Lelang Proyek Jalan di Kabupaten Basel Diduga Sarat Kepentingan


Lelang Proyek Jalan di Kabupaten Basel Diduga Sarat Kepentingan

TOBOALI - Lelang proyek pembangunan Jalan tahun 2018 oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) melalui Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) disinyalir sarat akan kepentingan.

Pasalnya, dalam dokumen lelang yang dipersyaratkan mengatur bahwa para pelaku jasa kontruksi jalan wajib memiliki peralatan sendiri  sehingga membuat para pelaku jasa kontruksi lain yang belum memiliki peralatan merasa haknya dikesampingkan bahkan ditiadakan.

"Bayangkan saja aturannya mewajibkan pelaku jasa konstruksi harus memiliki peralatan sendiri," ungkap salah satu pelaku usaha jasa konstruksi yang minta namanya untuk tidak dipublikasi.

Dijelaskannya, aturan lelang proyek pembangunan di Pemkab Basel yang mengada-ada dan sarat akan kepentingan ini baru kali pertama terjadi di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bahkan diseluruh indonesia.

"Aturan yang diterapkan Pokja di Pemkab Basel ini baru pertama kali di Babel bahkan di seluruh Indonesia," jelasnya.

Penerapan aturan yang mengharuskan jasa kontruksi harus memilki peralatan sendiri ini juga mendapat kritikan dari LSM Pegiat Anti Korupsi. 

"Kalau ada peraturan seperti itu. Berarti Pokjanya sudah melanggar aturan. Karena jelas aturan Keppres nomor 80 tahun 2003, panitia lelang dalam menetapkan syarat-syarat tender harus berpatokan pada pasal 2 dalam kepres tersebut dijelaskan 
tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD," terang Romli selaku ketua LSM Gerakan Barisan Komitmen Konstitusi (Gebrakk) Sriwijaya Provinsi Babel, Senin (9/4/2018) di gedung Kejati Babel ketika dimintai tanggapannya terkait penerapan aturan panitia lelang Pokja Basel yang tak lazim itu.

Menurunya, persyaratan yang dibuat oleh Pokja Pemkab Basel merupakan salah satu bentuk diskriminatif dan penguncian untuk mengatur pemenang lelang dan perbuatan ini sudah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya dia mengharapkan kepada Pimpinan Kejaksaan Tinggi Babel agar dapat menurunkan Tim guna menyelidiki dugaan ada nya Kepentingan dalam aturan lelang yang tak lazim itu.

"Saya yakin pimpinan Kajati Babel ini tegas orangnya untuk itu saya berharap belau dapat segera menurunkan tim nya guna menyelidikan aturan lelang yang tak lazim ini ," harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, Ansori mengakui kalau persyaratan kepemilikan peralatan itu bukan wewenannya.

"Itu aturan yang dibuat Pokja. Saya tidak bisa  berkomentar karena bukan saya yang mempersyaratkan aturan seperti itu. Silahkan hubungi Pokjanya ya. terima kasih," kata Ansori singkat.

Sementara itu, Kepala ULP Bangka Selatan Dedy Prisman saat dihubungi melalui hand phonenya mengatakan, terkait adanya aturan mewajibkan peserta lelang harus memiliki peralatan sendiri bukanlah wewenang pihaknya yang menetukan aturan tersebut.

"Kalau soal syarat harus memiliki peralatan sendiri itu wewenangnya PPK dan Pokja yang ngatur. Kalau kami ULP hanya melaksanakan lelangnya," ujarnya, Senin (9/4). 

Ditanya apakah lelang proyek jalan di kabupaten Basel syarat kepentingan atau dimonopoli, Dedy Prisman   enggan berkomentar. "Nah kalau itu no comment saya, semuanya wewenang PPK sama Pokja. Sementara untuk yang lainnya saya tidak berani komentar," elaknya.

Terkait pemberitaan ini masyarakat bisa menilai diduga ada terjadi kolusi dalam proses lelang di Basel. Sedangkan PPK proyek jalan diketahui seorang Kabid PU Bina Marga, Yuniwar saat dihubungi hand phonenya tidak aktif dan kami akan meminta konfirmasi lanjutan. (don/wah)





Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Heboh, Warga Temukan Mayat di Tepi Pantai Tanjung Merun
Heboh, Warga Temukan Mayat di Tepi Pantai Tanjung Merun
Rabu, 22 Mei 2019 20:58 WIB
LEPARPONGOK - Warga Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan digegerkan dengan penemuan mayat yang sebagian menjadi tulang di Pantai Tanjung
Terkait JPU, Pemkab Basel Belum Terima Surat Gugatan LBH
Terkait JPU, Pemkab Basel Belum Terima Surat Gugatan LBH
Senin, 20 Mei 2019 21:42 WIB
TOBOALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) sampai saat ini mengaku belum menerima surat gugatan terkait instalasi lampu
Buaya 3,4 Meter Pemangsa Mahrom di Sungai Empek Ditangkap Warga
Buaya 3,4 Meter Pemangsa Mahrom di Sungai Empek Ditangkap Warga
Jum'at, 17 Mei 2019 20:14 WIB
PAYUNG – Warga Dusun Pasir Putih,Desa Betumpang,Kecamatan Payung,Kabupaten Bangka Selatan (Basel) berhasil menangkap seekor buaya yang menerkam Mahrom (33), warga
Antusias Warga Bubuhkan Tanda Tangan Dukung Ancam Gugat Pemkab Basel
Antusias Warga Bubuhkan Tanda Tangan Dukung Ancam Gugat Pemkab Basel
Kamis, 16 Mei 2019 23:11 WIB
TOBOALI – Warga Kecamatan Toboali membubuhkan tanda tangan dukungan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bangka Selatan (Basel) untuk menggungat Pemerintah