilantik.Padahal sejak tanggal 3 Januari 2019 lalu, Kepala Bakuda Basel Agus Pratomo resmi menjabat Plh Sekda Basel.

Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir mengatakan pemerintah harus secepatnya menentukan Sekda definitif mengingat pejabat Sekretris daerah yang sekarang diduduki dengan format pelaksan harian (Plh) memiliki keterbatasan wewenang dalam menjalankan pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada keadaan darurat dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksana harian memiliki keterbatasan wewenang dalam mengambil kebijakan yang bersifat strategis.

“Pejabat pelaksana harian dan pelaksana Tugas memiliki perbedaan Dimana Plh dan Plt sama-sama keadaannya ditunjuk oleh atasan pegawai yang bersangkutan di saat pejabat definitif berhalangan untuk melaksanakan tugasnya,” ujar Sekretaris Komisi 1 DPRD Basel,Samsir kepada Radar Bangka, Kamis (14/3).

Politis partai PKS ini menilai ini bahwa Plh dan Plt sama-sama melaksanakan tugas serta menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan rutin yang menjadi wewenang Jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tetapi dalam menjalankan tugasnya Plh atau Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang. Bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada spek organisasi, Kepegawaian, dan alokasi anggaran.

“Pada UU No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi pemerintah dan surat keputusan BKN No K.26/V a tahun 2016 tentang kewenangan Plh dan Plt bahwa bahwa masa jabatan pejabat Sekretris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) paling lama 6 bulan dalam hal  Sekda tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 bulan dalam hal terjadi kekosongan,” tegasnya.

Untuk memastikan jalannya roda pemerintahan ke depan dengan baik, Komisi I   memohon dan merekomendasikan secepatnya pemerintah menetapkan sekretaris daerah definitif untuk mengantisipasi terjadi masalah yang urgent yang memerlukan kebijakan strategis ke depan. Dan untuk kondisi saat ini tentang banyaknya sejumlah dinas yang tida memiliki kepala dinas definitif untuk kelancaran proses pelayanan publik.

“Yang ini akan berimbas pada proses pelayanan publik yang akan merugikan masyarakat yang memerlukan pelayanan publik . Adapaun kepala dinas dan kepala kantor yang belum definitif Bapeda, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas sosial, dinas PURR, inspektorat, dinas keoendudukan dan pencatatan sipil dan sekretriat daerah,” pungkas Samsir.(bim)





Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Heboh, Warga Temukan Mayat di Tepi Pantai Tanjung Merun
Heboh, Warga Temukan Mayat di Tepi Pantai Tanjung Merun
Rabu, 22 Mei 2019 20:58 WIB
LEPARPONGOK - Warga Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan digegerkan dengan penemuan mayat yang sebagian menjadi tulang di Pantai Tanjung
Terkait JPU, Pemkab Basel Belum Terima Surat Gugatan LBH
Terkait JPU, Pemkab Basel Belum Terima Surat Gugatan LBH
Senin, 20 Mei 2019 21:42 WIB
TOBOALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) sampai saat ini mengaku belum menerima surat gugatan terkait instalasi lampu
Buaya 3,4 Meter Pemangsa Mahrom di Sungai Empek Ditangkap Warga
Buaya 3,4 Meter Pemangsa Mahrom di Sungai Empek Ditangkap Warga
Jum'at, 17 Mei 2019 20:14 WIB
PAYUNG – Warga Dusun Pasir Putih,Desa Betumpang,Kecamatan Payung,Kabupaten Bangka Selatan (Basel) berhasil menangkap seekor buaya yang menerkam Mahrom (33), warga
Antusias Warga Bubuhkan Tanda Tangan Dukung Ancam Gugat Pemkab Basel
Antusias Warga Bubuhkan Tanda Tangan Dukung Ancam Gugat Pemkab Basel
Kamis, 16 Mei 2019 23:11 WIB
TOBOALI – Warga Kecamatan Toboali membubuhkan tanda tangan dukungan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bangka Selatan (Basel) untuk menggungat Pemerintah