DPRD Babel Dukung Matras Bebas Tambang


DPRD Babel Dukung Matras Bebas Tambang

PANGKALPINANG - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), meminta pemerintah provinsi mengkaji kembali terhadap penetapan tata kelola ruang di wilayah laut di perairan Babel, sebelum Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) itu disahkan.

Keinginan tersebut dikarenakan banyaknya penolakan dari masyarakat nelayan di kawasan perairan Matras dan wilayah pesisir lainnya yang menuntut agar di kawasan mereka bebas dari tambang laut yang selama ini telah meresahkan dan mengganggu kehidupan para nelayan dalam mencari ikan.

"Raperda ini belum dapat diundangkan, dan kami setuju karena belum ada rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga kesempatan untuk mempelajari atas beberapa tuntutan yang belum diakomodir, dan mengalihkan tambang ke pariwisata dalam rangka menghindari konflik," kata Politisi PPP, Hellyana saat menyampaikan pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna di DPRD Babel, Senin (30/12/2019).

Selain itu, ia menyampaikan, fraksi PPP mendukung jika wilayah pesisir Matras bebas dari tambang dan dijadikan kawasan pariwisata umum yang tetap dijaga keindahan dan kepastiannya agar dapat menjadi minat para wisatawan.

Meskipun kawasan di perairan Matras ini adalah milik IUP PT. Timah, namun ia berharap, perusahaan yang tergabung dalam PT. Inalum ini dapat pindah beroperasi di wilayah lainnya untuk menghindarkan konflik di tengah masyarakat khususnya para nelayan yang kerap bersinggungan dengan wilayah tangkap ikan.

Lebih lanjut, ia juga berharap, nantinya tidak ada perubahan untuk di daerah Belitung dan Belitung Timur, tetap sesuai dengan kesepakatan semula dalam tata ruang Raperda RZWP3K, yakni, menjadi kawasan bebas tambang  

"Mudah-mudahan (penetapan zonasi-red) ini tidak di utak-atik untuk zero tambang di Belitung dan Beltim. Biarlah pulau Belitung sebagai wilayah pariwisata, konservasi, dan perikanan tangkap," harap Hellyana yang menjabat Ketua Komisi I DPRD Babel ini.

Menurut dia, kandungan timah yang ada di Pulau Belitung dan Beltim itu, biarlah menjadi simpanan untuk anak cucu nantinya, dan seiring perkembangan zaman kedepan, diungkapkan dia, pada RZWP3K nantinya ada ruang untuk dikaji kembali.

Senada, Fraksi Demokrat DPRD Babel juga mendukung bahwa di daerah Belitung menjadi kawasan bebas tambang, dan meminta PT. Timah lebih fokus pada industri hilirisasi.

"Masih banyak yang belum diakomodir peruntukan wilayah laut, perlu kajian mendalam dan kebijaksanaan mendalam," terang Politisi Partai Demokrat, Aditya Rizki Pradana, saat membacakan pendapat akhir fraksi.

"Kami berharap RZWP3K fokus dan usahakan agar berpihak pada sektor perikanan dan pariwisata yang menjadi sektor unggulan pada paska tambang," harapnya. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset