Jelang Pilgub 20120 Kampanye Terselubung, Calon Langsung Ditindak


Jelang Pilgub 20120 Kampanye Terselubung, Calon Langsung Ditindak

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Para calon yang akan maju memperebutkan kursi Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel), dihimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melakukan kampanye diluar jadwal atau kampanye terselubung. Jika terbukti, mereka dapat langsung ditindak.
"Nanti ada prosedur dan prosesnya. Kita akan beri sanksi, tergantung pelanggaran yang ditemukan nanti," tegas Ketua KPU Babel, Jamilah Mahari, Rabu (15/6) lalu.
Dia mengaku, wewenang untuk menangani kasus kampanye terselubung berada di tangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah Panwaslu menentukan kategori pelanggaran yang dilakukan oleh calon, pihaknya akan berkoordinasi tetang sanksi yang akan diberikan, terutama sanksi administrasi yang menjadi wewenang penuh KPU Babel.
"Masalah kampanye terselubung, kita punya Panwaslu. Mereka yang akan menentukan, setelah itu baru dilaporkan ke kami (KPU-red) tentang sanksi administrasi. Kita akan koordinasi," ujarnya.
Pelanggaran selama pemilihan kepala daerah (pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) banyak dilaporkan setelah proses pilkada tersebut selesai. Di antara laporan tersebut, banyak yang mengadukan praktek money politic dan intimidasi sehingga pemilu ulang pun harus dilakukan. 
"Kalau dilihat kasus di MK, banyak pengaduan disebabkan bukan dari penyelenggara, hanya 15 persen. Kecurangan banyak dari calon itu sendiri seperti money politic dan intimidasi. Mereka biasanya lapor setelah selesai Pilkada dan kasus itu dapat menyebabkan pemilu ulang," sebut Jamilah.
Untuk itu, dia berharap para calon yang akan mengikuti pilkada nantinya dapat menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan KPU.
"Saya berharap dari parpol atau peserta menghhormati aturan-aturan yang ada, sehingga kita bisa berjalan damai, jadi tidak ada permasalahan. Hormati kami sebagai penyelenggara, silahkan bersaing dengan aturan yang ada. Kalau kita saling menghargai dan menghormati, saya rasa pilkada dapat berjalan dengan damai," tuturnya.
Senada dengan Jamilah, Ketua Panwaslu Babel, Yandi, saat dihubungi RB Kamis (16/6) kemarin mengatakan, calon-calon yang melanggar ketentuan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 tahun 2008 akan diganjar sanksi tanpa menunggu laporan.
"Jika sudah terbukti akan ditindak. Tidak harus menunggu laporan, karena kita punya tim di lapangan untuk mengawasi," tegasnya.
"Namun sebelum memberikan sanksi," lanjut Yandi, "Kita akan rapat pleno terlebih dulu, apakah benar mereka melakukan pelanggaran seperti kampanye terselubung. Dari rapat tersebut dapat ditentukan jenis pelanggaran dan sangsinya sesuai dengan pedoman UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 tahun 2008." (dry)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset