Sidang Eksepsi Suranto Digelar, Kuasa Hukum Beberkan Kejangalan Dakwaan


Sidang Eksepsi Suranto Digelar, Kuasa Hukum Beberkan Kejangalan Dakwaan

PANGKALPINANG - Sidang dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) PJU solar call Belitung, dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Babel, Suranto Wibowo, kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Kamis (26/12/2019), pukul 09.00 WIB.

Agenda sidang kali ini, adalah pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa, Lauren Harianja, Kusmoyo dan Poltak Agustin Siregar terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Babel melalui sidang sebelumnya.

Dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa, Lauren, membeberkan sejumlah kejanggalan penanganan kasus yang menjerat kliennya. 

Setidaknya empat poin eksepsi yang dibacakan terdiri dari sangkaan JPU terhadap pertemuan antara kliennya dengan seseorang dari Jakarta, tanpa menyebutkan secara rinci tanggal dan tempat yang dimaksud.

"Seperti keesokan harinya bertemu dengan seseorang di Pangkalpinang dari Jakarta. Dimana tempat dan tanggal pertemuan yang dimaksud, oleh jaksa tidak disebutkan, jadi eksepsinya tidak jelas dan tidak cermat," ujar Louren.

Adapun poin kedua menurut Lauren, jaksa dalam hal ini salah dalam penerapan hukum yang disangkakan terhadap kliennya. Seperti menerapkan Perpres nomor 54 tahun 2010 dalam dakwaan.  

Padahal, dikatakan Lauren, kegiatan proyek PJU Solar Call Belitung dikerjakan pada tahun 2018 atau diluar Perpres yang baru.

"Dan pak Suranto menandatangani Perpres dengan kontrak yang baru. Jadi tidak mungkin diterapkan Perpres yang lama," katanya.

Pada poin ketiga, eksepsi yang dibacakan mengenai perhitungan kerugian negara. Ditegaskan Lauren, pada saat praperadilan, saksi penyidik (Himawan dan Frans..red) pada saat dihadirkan dalam sidang sebelumnya memberikan keterangan yang menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp2,8 miliar pada proyek PJU solar call di Belitung.

Namun dalam perkembangan di persidangan terdapat perbedaan nilai kerugian negara, Rp 505.000.000 dalam proyek PJU solar Cell.

"Inikan ada pembohongan publik atau memberikan keterangan palsu didalam putusan praperadilan itu. Mereka bilang sudah ekspos dengan BPKP Babel, dalam ekspos itu sudah ada kerugian negara Rp2,8 miliar tapi nyatanya  hasil audit hanya Rp505.000.000,"tegas Lauren.

Adapun poin keempat yang menjadi eksepsi mengenai putusan praperadilan, dimana dalam putusan itu pengadilan menolak putusan praperadilan seluruhnya dan membebankan biaya negara nihil.

" Artinya tidak ada perintah untuk melakukan penyidikan, jangankan limpahan perkara penyidikanpun tidak ada perintah," jelasnya.

Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim PN Pangkalpinang, Rendra Yozar dengan hakim anggota Darma Putra dan Erizal Yelmi dan dihadiri JPU Frans Komar Karinda Cs akan dilanjutkan pada, tanggal 31 Desember 2019 mendatang.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bangka Belitung, Roy Arland mengatakan, eksepsi merupakan hak setiap terdakwa dalam menyampikan keberatan di ruang sidang.

" Silakan saja, nanti akan di jawab dalam tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi PH dalam sidang berikutnya,"ujar Roy melalui pesan Whatsaap.(wah)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Ikatan Pondok Modern Gontor Bersilaturahmi Dengan Gubernur Erzaldi
Ikatan Pondok Modern Gontor Bersilaturahmi Dengan Gubernur Erzaldi
Kamis, 04 Juni 2020 21:29 WIB
PANGKALPINANG – Ikatan Pondok Modern Gontor dan beberapa pesantren di Jabodetabek bersilaturahmi dengan Gubernur Erzaldi terkait dengan kepulangan ratusan santri
Gubernur Erzaldi Minta Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Direncanakan Secara Matang
Gubernur Erzaldi Minta Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Direncanakan Secara Matang
Kamis, 04 Juni 2020 21:28 WIB
PANGKALPINANG - Dalam rangka percepatan pembangunan yang salah satunya bersumber dari skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
Gubernur Erzaldi Minta PHRI Babel Susun SOP Protokol Kesehatan Covid-19
Gubernur Erzaldi Minta PHRI Babel Susun SOP Protokol Kesehatan Covid-19
Kamis, 04 Juni 2020 21:25 WIB
PANGKALPINANG - Dalam rangka perbaikan ekonomi Babel, Gubernur Erzaldi minta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Babel menyusun SOP protokol
Pemprov Babel Gelar Apel Pasukan Penertiban Protokol Covid-19 Untuk New Normal
Pemprov Babel Gelar Apel Pasukan Penertiban Protokol Covid-19 Untuk New Normal
Kamis, 04 Juni 2020 21:23 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Erzaldi Rosman, Kapolda Irjen Pol Anang Syarif Hidayat dan Danrem 045 Gaya Kolonel Czi M. Jangkung Widyanyo