Izin 62 Tower Dipertanyakan


Izin 62 Tower Dipertanyakan

      TOBOALI-Meskipun hampir setiap kecamatan hingga pelosok desa di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) berdiri tegak tower telekomunikasi dari berbagai operator. Namun mirisnya dari 73 buah tower yang terdata ternyata hanya 11 tower yang memiliki izin, sedangkan 62 tower hingga saat ini belum diketahui kejelasan perizinannya. 
     Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Basel, Suharli kepada RB (Radar Bangka) Kamis kemarin (12/5). Menurut dia, data tower yang tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) serta izin beroperasi tersebut didapatkan dari hasil pendataan dan survei pada bulan Januari awal tahun tadi.
     “Saat ini tiang tower yang tersebar luas di wilayah Bangka Selatan sebanyak 73 tiang tower. Namun dari jumlah tiang tower tersebut yang benar-benar memiliki izin hanya 11 tiang tower saja,” kata Suharli di ruang kerjanya. 
     Dikatakan dia, ke 11 titik tower yanmg berizin tersebut hanya meliputi daerah Pongok, Kota Toboali ada 6 tower, Desa Tiram, Desa Rindik, Desa Keposang  dan Desa Sengir.
     Namun untuk tower yang izinnya tidak jelas tersebut menurut dia, karena sebelumnya tower ini masih diatur oleh Pemkab Bangka Induk sebelum terjadi pemekaran kabupaten. Oleh karena itu, keberadaan tower dari berbagai jenis nama perusahaan tersebut baru masuk ke Basel pada tahun 2005 semenjak Basel lepas dari Kabupaten Bangka. 
     “Meskipun pada tahun 2005 seluruh aset daerah Bangka yang berada di Basel sepenuhnya menjadi milik Pemkab Basel, berdasarkan pendataan Pemkab Basel yang saya dapat dari dinas-dinas terkait baru tahun 2006 Pemkab Basel dapat menjalankan semua asetnya. Namun untuk secara mendetailnya saya juga tidak mengetahui dengan pasti, lantaran baru menjabat,” urai dia. 
     Namun, dilanjutkan Suharli bisa saja semua tower yang ada saat ini memiliki izin yang jelas, hanya saja perizinannya dikeluarkan dinas terkait. Meskipun tidak memiliki izin kata Suharli, pihaknya tidak dapat memberikan sanksi kepada operator pemilik tower itu karena bukan kewenang intansi yang dia pimpin.
     “Dinas PU hanya sebatas mengeluarkan izin mendirikan bangunan saja, itu pun apabila masyarakat setempat merekomondasikan kepada kepala desa maupun lurah nya yang diteruskan ke pihak kecamatan,” ujar Suharli seraya menjelaskan,  pengelola tower juga harus memiliki surat HO (Hinder Ornantie/izin gangguan-red) serta surat galian C dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) baru disusul dinas PU sendiri.
     Terkait lamanya kontrak tower tersebut, kata dia hanya selama 3 tahun namun kontraknya dapat untuk diperpanjangkan lagi. Tapi apabila pihak pemilik tower tidak memperpanjang kontraknya, maka pihaknya dapat memberikan sanksi kepada pemilik tower tersebut. Sanksi itu diambil, tambahnya, telah berdasarkan rapat koordinasi bersama BLH, Dinas Komunikasi Informatika dan Satpol PP.
     “Sementara untuk prosedur pemasangan baru harus ada surat rekomendasi dari daerah setempat yang akan dibangun tower dan Diskominfo dan BLH,” tegas dia.
     Sementara Kadis Kominfo M.Sormin menambahkan, dari seluruh tower yang ada di Basel tersebut hanya sebanyak Rp 152 juta yang masuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tahun 2010 lalu. 
     “Hasil PAD tersebut didapatkan dari HO yang baru, perpanjangan izin HO dan denda retribusi gangguan. Sedangkan untuk HO dari semua jumlah tower tersebut baru 1 kali selama ini perpanjangannya (dari tahun 2010-red),” kata  Sormin seraya menambahkan, sebenarnya dari tower tersebut mendukung untuk menambahkan PAD Pemkab Basel apabila dikelola dengan baik.
     Sedangkan Ketua Komisi C DPRD Basel, Kapid Maid menyayangkan banyaknya tower yang memiliki izin tersebut. Menurut dia, hal tersebut dapat diatasi dengan dibuatkannya perda (peraturan daerah-red) yang mengatur perizinan maupun kontribusinya untuk daerah.
     “Mudah-mudahan dengan adanya Perda nanti yang tidak berapa lama lagi akan kita sahkan untuk menertibkan tower yang tersebar wilayah Basel,” kata dia.
     Lebih lanjut dia meminta kepada operator tower untuk dapat memberikan kontribusi kontribusi kepada masyarakat sekitar, apalagi masyarakat sekitar yang mendapat dampak langsung dari kebaradaan tower tersebut,” ujar Kapid seraya berharap agar dians terkait untuk selalu turun ke lapangan untuk mendata izin gangguan pada tower tersebut. 
     Terpisah Sales Outlet Operation Telkomsel wilayah Babel, Anong Sumantri, saat dihubungi RB tadi malam membantah jika tower milik pihaknya yang berdiri di Bangka Selatan tidak memiliki izin, karena menurut dia dari sekian banyak tower yang ada tidak satupun mengalami kendala perizinannya.
"Tower-tower Telkomsel di Toboali tidak satupun yang mengalami permasalahan soal perizinan kok. Karena memang selama ini kita tidak mengalami kesulitan dengan pihak pemda (Pemerintah Daerah-red) untuk mengurus perizinan tersebut," kata Anong singkat.
     Senada dengan Anong, Manager XL Babel Darwing Chaniago juga membantah jika tower yang mereka kelola bermasalah dengan perizinan, menskipun dirinya belum dapat menyampaikan data detailnya secara keseluruhan.
     "Mengenai perizinan berdirinya tower XL di Toboali tidak ada yang bermasalah. Tapi, saya juga belum mendapat data terbaru dari kontraktor. Karena ada beberapa tower XL dalam tower bersama, dan itu diurus oleh PO (purchasing officer-red) di Palembang,". (cr 30/cr 32) 



Banner

Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Areal Tambang Meluas, Nelayan Tanjung Ketapang Resah
Areal Tambang Meluas, Nelayan Tanjung Ketapang Resah
Jum'at, 25 September 2020 17:00 WIB
TOBOALI - Puluhan nelayan Tanjung Ketapang, Toboali, Kabupaten Bangka Bangka Selatan merasa terganggu dengan adanya aktivitas tambang pasir timah laut
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020
Kamis, 24 September 2020 21:10 WIB
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 78/PL.02.3-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupatidan
Ini Nomor Urut 4 Paslon Pilkada Basel
Ini Nomor Urut 4 Paslon Pilkada Basel
Kamis, 24 September 2020 14:49 WIB
TOBOALI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar tahapan pengundian nomor pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil
PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020
PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020
Kamis, 24 September 2020 00:12 WIB
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 75/PL.02.3-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati