Presiden Jokowi Tekankan Tata Kelola Yang Baik Dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2020


Presiden Jokowi Tekankan Tata Kelola Yang Baik Dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2020

Presiden Jokowi Tekankan Tata Kelola Yang Baik Dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2020

PANGKALPINANG - Dalam rangka meningkatkan peran pengawasan intern pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference hari ini, Senin (15/6/20).

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Presiden RI Jokowi dengan didampingi oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan dikuti oleh 966 peserta yang terdiri dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga RI, auditor BPKP, serta seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia termasuk Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman dengan didampingi oleh Inspektur Inspektorat Prov. Kepulauan Babel, Susanto.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel yang menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan program-program, terkhususnya dalam percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

“Total anggaran yang kita alokasikan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 677 triliun, dari total anggaran tersebut, Rp 598,65 triliun merupakan biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Angka tersebut sangat besar, oleh sebab itu diperlukan tata kelola yang baik dan tepat sasaran. Output dan outcomenya harus maksimal,” ungkapnya.

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pengawasan menjadi salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan. 

“Tujuan dari kegiatan ini untuk membangun persepsi yang sama antara semua pihak dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan terkait pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu dibangun  kolaborasi dan sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pemeriksa eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengawasan percepatan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional,“ ujar Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh.

“Semoga penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan tepat dan cepat sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden RI,” pungkasnya.(kominfobabel/rb)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
UBB Gelar Kuliah Umum Online Bahas Tentang Pendidikan Pasca Pandemi
UBB Gelar Kuliah Umum Online Bahas Tentang Pendidikan Pasca Pandemi
Selasa, 15 September 2020 21:21 WIB
PANGKALPINANG - Dalam rangka menyambut mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021, Universitas Bangka Belitung menyelenggarakan kuliah umum online yang mengangkat tema
Pejabat di Lingkup Pemprov Babel Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
Pejabat di Lingkup Pemprov Babel Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
Senin, 14 September 2020 12:44 WIB
AIR ANYIR - Dalam rangka memastikan kondisi kesehatan pimpinan yang ada di Lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dilakukan pemeriksaan
Permudah Wajib Pajak, Pemprov Babel Lakukan Beragam Inovasi
Permudah Wajib Pajak, Pemprov Babel Lakukan Beragam Inovasi
Senin, 14 September 2020 12:42 WIB
PANGKALPINANG - Guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bangka Belitung yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pramuka Ibarat Jantungnya Pramuka
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pramuka Ibarat Jantungnya Pramuka
Minggu, 13 September 2020 16:40 WIB
PANGKALPINANG - Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung (Kakwarda Babel), Melati Erzaldi mengatakan bahwa pusat pendidikan dan pelatihan