TI Payak Ubi Gagal Ditertibkan. Penambang Minta TI Dibongkar Semua. Kapid Maid : Tindak Tegas Kolektornya!


TI Payak Ubi Gagal Ditertibkan. Penambang Minta TI Dibongkar Semua. Kapid Maid : Tindak Tegas Kolektornya!

TOBOALI (radarbangka.co.id) - Setelah ditunggu cukup lama akhirnya Kamis kemarin (26/5) aparat Polres dan Satpol PP Pemkab Bangka Selatan (Basel) mengambil tindakan tegas dengan menertibkan TI (Tambang Inkonvensional) Apung yang beroperasi di wilayah laut Payak Ubi Sukadamai Toboali. Namun penertiban yang dilakukan tanpa koordinasi tersebut batal dilakukan karena para pemilik menolak TI-nya dibongkar.

Dalam penertiban yang dilakukan langsung ke tengah laut tersebut, tim bergerak sendiri-sendiri. Tim dari Polres Basel bergerak terlebih dahulu. Tim yang dipimpin Kabag Ops Jojo Sutarjo dan Kasat Reskrim AKP Bim Rekoaji bersama 70 personil bersama beberapa warga tersebut langsung menertibkan TI Apung milik warga yang sedang beroprasi di tengah laut.

Namun, tindakan tegas aparat mendapat perlawanan dari pemilik TI, bahkan sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan pemilik TI. 

Pemilik TI, Bedung dan warga lainnya dihadapan petugas menolak penertiban yang dilakukan aparat. Mereka meminta, jika ditertibkan, semua  TI yang menjamur di Payak Ubi harus ditertibkan tanpa terkecuali.

"Saya ini warga asli Sukadamai, sebelumnya saya bersama warga lainnya disini juga bekerja sebagai nelayan melaut mencari ikan. Namun dengan melihat kondisi laut Sukadamai dan Paya Ubi sekarang yang sudah menjamur TI Apung milik pendatang, alangkah ruginya kami sebagai warga asli melihat laut ini dijamur TI," kata Bedung di hadapan petugas.

Saat ini katanya, para nelayan tidak bisa lagi melaut karena seluruh pesisir laut Sukadamai dan Paya Ubi sudah dipenuhi ponton-ponton TI. 

Dalam penertiban tersebut, salah seorang wanita tampak histeris karena menolak TI-nya dibongkar. Sambil menangis dan berteriak dia meminta keadilan agar penertiban dilakukan tanpa pilih kasih. 

"Kalau saja mau ditertibkan dan dilarang untuk beraktivitas TI Apung di laut Sukadamai dan Paya Ubi ini, silakan saja bongkar semua TI Apung yang ada disini. Saya setuju apabila semuanya ikut dibongkar. Jangan hanya milik saya saja yang dibongkar, kenapa begitu Pak?," teriak wanita tersebut.

Melihat kericuhan warga dengan aparat, Ketua RT Payak Ubi ditemani seorang nelayan datang menghampiri petugas. Dalam kesempatan itu, Ketua RT satu suara dengan warganya, dia mempersilahkan TI-TI milik warga tersebut dibongkar, asal TI milik pendatang juga dibongkar.

"Semuanya juga harus dibongkar. Dan apabila masih ada warga kami yang membandel dengan himbauan yang bapak beritahukan, silakan saja di tindak tegas, namun dengan catatan bongkar semuanya," tandasnya. 

Mendapat penolakan tersebut, aparat kepolisian pun urung menertibkan TI yang sedang beroperasi tersebut. Langkah persuasif tersebut diambil aparat guna menghindari konflik dengan para penambang. 

Dalam kesempatan itu, Kabag Ops Jojo Sutarjo dan Kasat Reskrim AKP Bim Rekoaji seizin Kapolres AKBP Juwari menjelaskan, pihaknya hanya melakukan penertiban terhadap TI yang beroperasi dibibir pantai karena mengganggu aktivitas para nelayan untuk mencari ikan.

"Jadi kami mohon kepada kalian semua (penambang-red) untuk menghargai kami apabila mengambil tindakan tegas. Yang melaporkan ke Mapolres untuk melakukan penertiban dari masyarakat setempat, karena ada yang melakukan aktivitas TI Apung dipinggir bibir pantai sehingga menggganggu aktivitas para nelayan," kata Jojo. 

Jojo menambahkan, pihaknya dapat mengabulkan permintaan pemilik TI tersebut untuk tidak membongkar TI Apung yang sedang beroperasi. Namun, apabila pemiliknya setuju, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas untuk membongkar semua TI Apung tersebut.

"Kami tidak akan membongkarnya seraya kita bermusyawarah gimana maunya. Namun, apabila masyarakat nelayan setuju untuk kami bongkar semua aktifitas TI apung ini, hanya satu yang kami mau dari warga untuk mempersiapkan fasilitas speed bout agar kami bisa lakukan pembongkaran seluruh aktifitas TI yangvberoperasi di perairan laut Sukadamai dan Paya Ubi," harap dia. 

Mendapat penolakan dari penambang tersebut, akhirnya aparat mengalah. Namun pemilik TI dibawa tim untuk didata dan melakukan pertemuan langsung dengan Kapolres AKBP Juwari.

Setelah beberapa jam penertiban yang dilakukan tim  dari Polres, tidak lama kemudian datang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dipimpin langsung Kasat Mustarih beserta 30 anggotanya. Dalam kesempatan itu, satpol PP hanya melakukan himbauan kepada pemilik TI untuk menambang ke tengah laut dan jangan mengganggu daerah tangkapan nelayan.

Dengan menggunakan dua Speed Bout nelayan setempat, tim langsung ke tangah laut untuk memberikan arahan serta himbauan satu-persatu kepada seluruh pemilik TI Apung yang sedang beraktivitas.

Mendapat himbauan tersebut, dari pantauan RB tampaknya semua TI Apung langsung berhenti dari aktivitas serta langsung menarik pontonnya ke tengah laut.

"Pemilik TI ini tidak perlu kita kasih tau dengan tindakan yang kasar, kita tetap memberi mereka tindakan tegas tetapi harus dengan cara lemah lembut. Para pemilik TI ini sebagian ada yang pendatang dan ada juga warga pribumi. Kita tetap upayakan semaksimal mungkin bagaimana cara untuk menghentikan seluruh  aktivitas tambang di laut Sukadamai Paya Ubi ini," ujar Mustarih seraya mengharapkan, agar semua pihak tidak saling menyalahkan.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Basel, Kapid Maid, saat dihubungi RB tadi malam menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri  agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut dia, penindakan terhadap penambang ini terkesan dilematis terkait kepentingan penambang dengan nelayan. Namun menurut dia, setidaknya aparat dapat mengambil solusi yang lain dengan melakukan penertiban terhadap penampung biji timahnya.

"Solusinya sederhana saja untuk menghindari kericuhan dengan penambang maupun nelayan karena ini serba susah. Ya tindak tegas kolektor atau pembeli timahnya. Kalau mereka tidak membeli lagi maka penambang tidak akan beroperasilah," tegas dia. 

Kapid menambahkan, selain menindak para kolektor, langkah lain yang dapat dilakukan aparat maupun pemda yakni dengan mengontrol distribusi bahan bakar jenis solar di tengah-tengah masyarakat.

"Langkah lain juga bisa menertibkan distibusi solar. Logikanya kalau tidak ada solar mana mungkin TI beroperasi," ujar dia.

Lebih lanjut, dia juga menghimbau agar petugas dapat mensosialisasikan terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban agar tidak terjadi kericuhan. 

"Saya himbau agar disosialisasikan terlebih dahulu lah baru penindakan jika tidak didengar.Kemudian cari alternatifnya. Selain itu para aparat di lapangan juga harus saling kerja sama dan koordinasi yang jelas," tutup dia. (cr 30) 


Banner

Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Areal Tambang Meluas, Nelayan Tanjung Ketapang Resah
Areal Tambang Meluas, Nelayan Tanjung Ketapang Resah
Jum'at, 25 September 2020 17:00 WIB
TOBOALI - Puluhan nelayan Tanjung Ketapang, Toboali, Kabupaten Bangka Bangka Selatan merasa terganggu dengan adanya aktivitas tambang pasir timah laut
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020
Kamis, 24 September 2020 21:10 WIB
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 78/PL.02.3-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupatidan
Ini Nomor Urut 4 Paslon Pilkada Basel
Ini Nomor Urut 4 Paslon Pilkada Basel
Kamis, 24 September 2020 14:49 WIB
TOBOALI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar tahapan pengundian nomor pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil
PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020
PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020
Kamis, 24 September 2020 00:12 WIB
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 75/PL.02.3-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati