Aktivitas Tambang Bukit Kelayang Masih Membandel


Aktivitas Tambang Bukit Kelayang Masih Membandel

BAKAM - Aktivitas tambang Inkonvensional pasir timah dengan sistem rajuk di seputaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, sampai dengan Sabtu (13/4) kemarin terpantau masih membandel dan tetap beraktivitas dan menjadi pertanyaan besar ada apa dan siapa oknum dibelakang kegiatan itu.

Seperti yang diungkapkan penambang di lokasi kepada awak media, Sabtu (13/4) kemarin, ada kurang lebih 100 unit ponton tambang apung beroperasi di DAS Desa Bukitlayang yang beroperasi namun sebagian ada yang stop beraktivitas, namun sebagian masih beroperasi karena sudah ada koordinasi.

"Kami berani menurunkan tambang di aliran DAS ini, karena kami telah koordinasi, kemudian dari hasil aktivitas ini sebagian dibagi-bagikan untuk anak yatim serta janda-janda di kampung kami ini," sebut penambang yang enggan disebutkan namanya itu.

Lanjutnya, dari perkilogram biji timah yang didapat tiap penambang perhari akan ditarik fee Rp5ribu untuk "Desa".
"Ya karena kordinasinya banyak pak, jadi aktivitas tambang disini tidak bisa ditertibkan," ungkapnya.

Dikatakanya, kalau pemilik tambang itu rata-rata masyarakat Desa Bukitlayang dan Desa Pugul.

"Masyarakat Desa Pugul ada juga haknya, karena wilayah tambang ini perbatasan antara dua desa. Jadi, kami pengurus dari Desa Bukitlayang pun tidak berkeras dengan penambang dari Desa Pugul, untuk penambang dari luar ya tidak diperkenankan beraktivitas disini," ungkapnya.

Ditambahkanya, pada Kamis (11/4) kemarin, sempat ada razia dari pihak kepolisian di lokasi DAS ini bahkan saat itu ada juga wartawan yang ikut ke lokasi ini.

Sementara itu, Kades Bukitlayang Andry kepada Radar Bangka.com, Sabtu (13/4) sore mengatakan, jika pihak Aparatur Pemerintahan Desa tidak terlibat dalam aktifitas tambang ilegal itu termasuk masalahan pungutan fee.

"Aktivitas tambang di seputaran DAS Bukitlayang itu tidak ada koordinasi dengan pihak desa, juga tidak ada satu rupiah pun masuk ke kas desa. Karena kami sudah mengetahui, jika aktivitas tambang tersebut ilegal dan desa tidak pernah melegalkan aktifitas tersebut," tegas Kades Andry.

Selain itu, sebelumnya pihak desa juga telah melakukan upaya sosialisasi dampak buruk terhadap ekosistem akibat aktivitas tambang di kawasan DAS itu, tinggal saat ini ranahnya aparat penegak hukum untuk menindaknya dan bagi para penambang harus siap menghadapi resiko hukumnya. Kemudian, pihak desa juga sudah memasang spanduk himbauan yang isinya dilarang aktifitas penambangan, karena meracuni udang galah dan kelangsungan ekosistem yang ada bersama TNI dan Polri.

"Kalau tambang ilegal ini dibiarkan beroperasi di DAS ini, maka secara otomatis akan berdampak buruk bagi nelayan bermata pencarian udang galah, kepiting dan ikan," tandas Kades Andry.

Hingga berita ini diturunkan, dinas dan pihak terkait masih dalam upaya konfirmasi. (cr15).





Berikan Komentar

Sungailiat Lainnya
171 Mahasiswa IAIN SAS Babel ikuti Pembekalan KKN
171 Mahasiswa IAIN SAS Babel ikuti Pembekalan KKN
Jum'at, 21 Februari 2020 10:15 WIB
SUGAILIAT - Sebanyak 171 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SAS Babel, mengikuti pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Aula
Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema
Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema
Minggu, 29 Desember 2019 01:11 WIB
SUNGAILIAT - Pro kontra Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Matras, Sungailiat, sejak beberapa pekan terakhir membuat ketua DPRD Bangka,
Dukung DOB Bangka Utara, Rudianto Tjen Siap Lobi Pemerintah Pusat
Dukung DOB Bangka Utara, Rudianto Tjen Siap Lobi Pemerintah Pusat
Minggu, 22 Desember 2019 19:05 WIB
SUNGAILIAT - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI, dapil Bangka Belitung, Ir Rudianto Tjen
Kajari dan APDESI Bangka Kumpul Makan Durian
Kajari dan APDESI Bangka Kumpul Makan Durian
Selasa, 17 Desember 2019 19:25 WIB
SUNGAILIAT - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bangka, Rielke Jefri Huwae mengelar sirahturahmi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)