DPRD Babel Dukung Matras Bebas Tambang


DPRD Babel Dukung Matras Bebas Tambang

PANGKALPINANG - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), meminta pemerintah provinsi mengkaji kembali terhadap penetapan tata kelola ruang di wilayah laut di perairan Babel, sebelum Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) itu disahkan.

Keinginan tersebut dikarenakan banyaknya penolakan dari masyarakat nelayan di kawasan perairan Matras dan wilayah pesisir lainnya yang menuntut agar di kawasan mereka bebas dari tambang laut yang selama ini telah meresahkan dan mengganggu kehidupan para nelayan dalam mencari ikan.

"Raperda ini belum dapat diundangkan, dan kami setuju karena belum ada rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga kesempatan untuk mempelajari atas beberapa tuntutan yang belum diakomodir, dan mengalihkan tambang ke pariwisata dalam rangka menghindari konflik," kata Politisi PPP, Hellyana saat menyampaikan pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna di DPRD Babel, Senin (30/12/2019).

Selain itu, ia menyampaikan, fraksi PPP mendukung jika wilayah pesisir Matras bebas dari tambang dan dijadikan kawasan pariwisata umum yang tetap dijaga keindahan dan kepastiannya agar dapat menjadi minat para wisatawan.

Meskipun kawasan di perairan Matras ini adalah milik IUP PT. Timah, namun ia berharap, perusahaan yang tergabung dalam PT. Inalum ini dapat pindah beroperasi di wilayah lainnya untuk menghindarkan konflik di tengah masyarakat khususnya para nelayan yang kerap bersinggungan dengan wilayah tangkap ikan.

Lebih lanjut, ia juga berharap, nantinya tidak ada perubahan untuk di daerah Belitung dan Belitung Timur, tetap sesuai dengan kesepakatan semula dalam tata ruang Raperda RZWP3K, yakni, menjadi kawasan bebas tambang  

"Mudah-mudahan (penetapan zonasi-red) ini tidak di utak-atik untuk zero tambang di Belitung dan Beltim. Biarlah pulau Belitung sebagai wilayah pariwisata, konservasi, dan perikanan tangkap," harap Hellyana yang menjabat Ketua Komisi I DPRD Babel ini.

Menurut dia, kandungan timah yang ada di Pulau Belitung dan Beltim itu, biarlah menjadi simpanan untuk anak cucu nantinya, dan seiring perkembangan zaman kedepan, diungkapkan dia, pada RZWP3K nantinya ada ruang untuk dikaji kembali.

Senada, Fraksi Demokrat DPRD Babel juga mendukung bahwa di daerah Belitung menjadi kawasan bebas tambang, dan meminta PT. Timah lebih fokus pada industri hilirisasi.

"Masih banyak yang belum diakomodir peruntukan wilayah laut, perlu kajian mendalam dan kebijaksanaan mendalam," terang Politisi Partai Demokrat, Aditya Rizki Pradana, saat membacakan pendapat akhir fraksi.

"Kami berharap RZWP3K fokus dan usahakan agar berpihak pada sektor perikanan dan pariwisata yang menjadi sektor unggulan pada paska tambang," harapnya. (mon)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
UBB Gelar Kuliah Umum Online Bahas Tentang Pendidikan Pasca Pandemi
UBB Gelar Kuliah Umum Online Bahas Tentang Pendidikan Pasca Pandemi
Selasa, 15 September 2020 21:21 WIB
PANGKALPINANG - Dalam rangka menyambut mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021, Universitas Bangka Belitung menyelenggarakan kuliah umum online yang mengangkat tema
Pejabat di Lingkup Pemprov Babel Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
Pejabat di Lingkup Pemprov Babel Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
Senin, 14 September 2020 12:44 WIB
AIR ANYIR - Dalam rangka memastikan kondisi kesehatan pimpinan yang ada di Lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dilakukan pemeriksaan
Permudah Wajib Pajak, Pemprov Babel Lakukan Beragam Inovasi
Permudah Wajib Pajak, Pemprov Babel Lakukan Beragam Inovasi
Senin, 14 September 2020 12:42 WIB
PANGKALPINANG - Guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bangka Belitung yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pramuka Ibarat Jantungnya Pramuka
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pramuka Ibarat Jantungnya Pramuka
Minggu, 13 September 2020 16:40 WIB
PANGKALPINANG - Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung (Kakwarda Babel), Melati Erzaldi mengatakan bahwa pusat pendidikan dan pelatihan