Nelayan Tolak Keberadaan KIP, Begini Tanggapan Kades dan Ketua Nelayan Desa Rebo


Nelayan Tolak Keberadaan KIP, Begini Tanggapan Kades dan Ketua Nelayan Desa Rebo

SUNGAILIAT - Keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di Perairan lautDesa Rebo kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka, baru-baru ini mendapat keluhan dan penolakan dari para nelayan dan masyarakat setempat.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Desa (Kades) Rebo, Fendy mengatakan bahwa pemerintah desa belum mengeluarkan izin apapun terkait operasinya KIP diperairan laut Rebo dan belum mendapat pemberitahuan akan beroperasinya KIP.

"Dulu PT Timah pernah melakukan sosialisasi satu kali ke masyarakat desa Rebo, selanjutnya perkembangan tidak diketahui lagi,apakah ada kesepakatan untuk masuk atau tidak masuknya KIP ini. Seperti yang terlihat saat ini tiba-tiba beroperasi lagi," katanya kepada wartawan di Pantai Taksir, Jumat (21/6/2019).

Ia juga membenarkan, para nelayan Rebo menolak keberadaan KIP tersebut. Bahkan nelayan akan mengumpulkan Petisi tentang penolakan KIP. "karena daya tangkap hasil laut berkurang, pantai tercemar dan keluhan masyarakat seperti untuk mandi di pantai airnya pun keruh," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar adanya sinkronisasi antara pertambangan dengan pariwisata agar dapat menunjukan dimana zonasi yang jelasnya, pasalnya Desa Rebo ini sudah dikatakan desa berzonasi Kawasan Wisata atau KEK ( Kawasan Ekonomi Khusus).

"Selain KIP, ponton-ponton pertambangan dipantai Rebo itu juga, kami dari desa tidak menerima apapun dan Kami dari Pemerintah Desa Rebo tidak pernah lakukan rekomendasi ataupun izin. Terutama saya selaku Kades Rebo tidak pernah menandatangani surat apapun terkait KIP diperairan laut Rebo," tegasnya.

Sementara itu, terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Rebo, Asiau juga membenarkan, keluhan nelayan terhadap keberadaan KIP dan pihaknya akan menggalangkan Petisi penolakan KIP antara masyarakat dengan eelayan untuk bergabung.

"Jadi kalau Petisi penolakan keberadaan KIP tersebut telah selesai,maka kami akan datang ke Gubernur babel,DPRD provinsi babel, PT Timah, kepolisian dan ke pusat," kata Asiau saat dikonfirmasi di kediamannya. 

Asiau menjelaskan, jika pertambangan tersebut baik itu KIP maupun ponton tambang yang beroperasi di wilayah IUP PT. Timah, hal tersebut merupakan urusan dari PT. Timah. 

"Tetapi kami juga tidak menginginkan kalau masyarakat ketemu dengan masyarakat itu diadu dombakan. Seperti saling membenci antara masyarakat dengan nelayan ataupun sebaliknya  nelayan dengan para penambang," cetusnya.

Menurutnya, jika penambang baik itu KIP maupun ponton tambang tidak merusak alur atau jalur nelayan, tentu tidak akan ada penolakan dari masyarakat nelayan. Apalagi dampak dari keberadaan KIP tersebut diduga sudah mencemari perairan di wilayah itu.

"Kalau ponton-ponton tambang itu limbahnya masih berskala kecil. karena limbahnya langsung merendap kebawah tanah dan tidak terlalu jauh serapannya. Sedangkan limbahnya KIP mengalir sampai ke Bagan para nelayan, apalagi KIP itu beroperasi dari Bagan Nelayan bekisar 5 mil dan tentunya sangat cepat sekali limbah nya menyebar ditengah laut,"  bebernya.

"Dulu nelayan Rebo pernah mengadakan demo pada akhir tahun 2010 sampai  2019 KIP tidak pernah lagi masuk didaerah perairan kami ini. Tetapi sekarang yang terlihat ini masih juga beroperasi kembali," tutupnya. (Cr15)




Banner

Berikan Komentar

Sungailiat Lainnya
Miliki Riwayat Gangguan Paru, Warga Desa Jurung Positif Corona
Miliki Riwayat Gangguan Paru, Warga Desa Jurung Positif Corona
Jum'at, 18 September 2020 21:24 WIB
SUNGAILIAT - Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada hari ini Jumat (18/9/2020), bertambah lagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19
 TNI AL-Polri Gandeng Laskar Pesisir Bangka Tanam Mangrove di Pantai Airkantung
TNI AL-Polri Gandeng Laskar Pesisir Bangka Tanam Mangrove di Pantai Airkantung
Kamis, 17 September 2020 19:45 WIB
SUNGAILIAT – TNI AL bersama Polri menggandengan Pemkab dan Ormas Laskar Pesisir Kabupaten Bangka menanam bibit magrove di pesisir pantai
Nelayan Minta Pemerintah Ambil Alih Pengerukan di Muara Air Kantung
Nelayan Minta Pemerintah Ambil Alih Pengerukan di Muara Air Kantung
Kamis, 17 September 2020 12:43 WIB
SUNGAILIAT – Nelayan pesisir meminta pemerintah untuk segera mengambil alih proses kegiatan normalisasi dan pengerukan limbah pasir di pesisir Air
Polres Bangka Ungkap Cinta Segitiga Berujung Maut
Polres Bangka Ungkap Cinta Segitiga Berujung Maut
Selasa, 15 September 2020 20:14 WIB
SUNGAILIAT - Kasus terbunuhnya inisial EK (30), warga Kelurahan Surya Timur, Kabupaten Bangka terungkap. Motifnya cinta segitiga.Polres Bangka, Selasa (15/09/2020)