Tambang Apung Di Aliran Das Desa Bukit Layang Kian Marak, Apakah Kebal Hukum?


Tambang Apung Di Aliran Das Desa Bukit Layang Kian Marak, Apakah Kebal Hukum?

BAKAM - Aktifitas pertambangan timah ponton apung rajuk ilegal yang beroperasi di aliran Das perbatasan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dan Desa Pugul Kecamatan Riau Silip, bahkan aktifitas tambang tersebut dalam jumlah banyak bahkan mencapai ratusan.

Tambang apung ilegal ini kebal hukum karena diduga dibekingi oleh oknum aparat tertentu dan faktanya para penambang  masih juga membandel beroperasi walaupun aktifitas tersebut dapat merusak Hutan Mangrove dan habitat sungai.

"Seperti KPHP Bubus Panca kecamatan Riau Silip yang sudah turun dilokasi pertambangan memberikan peringatan untuk berhenti aktifitas,walaupun belum secara keseluruhan diberitahukan. karna keterbatasan waktu," kata Kepala KPHP Bubus Panca, Ruswanda, kamis (18/04/2019) bulan lalu.

Ruswanda menegaskan, jika ada informasi bahwa tambang apung tersebut masih beroperasi, maka pihaknya akan bergerak sebagaimana fungsinya mengamankan dan merawat hutan.

"Namun sampai sekarang ini, tambang apung tersebut tidak pernah terhentikan bahkan semakin bertambah banyak pula jumlah ponton apung dari sebelumnya," katanya.

Sementara itu, salah satu tokoh pemuka agama di Desa Bukit Layang, Ustad Jon menyatakan keberatan dengan adanya aktifitas tambang yang ada di aliran Das Sungai Layang.

"Kalau ditanya secara pribadi, saya merasa miris dengan aktivitas tambang itu, tapi susah juga ingin ngomongnya, karena ada masyarakat yang setuju dan yang tidak setuju," katanya kepada awak media, Sabtu sore (01/06/2019).

Dijelaskannya, sebenarnya aktivitas tambang yang ada di aliran Das sungai Layang ini sudah sering dikeluhkan oleh beberapa nelayan, tetapi semua itu tidak berpengaruh kepada penambang.

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Bukit Layang, Andry mengatakan bahwa aparatur desa tidak pernah terlibat dalam aktifitas tambang ilegal itu, apalagi menyangkut dengan fee tersebut. Kami pemerintah desa tidak pernah berkoordinasi kesiapapun dan tidak pernah masuk satu rupiah pun kedesa.

"Kami sudah melakukan berbagai macam upaya dengan pendekatan secara persuasif, tetapi untuk ranah penegakannya bukan di pemerintah desa. Itu adanya di aparat penegak hukum terkait," kata Kades saat dikonfirmasi di kediamannya, Minggu (2/6/2019)

Saat ditanyakan mengenai penegakan hukum atas penambangan tersebut, Andry mempertanyakan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh BKSDA, Gakumdu dan dinas terkait lainnya.  Faktanya sampai saat ini masih juga belum pernah ada razia tambang tersebut.

Kades Andry berharap agar Tim Terpadu seperti Gakumdu, BKSDA,TNI dan Polri, pihak terkait lainnya dapat dengan segera mengambil tindakkan atas aksi penambang dialiran Das desa tersebut.

"Kita juga sudah beberapa kali menjelaskan kepada para penambang, tentang kerusakan ekosistem yang akan timbul serta dampak bagi nelayan dan anak cucu. Tetapi mereka selalu berdalih atas nama perut, maka dari itu kami memutuskan tidak akan bertanggungjawab jika kedepannya ada kejadian penindakan hukum," pungkasnya. (Cr15)





Berikan Komentar

Sungailiat Lainnya
171 Mahasiswa IAIN SAS Babel ikuti Pembekalan KKN
171 Mahasiswa IAIN SAS Babel ikuti Pembekalan KKN
Jum'at, 21 Februari 2020 10:15 WIB
SUGAILIAT - Sebanyak 171 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SAS Babel, mengikuti pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Aula
Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema
Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema
Minggu, 29 Desember 2019 01:11 WIB
SUNGAILIAT - Pro kontra Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Matras, Sungailiat, sejak beberapa pekan terakhir membuat ketua DPRD Bangka,
Dukung DOB Bangka Utara, Rudianto Tjen Siap Lobi Pemerintah Pusat
Dukung DOB Bangka Utara, Rudianto Tjen Siap Lobi Pemerintah Pusat
Minggu, 22 Desember 2019 19:05 WIB
SUNGAILIAT - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI, dapil Bangka Belitung, Ir Rudianto Tjen
Kajari dan APDESI Bangka Kumpul Makan Durian
Kajari dan APDESI Bangka Kumpul Makan Durian
Selasa, 17 Desember 2019 19:25 WIB
SUNGAILIAT - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bangka, Rielke Jefri Huwae mengelar sirahturahmi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)