DPRD Babel Akan Melapor Ke Mabes Polri


DPRD Babel Akan Melapor Ke Mabes Polri

PANGKALPINANG - Penanganan proses hukum terhadap anggota Sat Pol PP Babel saat melakukan penertiban lokasi tambang di  Desa Sijuk, Kabupaten Belitung beberapa waktu lalu, terus menjadi sorotan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Babel, Bong Ming-Ming kembali mempertanyakan penanganan proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap aktivitas TI ilegal yang telah merambah hutan lindung. Padahal, ditegaskan dia, hal tersebut jelas melanggar aturan hukum yang berlaku.

"Sampai hari ini kami tunggu pihak kepolisian tidak menyentuh hutan lindungnya, yang diusut hanya pertama, perusakan aset negara, yang kedua, pemukulan pengeroyokan, yang ketiga, laporan penambang ilegal terhadap pembakaran (ponton TI-red)," katanya di Ruang Fraksi PKS DPRD Babel, Selasa (3/12/2019).

Padahal substansi awalnya, dijelaskan dia, seharusnya pihak kepolisian mengusut dan memproses hukum terhadap pengrusakan hutan lindung yang dilakukan oleh para penambang ilegal tersebut.

"Tapi itu tidak disentuh sama sekali, maka sangat disayangkan, apakah aparat (kepolisian-red) lupa atau gimana, saya kurang tahu, mungkin kita harus melakukan pressure lebih lanjut," jelasnya.

Oleh karena itu, ditegaskan, DPRD Babel akan melakukan pelaporan ke Polda Babel dan Mabes Polri, jika penanganan hukum kasus Sijuk ini masih berlarut-larut dan belum ada kejelasan terutama kasus pengrusakan hutan lindung.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Babel, Hellyana menambahkan, pihaknya akan mengundang pihak kepolisiaan khususnya Polda Babel guna mempertanyakan sudah sejauh mana kelanjutan penanganan proses hukum kasus Sijuk ini.

"Kita akan mengundang pihak Polda Babel dulu, Rabu (4/12/2019) besok sekitar pukul 08.30 pagi, dan jika memang diperlukan keterangannya, kita juga akan undang pihak Satpol PP, nanti kita jadwalkan lagi," kata Hellyana. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
Senin, 10 Februari 2020 14:07 WIB
JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Luar Biasa (LB) PT Timah TBK (TINS) melakukan perombakan jajaran Komisaris dan
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Kamis, 30 Januari 2020 23:30 WIB
PANGKALPINANG - Dalam hal ini kami yang bertindak selaku kuasa hukum dari Lina Wen menyampaikan klarifikasi dan hak jawab pemberitaan