Pengunaan Kawasan Hutan Disesuaikan dengan Aturan Baru


Pengunaan Kawasan Hutan Disesuaikan dengan Aturan Baru

PANGKALPINANG – Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka kebijakan mengenai penggunaan kawasan hutan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov.Babel) perlu direvisi dan disesuaikan dengan aturan tersebut.

Salah satu kebijakan yang harus direvisi yakni rencana pembuatan akses masuk ke kawasan Tanjung Ular, yang dimulai dari Desa Belo ke Kawasan Industri Tanjung Ular.

Menurut keterangan Wakil Gubernur Abdul Fatah, PP 23 tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021, sedangkan Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) baru keluar pada tanggal 03 Februari 2021.

“Atas perubahan kebijakan tersebut dalam urusan pinjam pakai, maka pemerintah provinsi akan meneruskan surat dari Bupati Bangka Barat yang telah disesuaikan dengan PP 23 tahun 2021,” ujar Wakil Gubernur Abdul Fatah saat memimpin Rapat Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi Air Rambat Kecamatan Muntok di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Senin (15/03/2021).

Selain itu, menurut keterangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Marwan, mengenai tata batas kehutanan perlu dilakukan pencermatan ulang dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Solusi yang dibahas untuk permasalahan tersebut, yaitu berupa usulan tata ruang yang disampaikan kepada masyarakat. Usulan perubahan tersebut saat ini sedang dalam proses.  

“Saat ini sedang diproses di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengakomodir lahan-lahan masyarakat yang tadinya diluar kawasan hutan menjadi di kawasan hutan, karena adanya perubahan berita acara mengenai tata batas, ”terang Marwan.
 
Marwan pun meyakinkan, apabila penetapan penyempurnaan peta tata batas kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan RI diikuti dengan usulan perubahan tata ruang maka tidak ada masalah kedepannya. Karena itu pihaknya akan segera melakukan koordinasi dalam waktu dekat.

Dalam hal ini, Kementerian Kehutanan RI akan segera menanggapi apabila syarat-syarat sudah dilengkapi dari pihak kabupaten Bangka Barat yaitu berupa pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan persyaratan teknis.(kominfobabel/rb)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Pemprov Babel Verifikasi Penilaian Penghargaan Kesetaraan Gender secara Online
Pemprov Babel Verifikasi Penilaian Penghargaan Kesetaraan Gender secara Online
Selasa, 16 Maret 2021 08:36 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) hari ini mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan secara online oleh Kementerian Kementerian Pemberdayaan
Gubernur Serukan Pariwisata Belitung Segera Pulih
Gubernur Serukan Pariwisata Belitung Segera Pulih
Selasa, 16 Maret 2021 08:31 WIB
SIJUK - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman optimis sektor pariwisata Belitung akan maju dan berkembang di tengah pandemi.
Gerak Cepat Gubernur Atasi Keinginan Peternak
Gerak Cepat Gubernur Atasi Keinginan Peternak
Senin, 15 Maret 2021 08:47 WIB
KELAPA KAMPIT - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman berkunjung ke PT SWP (Steelindo Wahana Perkasa) di Desa Senyubuk,
Gubernur Erzaldi Canangkan Desa Buding Menjadi Kampung Ternak Sapi
Gubernur Erzaldi Canangkan Desa Buding Menjadi Kampung Ternak Sapi
Senin, 15 Maret 2021 08:44 WIB
KELAPAKAMPIT – Guna menstimulasi daerah agar semakin mandiri, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman menantang peternak sapi Desa Buding