Investor Incar Pulau Kecil, Tarmizi Minta Lakukan Pendataan


Investor Incar Pulau Kecil, Tarmizi Minta Lakukan Pendataan

SUNGAILIAT - Sedikitnya lima investor sudah mengincar keberadaan pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka. Hal ini diakui oleh Bupati Bangka Tarmizi Saat, kemarin (18/1).

Menurut Tarmizi, untuk mengantisipasi hal tersebut, ia sudah memerintahkan Plt Sekda Bangka untuk mendatanya. "Kita akan mendatanya, saya sudah perintahkan Plt sekda Bangka untuk mengurusnya," ungkap Tarmizi.

Dikatakannya, dengan tim tergabung nantinya, orang nomor satu di Kabupaten Bangka tersebut juga meminta para camat dan kepala desa untuk langsung melakukan pendataan dan mengukur serta menghitung luas pulau-pulau kecil tersebut yang masuk dalam zona laut Kabupaten Bangka. "Saya ingin jika telah diukur, pulau-pulau tersebut bisa dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN menjadi aset daerah sehingga tidak bisa diakui orang," ungkap mantan sekda Bangka ini.

Sekarang ini dengan semakin dikenalnya Kabupaten Bangka kata bupati, banyak orang yang melirik Kabupaten Sepintu Sedulang ini. "Sudah ada lima investor yang mengincar pulau-pulau di Kabupaten Bangka ini," urai bupati. 

Plt Sekda Bangka H. Ahmad Mukhsin mengatakan, Pemkab Bangka telah menerima surat dari BPN supaya pulau yang terdaftar diberikan alas haknya sebagai legalitasnya oleh pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk menjaga supaya pulau-pulau kecil di Kabupaten Bangka ini tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan mengaku memiliki pulau.

"Kita tindaklanjuti dengan membuatkan surat kepada camat untuk menindaklanjuti pemberian legalitas atas pulau, jangan sampai hilang dimana hal pemerintah diambil alih oleh pihak lain," ungkap mantan kepala Dispora Bangka tersebut.

Menurutnya, dari hasil pendataan ada 107 pulau yang terdata, akan tetapi untuk pemberian alas hak oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dan sertifikat lahan oleh BPN ada 49 pulau yang terbentang di wilayah Kabupaten Bangka.

"Pemerintah akan mengajukan usulan permohonan kepada desa untuk menerbitkan membuat alas hak tersebut, dan kita harapkan dengan adanya intruksi bupati, kades maupun lurah segara mendata keberadaan pulau-pulau di wilayahnya," harapnya.

Disisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan jual-beli pulau tak dapat dilakukan. "Yang bisa itu jual tanah di atas pulau," kata Havas.

Havas mengatakan, jual-beli tanah di atas pulau diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar. Havas berujar, beleid itu mengatur luas maksimal tanah di atas pulau kecil yang dapat diperjualbelikan. "Aturannya tidak boleh lebih dari 70 persen dari komposisi di pulau itu, dan itu tanah di atas pulau," ujar Havas.

Adapun 30 persen sisanya, lanjut dia, harus diperuntukkan kepentingan publik. Selain itu, pembeli mayoritas tanah di atas pulau juga tidak boleh menguasai dasar-dasar laut di sekitar pantai pulau tersebut.

Dia memaparkan, definisi pulau menurut konvensi hukum laut yakni suatu timbunan yang muncul secara alamiah dan bukan merupakan hasil reklamasi. "Enggak cuma tanah, tapi juga pantai dan kontinen yang ada di situ itu satu kesatuan. Enggak boleh dijual," kata Havas.(rul)





Berikan Komentar

Sungailiat Lainnya
Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema
Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema
Minggu, 29 Desember 2019 01:11 WIB
SUNGAILIAT - Pro kontra Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Matras, Sungailiat, sejak beberapa pekan terakhir membuat ketua DPRD Bangka,
Dukung DOB Bangka Utara, Rudianto Tjen Siap Lobi Pemerintah Pusat
Dukung DOB Bangka Utara, Rudianto Tjen Siap Lobi Pemerintah Pusat
Minggu, 22 Desember 2019 19:05 WIB
SUNGAILIAT - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI, dapil Bangka Belitung, Ir Rudianto Tjen
Kajari dan APDESI Bangka Kumpul Makan Durian
Kajari dan APDESI Bangka Kumpul Makan Durian
Selasa, 17 Desember 2019 19:25 WIB
SUNGAILIAT - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bangka, Rielke Jefri Huwae mengelar sirahturahmi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)
BUPATI BANGKA RAIH 3 PENGHARGAAN INDONESIAN ROAD SAFETY AWARD 2019 DARI KEPALA BAPPENAS
BUPATI BANGKA RAIH 3 PENGHARGAAN INDONESIAN ROAD SAFETY AWARD 2019 DARI KEPALA BAPPENAS
Selasa, 17 Desember 2019 19:16 WIB
JAKARTA - Setelah memalui proses seleksi, kompetisi dan penjurian yang sangat ketat, akhirnya Pemkab Bangka ditetapkan sebagai pemenang