Nelayan Tolak Keberadaan KIP, Begini Tanggapan Kades dan Ketua Nelayan Desa Rebo


Nelayan Tolak Keberadaan KIP, Begini Tanggapan Kades dan Ketua Nelayan Desa Rebo

SUNGAILIAT - Keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di Perairan lautDesa Rebo kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka, baru-baru ini mendapat keluhan dan penolakan dari para nelayan dan masyarakat setempat.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Desa (Kades) Rebo, Fendy mengatakan bahwa pemerintah desa belum mengeluarkan izin apapun terkait operasinya KIP diperairan laut Rebo dan belum mendapat pemberitahuan akan beroperasinya KIP.

"Dulu PT Timah pernah melakukan sosialisasi satu kali ke masyarakat desa Rebo, selanjutnya perkembangan tidak diketahui lagi,apakah ada kesepakatan untuk masuk atau tidak masuknya KIP ini. Seperti yang terlihat saat ini tiba-tiba beroperasi lagi," katanya kepada wartawan di Pantai Taksir, Jumat (21/6/2019).

Ia juga membenarkan, para nelayan Rebo menolak keberadaan KIP tersebut. Bahkan nelayan akan mengumpulkan Petisi tentang penolakan KIP. "karena daya tangkap hasil laut berkurang, pantai tercemar dan keluhan masyarakat seperti untuk mandi di pantai airnya pun keruh," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar adanya sinkronisasi antara pertambangan dengan pariwisata agar dapat menunjukan dimana zonasi yang jelasnya, pasalnya Desa Rebo ini sudah dikatakan desa berzonasi Kawasan Wisata atau KEK ( Kawasan Ekonomi Khusus).

"Selain KIP, ponton-ponton pertambangan dipantai Rebo itu juga, kami dari desa tidak menerima apapun dan Kami dari Pemerintah Desa Rebo tidak pernah lakukan rekomendasi ataupun izin. Terutama saya selaku Kades Rebo tidak pernah menandatangani surat apapun terkait KIP diperairan laut Rebo," tegasnya.

Sementara itu, terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Rebo, Asiau juga membenarkan, keluhan nelayan terhadap keberadaan KIP dan pihaknya akan menggalangkan Petisi penolakan KIP antara masyarakat dengan eelayan untuk bergabung.

"Jadi kalau Petisi penolakan keberadaan KIP tersebut telah selesai,maka kami akan datang ke Gubernur babel,DPRD provinsi babel, PT Timah, kepolisian dan ke pusat," kata Asiau saat dikonfirmasi di kediamannya. 

Asiau menjelaskan, jika pertambangan tersebut baik itu KIP maupun ponton tambang yang beroperasi di wilayah IUP PT. Timah, hal tersebut merupakan urusan dari PT. Timah. 

"Tetapi kami juga tidak menginginkan kalau masyarakat ketemu dengan masyarakat itu diadu dombakan. Seperti saling membenci antara masyarakat dengan nelayan ataupun sebaliknya  nelayan dengan para penambang," cetusnya.

Menurutnya, jika penambang baik itu KIP maupun ponton tambang tidak merusak alur atau jalur nelayan, tentu tidak akan ada penolakan dari masyarakat nelayan. Apalagi dampak dari keberadaan KIP tersebut diduga sudah mencemari perairan di wilayah itu.

"Kalau ponton-ponton tambang itu limbahnya masih berskala kecil. karena limbahnya langsung merendap kebawah tanah dan tidak terlalu jauh serapannya. Sedangkan limbahnya KIP mengalir sampai ke Bagan para nelayan, apalagi KIP itu beroperasi dari Bagan Nelayan bekisar 5 mil dan tentunya sangat cepat sekali limbah nya menyebar ditengah laut,"  bebernya.

"Dulu nelayan Rebo pernah mengadakan demo pada akhir tahun 2010 sampai  2019 KIP tidak pernah lagi masuk didaerah perairan kami ini. Tetapi sekarang yang terlihat ini masih juga beroperasi kembali," tutupnya. (Cr15)





Berikan Komentar

Sungailiat Lainnya
Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema
Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema
Minggu, 29 Desember 2019 01:11 WIB
SUNGAILIAT - Pro kontra Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Matras, Sungailiat, sejak beberapa pekan terakhir membuat ketua DPRD Bangka,
Dukung DOB Bangka Utara, Rudianto Tjen Siap Lobi Pemerintah Pusat
Dukung DOB Bangka Utara, Rudianto Tjen Siap Lobi Pemerintah Pusat
Minggu, 22 Desember 2019 19:05 WIB
SUNGAILIAT - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI, dapil Bangka Belitung, Ir Rudianto Tjen
Kajari dan APDESI Bangka Kumpul Makan Durian
Kajari dan APDESI Bangka Kumpul Makan Durian
Selasa, 17 Desember 2019 19:25 WIB
SUNGAILIAT - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bangka, Rielke Jefri Huwae mengelar sirahturahmi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)
BUPATI BANGKA RAIH 3 PENGHARGAAN INDONESIAN ROAD SAFETY AWARD 2019 DARI KEPALA BAPPENAS
BUPATI BANGKA RAIH 3 PENGHARGAAN INDONESIAN ROAD SAFETY AWARD 2019 DARI KEPALA BAPPENAS
Selasa, 17 Desember 2019 19:16 WIB
JAKARTA - Setelah memalui proses seleksi, kompetisi dan penjurian yang sangat ketat, akhirnya Pemkab Bangka ditetapkan sebagai pemenang