Sidang Eksepsi Suranto Digelar, Kuasa Hukum Beberkan Kejangalan Dakwaan


Sidang Eksepsi Suranto Digelar, Kuasa Hukum Beberkan Kejangalan Dakwaan

PANGKALPINANG - Sidang dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) PJU solar call Belitung, dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Babel, Suranto Wibowo, kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Kamis (26/12/2019), pukul 09.00 WIB.

Agenda sidang kali ini, adalah pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa, Lauren Harianja, Kusmoyo dan Poltak Agustin Siregar terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Babel melalui sidang sebelumnya.

Dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa, Lauren, membeberkan sejumlah kejanggalan penanganan kasus yang menjerat kliennya. 

Setidaknya empat poin eksepsi yang dibacakan terdiri dari sangkaan JPU terhadap pertemuan antara kliennya dengan seseorang dari Jakarta, tanpa menyebutkan secara rinci tanggal dan tempat yang dimaksud.

"Seperti keesokan harinya bertemu dengan seseorang di Pangkalpinang dari Jakarta. Dimana tempat dan tanggal pertemuan yang dimaksud, oleh jaksa tidak disebutkan, jadi eksepsinya tidak jelas dan tidak cermat," ujar Louren.

Adapun poin kedua menurut Lauren, jaksa dalam hal ini salah dalam penerapan hukum yang disangkakan terhadap kliennya. Seperti menerapkan Perpres nomor 54 tahun 2010 dalam dakwaan.  

Padahal, dikatakan Lauren, kegiatan proyek PJU Solar Call Belitung dikerjakan pada tahun 2018 atau diluar Perpres yang baru.

"Dan pak Suranto menandatangani Perpres dengan kontrak yang baru. Jadi tidak mungkin diterapkan Perpres yang lama," katanya.

Pada poin ketiga, eksepsi yang dibacakan mengenai perhitungan kerugian negara. Ditegaskan Lauren, pada saat praperadilan, saksi penyidik (Himawan dan Frans..red) pada saat dihadirkan dalam sidang sebelumnya memberikan keterangan yang menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp2,8 miliar pada proyek PJU solar call di Belitung.

Namun dalam perkembangan di persidangan terdapat perbedaan nilai kerugian negara, Rp 505.000.000 dalam proyek PJU solar Cell.

"Inikan ada pembohongan publik atau memberikan keterangan palsu didalam putusan praperadilan itu. Mereka bilang sudah ekspos dengan BPKP Babel, dalam ekspos itu sudah ada kerugian negara Rp2,8 miliar tapi nyatanya  hasil audit hanya Rp505.000.000,"tegas Lauren.

Adapun poin keempat yang menjadi eksepsi mengenai putusan praperadilan, dimana dalam putusan itu pengadilan menolak putusan praperadilan seluruhnya dan membebankan biaya negara nihil.

" Artinya tidak ada perintah untuk melakukan penyidikan, jangankan limpahan perkara penyidikanpun tidak ada perintah," jelasnya.

Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim PN Pangkalpinang, Rendra Yozar dengan hakim anggota Darma Putra dan Erizal Yelmi dan dihadiri JPU Frans Komar Karinda Cs akan dilanjutkan pada, tanggal 31 Desember 2019 mendatang.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bangka Belitung, Roy Arland mengatakan, eksepsi merupakan hak setiap terdakwa dalam menyampikan keberatan di ruang sidang.

" Silakan saja, nanti akan di jawab dalam tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi PH dalam sidang berikutnya,"ujar Roy melalui pesan Whatsaap.(wah)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset