Bupati Basel Dituding Tunjukkan Sikap Arogan


Bupati Basel Dituding Tunjukkan Sikap Arogan

TOBOALI – Bupati Bangka Selatan (Basel) H Justiar Noer dinilai telah bertindak sewenang-wenang dan cenderung arogan dalam melakukan mutasi pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Basel. Penilaian itu mengemuka karena dalam beberapa kali mutasi yang dilakukan ada sejumlah pejabat yang termasuk dialih tugaskan,padahal aparatur sipil negara (ASN) sebagai ujung tombak jalannya roda pemerintahan di daerah sudah semestinya mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Seperti yang terjadi pada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSP3APMD),Benny Supratama tiba-tiba pada   diberhentikan dan dipindahkan ke Sekretariat Daerah (Setda).Bukan hanya itu, Kepala Disdikbud Basel, Eddy Supriadi diberhentikan dari jabatannya dengan alasan yang bersangkutan mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang. Penilaian adanya kesewenang-wenangan dalam mutasi dilontarkan Arman,Pemerhati Kebijakan Publik Basel.

“ASN sebagai ujung tombak lalannya roda pemerintahan di daerah sudah semestinya mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Kepala daerah tidak akan bisa melaksanakan visi misinya tanpa didukung oleh birokrat yang handal. Oleh karena itu dalam mengelola SDM haruslah dilakukan dengan perekrutan dan penataan yang baik. Tidak boleh jabatan politik membuat suatu kebijakan yang semena mena,baik itu mengangkat maupun memberhentikan mereka dari jabatan.Karena jelas,bahwa ASN juga dilindungi oleh UU yang khusus mengatur masalah ASN yaitu UU no 5 tahun 2014,”sebutnya kepada Radar Bangka,Rabu(13/3).

Menurut mantan anggota DPRD Basel ini, terjadinya pencopptan jabatan yang terjadi di Basel baru -  baru ini menunjukkan buruknya pengelolaan dan penataan SDM oleh kepala daerah. Tindakkan yang terkesan semena - mena terhadap ASN harus segera dihentikan. Dirinya sangat menyanyangkan tindakkan Bupati Basel yang arogan, seakan jabatan kepala daerah adalah segala galanya.

Dikemukakanya juga bahwa pencopotan dua kepala dinas sekaligus tanpa alasan yang jelas..tanpa rotas,.tanpa promosi telah membuat ASN dihantui rasa ketakutan untuk berbuat. Hal ini tentu memberikan dampak kemunduran terhadap pembangunan di daerah ini karena kita tahu tanpa mereka kepala daerah bukan apa apanya. Arman juga menegaskan berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa Kepala Daerah dalam mutasikan pejabat tidak boleh ada konflik kepentingan tapi benar-benar harus obyektif.

“Kami sebagai pemerhati pemerintah daerah berharap pihak legislatif mempergibakan hak nya terhadap masalah ini. Karena dampaknya bukan saja bagi ASN tapi juga berimbas langsung kepada masyarakat dan kemajuan daerah. Kedepan kita berharap wakil rakyat memberikan porsi seimbang untuk dapat membela dan menjaga hak hak ASN..sebagai pelayan masyarakat yang diwakilinya,” pungkas Arman.(bim)





Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Proyek PJU Mubazir, Jalan Kota Gelap Gulita, Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak
Proyek PJU Mubazir, Jalan Kota Gelap Gulita, Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak
Jum'at, 22 Maret 2019 11:16 WIB
TOBOALI - Proyek lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikerjakan oleh CV Sehati di sepanjang Jendral Sudirman Kota Toboali
Bupati Datang Terlambat, Rapat Paripurna Istimewa LKPj DPRD Basel Molor
Bupati Datang Terlambat, Rapat Paripurna Istimewa LKPj DPRD Basel Molor
Selasa, 19 Maret 2019 17:25 WIB
TOBOALI - Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel), dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Basel
Perusahaan Sawit Serobot Lahan, Ratusan Warga Desa Serdang Stop 2 Alat Berat
Perusahaan Sawit Serobot Lahan, Ratusan Warga Desa Serdang Stop 2 Alat Berat
Minggu, 17 Maret 2019 17:39 WIB
TOBOALI – Sekitar 100 warga Desa Serdang mendatangi lokasi areal pembangunan pabrik kelapa sawit PT Taba Buana Jaya dilokasi perbatasan
Sudah 3 Bulan, Agus Pratomo Jadi Plh Sekda Basel
Sudah 3 Bulan, Agus Pratomo Jadi Plh Sekda Basel
Kamis, 14 Maret 2019 18:17 WIB
TOBOALI – Komisi DPRD Basel untuk kesekian kalinya meminta Pemkab Basel segera menetapkan sekretaris daerah (sekda) definitif agar jalannya pemerintahan