Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema


Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema

SUNGAILIAT - Pro dan kontra keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Matras, Sungailiat, sejak beberapa pekan terakhir membuat ketua DPRD Bangka, Provinsi Kepualuan Bangka Belitung (Babel) resah.

" Kami atas nama lembaga DPRD kabupaten Bangka sudah resah sekarang ini. Kami sangat mengharapkan kepada pemerintah pusat, sekali lagi kami sangat mengharapkan kepada pemerintah pusat, tolong selesaikan masalah KIP ini. Jangan sampai masyarakat kami di kabupaten Bangka diadu domba oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan,"tegas Ketua DPRD Bangka, Iskandar Sidi kepada wartawan di Sungailiat, Sabtu (28/12/2019).

Iskadar mengingatkan para pengusaha pertambangan agar lebih mengutamakan Sumber Daya Alam (SDM) di kabupaten Bangka, terutama berkaitan dengan hajat hidup para nelayan.

" Saya sangat mengharapkan kepada PT Timah selaku BUMN, seharusnya memberi contoh kepada investor maupun pengusaha yang berada dibawahnya. Dengan begitu masyarakat kita lebih kondusif dan alam kita juga dapat ditingalkan untuk anak cucu kita kedepan," cetusnya.

" Timah di pulau Bangka ada dimana-mana, tambang di pulau Bangka berada dimana-mana, tetapi saya harapkan kepada PT Timah tolong tingalkan sedikit saja wilayah untuk anak cucu kita dimasa akan datang,"imbunya.

Dia menambahkan, sebagai wakil rakyat dia sangat prihatin dengan pengusaha dan invostor yang berinvestasi di Bangka. Pasalnya jika terjadi benturan masyarakat selalu masyarakat yang dikorbankan.

" Kami atas lembaga penyambung lidah masyarakat se kabupaten Bangka, sangat prihatin dengan pengusaha maupun investor yang ingin berinvestasi dan ingin berusaha di kabupaten Bangka. Tapi mengapa masyarakat kita yang dimanfaatkan dalam kepentingan masing -masing,"pungkasnya. 

Pemkab Bangka Dilema

SUNGAILIAT - Bupati Bangka, Mulkan SH, MH mengatakan, mengenai izin pertambangan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 merupakan kewenangan pemerintah pusat, khusus IUP PT Timah dan IUP swasta berada di pemerintah provinsi Babel.

" Dan inilah yang menjadi problem kita bahwa adanya situasi yang tarik menarik, baik itu dari pihak penambang maupun dari nelayan. Dan kami dari pemerintah daerah harus menghadapi dilema karena secara kewenangan berada di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, cuma kita mempunyai wilayah atau daerah," kata Mulkan saat ditanya wartawan, Sabtu (28/12/2019).

Untuk itu diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten Bangka. Dari komitmen bersama itulah dikatakan Mulkan, akan diketahui apakah suatu wilayah di perbolehkan untuk ditambang atau tidak.

" Kita didaerah tidak bisa berbuat apa-apa karena dengan undang-undang inilah yang memerintahkan bahwa kewenangan itu berada di pemerintah pusat dan provinsi," ungkap Mulkan.

Weski  kewenangan izin pertambangan berada di pemerintah pusat dan pemerintah  provinsi, tapi pemerintah kabupaten berusaha mengajak masyarakat untuk dapat menahan diri agar tidak menimbulkan sikap anarkis dan berujung fatal.

"Kita akan melakukan pertemuan baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat guna membahas kawasan-kawasan atau wilayah masuk dalam objek pertambangan," tegasnya.

Dijelaskan Mulkan  aktivitas KIP di Matras, untuk pencabutan izin tidak ada, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pangalihan dari lokasi sebelumnya.

" Kalau pencabutan izin itu tidak ada tapi untuk peralihan pertambangannya. Kalau pencabutan izin tidak bisa, karena itukan sudah existing dan tergantung dari pemerintah pusat. Dengan adanya tarik menarik antara penambang dan nelayan seperti apa nanti itu harus kita bahas bersama,"jelas Mulkan (wah)




Banner

Berikan Komentar

Sungailiat Lainnya
DPD KNPI Bangka Bentuk Advokasi Pemuda Bahtera
DPD KNPI Bangka Bentuk Advokasi Pemuda Bahtera
Rabu, 14 Oktober 2020 19:53 WIB
SUNGALILAT - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bangka membentuk Tim Advokasi Pemuda Bahtera.
5 Pemuda Langgar Protokol Kesehatan Terjaring Ops Yustisi
5 Pemuda Langgar Protokol Kesehatan Terjaring Ops Yustisi
Selasa, 13 Oktober 2020 18:25 WIB
SUNGAILIAT - Operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan dilakukan tim gabungan di Jalan Raya Desa Riau – Desa Pugul, Senin
Bupati Bangka Serahkan 12 Unit Ambulance Untuk Pukesmas & PSC 119
Bupati Bangka Serahkan 12 Unit Ambulance Untuk Pukesmas & PSC 119
Rabu, 30 September 2020 15:23 WIB
SUNGAILIAT – Bupati Kabupaten Bangka, Mulkan menyerahkan 10 unit mobil ambulance untuk masing-masing Puskesmas dan 2 unit mobil ambulance PSC
33 Personel Polsek Belinyu Tes Urin, Ini Hasilnya
33 Personel Polsek Belinyu Tes Urin, Ini Hasilnya
Selasa, 29 September 2020 12:03 WIB
SUNGAILIAT - Guna terciptanya polisi yang bersih dari penyalahgunaan narkotika, 33 personel Polsek jajaran melaksanakan tes urine,Senin (28/09/2020) sore.