Kepala UPLB PT Timah Belinyu : Izin KIP di Perairan Remondong Legal, Nelayan Tetap Tolak Aktifitas KIP


Kepala UPLB PT Timah Belinyu : Izin KIP di Perairan Remondong Legal, Nelayan Tetap Tolak Aktifitas KIP

SUNGAILIAT - Kepala UPLB PT Timah Tbk Belinyu, Ali Samsuri menegaskan jika Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan PT Timah Tbk kepada mitra untuk mengoprasikan Kapal Induk Produksi (KIP) di Perairan Remondong, Belinyu, Kabupaten Bangka legal.

Hal ini disampaikan langsung Ali Samsuri dihadapan ratusan massa nelayan Teluk Kelebat saat mengelar aksi demo dikantor UPLB PT Timah Tbk Belinyu pagi tadi.

 "Surat Perintah Kerja SPK yang dikeluarkan PT Timah kepada mitranya itu sudah sesuai dengan prosedur," ujar Ali, Senin (16/3/2019).

Ali menegaskan, jika masyarakat melakukan penolakan terhadap aktivitas KIP di Perairan Remondong, hendaknya dapat menyampaikan aspirasi secara tertulis berikut alasannya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dari PT Timah Tbk.

"Untuk keterangan RZWP3K sampai saat ini masih dalam proses dan tidak ada keterangan ataupun keputusan Pemerintah Daerah untuk menghentikan," tegas Ali.

Menurut Ali PT Timah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak memiliki dasar untuk tidak beroperasi di wilayah tersebut.

Terlebih lagi pengoperasian KIP diwilayah itu sudah sesuai prosedur dan yang bekerja di KIP tersebut bukan orang asing/orang luar tetapi melibatkan masyarakat orang Romodong.

"Ditahun 2012, kami sudah pernah melakukan sosialisasi untuk melakuka. pengoperasian KIP di Romodong tetapi ditolak masyarakat setempat dengan alasan orang luar.

Tetapi ditahun kemarin yang lalu yang datang ke pihak Kami justru masyarakat Romodong sendiri."katanya.

"Jadi masalah di Romodong izinnya sudah dikeluarkan secara legal dan kalaupun masyarakat menghendaki untuk penghentian, disarankannya secara tertulis berikut alasanya," pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan nelayan Teluk Kelebat mendatangi kantor UPLB PT Timah Tbk di Belinyu, Kabupaten Bangka. Kedatangan mereka tak lain menolak aktifitas KIP diperairan Remondong.

Rasidi Tokoh Nelayan Teluk Kelabat mengatakan,  banyak nelayan sekitar yang masih resah karena mata pencarian sebagai nelayan terganggu akubat adanya aktifitas  KIP dan ponton.

"Jelas-jelas kami masyarakat Teluk Kelabat tidak mau diresahkan terutama penambang ponton yang beroperasi dilaut sekitar tempat kami mencari ikan,"katanya.

Nelayan kemudian menyatakan sikap untuk menghentikan seluruh aktifitas tambang laut dan mendesak PT Timah Tbk untuk tidak menerbitkan SPK sekaligus tidak melakukan rehabilitasi pasca tambang di wilayah perairan tersebut.

Dalam surat pernyataan sikap tertulis bahwa limbah tambang dari operasional KIP mengganggu dan mengancam keberlangsungan hidup beberapa endemik dan kelestarian bawah laut. 

"Kami minta PT Timah Tbk segera menghentikan aktifitas ponton yang beroperasi terutama di wilayah Perairan Remondong," pintanya.(cr15)





Berikan Komentar

Sungailiat Lainnya
Mulkan  : Pilih Sesuai Dengan Hati Nurani
Mulkan : Pilih Sesuai Dengan Hati Nurani
Rabu, 17 April 2019 10:32 WIB
SUNGAILIAT Bupati Bangka Mulkan bersama istri , Yusmiarti Mulkan mengunakan hak suaranya pada Pemilu serentak 2019, di TPS 11
Bupati & Forkopimda Bangka Tinjau Persiapan TPS
Bupati & Forkopimda Bangka Tinjau Persiapan TPS
Selasa, 16 April 2019 16:46 WIB
SUNGAILIAT - Jelang Pemilu Serentak 17 april 2019, Bupati Bangka, Mulkan bersama Wakil Bupati Syahbudinmeninjau langsung persiapan sejumlah
KPU Bangka Musnahkan 20.288 Lembar Surat Suara
KPU Bangka Musnahkan 20.288 Lembar Surat Suara
Selasa, 16 April 2019 15:59 WIB
SUNGAILIAT - Sebanyak 20.288 surat suara Pemilu 2019 , dimusnahkan oleh KPU Bangka, Selasa (16/4), bertempat di Gedung Diklat Pemkab
Aktivitas Tambang Bukit Kelayang Masih Membandel
Aktivitas Tambang Bukit Kelayang Masih Membandel
Senin, 15 April 2019 18:08 WIB
BAKAM - Aktivitas tambang Inkonvensional pasir timah dengan sistem rajuk di seputaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Bukit Layang, Kecamatan