Keberadaan UPTD Bisa Dievaluasi


Keberadaan UPTD Bisa Dievaluasi

SUNGAILIAT - Bupati Bangka Tarmizi Saat mengatakan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu keberadaan UPTD yang tidak dibutuhkan dievaluasi kembali guna digabungkan pada seksi yang berada di dinas maupun badan, sedangkan untuk UPTD yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dipertahankan.

Bupati mengatakan hal itu ketika evakuasi keberadaan UPTD terkait dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ), Selasa malam (12/9) di rumah Dinas Bupati Bangka di Sungailiat. “UPTD ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, jadi seperti apa yang sering saya katakan Pemerintah itu butuh masyarakat,” kata Tarmizi.

Menurutnya, utuk UPTD yang dibutuhkan kita pertahankan sedangkan untuk UPTD yang kurang fungsinya kita kembalikan segala urusan yang biasa ditangani UPTD kepada Badan dan Dinas masing-masing.

Rapat evaluasi keberadaan UPTD dihadiri utusan masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki UPTD, kesempatan itu Bupati Bangka memimpin langsung serta mengevaluasi keberadaan UPTD mana saja yang akan dipertahankan maupun yang tidak serta kemungkinan akan dibentuknya UPTD baru.

Asisten Administrasi Umum Sekda Bangka Akhmad Muksin menjelaskan, Permendagri Nomor 12 tahun 2017 berkaitan dengan UPTD di Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pajak dan Restirbusi Daerah, serta beberapa lainnya  akan ditiadakan sesuai aturan. “Evaluasi ini perlu dilakuan untuk menentukan keberadaan UPTD dalam OPD,” kata Mukhsin.

Diharapkannya, masing - maing OPD untuk memberikan masukan serta sesuai dengan kajian masing - masing. Sementara itu Kabag Adminitrasi Organisasi Setda Bangka Irzoni menjelaskan, evaluasi keberadaan UPTD sudah dilaksanakan paling tidak sudah 2 kali terkait dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ), untuk itu perlu dibuat kajian akademis yang lebih konferhensif.

Hal itu sesuai dengan Pasal 4 Permedagri Nomor 12 tahun 2917 menyebutkan, pembentukan cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasi secara tertulis kepada Menteri. Selain itu berdsarkan Pasal 5 yakni konsultasi pembentukan cabang Dinas secara tertulis dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilengkapi dengan dokumentasi meliputi, kajian akademis pembentukaan cabang Dinas an analisis rasio belanja pegawai.(rul)





Berikan Komentar

Sungailiat Lainnya
171 Mahasiswa IAIN SAS Babel ikuti Pembekalan KKN
171 Mahasiswa IAIN SAS Babel ikuti Pembekalan KKN
Jum'at, 21 Februari 2020 10:15 WIB
SUGAILIAT - Sebanyak 171 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SAS Babel, mengikuti pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Aula
Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema
Pro Kontra KIP Matras, DPRD Bangka Resah, Bupati Dilema
Minggu, 29 Desember 2019 01:11 WIB
SUNGAILIAT - Pro kontra Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Matras, Sungailiat, sejak beberapa pekan terakhir membuat ketua DPRD Bangka,
Dukung DOB Bangka Utara, Rudianto Tjen Siap Lobi Pemerintah Pusat
Dukung DOB Bangka Utara, Rudianto Tjen Siap Lobi Pemerintah Pusat
Minggu, 22 Desember 2019 19:05 WIB
SUNGAILIAT - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI, dapil Bangka Belitung, Ir Rudianto Tjen
Kajari dan APDESI Bangka Kumpul Makan Durian
Kajari dan APDESI Bangka Kumpul Makan Durian
Selasa, 17 Desember 2019 19:25 WIB
SUNGAILIAT - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bangka, Rielke Jefri Huwae mengelar sirahturahmi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)