Sat Pol PP Babel Ditetapkan Tersangka, Wakil Ketua Komisi II : Tangkap Dulu Pemilik Tambang !


Sat Pol PP Babel Ditetapkan Tersangka, Wakil Ketua Komisi II : Tangkap Dulu Pemilik Tambang !
Wakil Ketua Komisi II DPRD Babel, Bong Ming Ming

PANGKALPINANG - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bong Ming-Ming mempertanyakan proses hukum yang menjerat para oknum Satpol PP sehingga statusnya saat ini ditetapkan sebagai tersangka.

Para oknum Satpol PP tersebut ditetapkan tersangka atas tindakan pembakaran ponton TI ilegal pada saat melakukan penertiban di Desa Sijuk, Kabupaten Belitung beberapa waktu lalu.

"Yang jelas yang melaporkan Satpol PP ini adalah pemilik tambang ilegal, itu yang pertama, terus berada di lokasi hutan lindung, itu jelas-jelas mereka (pemilik tambang ilegal-red) melanggar hukum," kata Politisi PKS ini disela rapat bersama eksekutif di Ruang Banmus, Senin (2/12/2019).

Oleh karena itu, ditegaskan dia, seharusnya pihak kepolisian melakukan proses hukum terlebih dahulu kepada pemilik tambang tersebut yang sudah jelas melanggar hukum.

"Kalau mereka melaporkan Satpol PP atas kerusakan itu, ya sudah, tangkap dulu mereka yang melaporkan, jelas berarti mereka lah pelakunya. Kan undang-undangnya jelas, kenapa yang melapor ini tidak ditangkap?," ujarnya.

Menurut dia, para oknum Satpol PP tersebut memiliki alasan yang kuat untuk melakukan aksi pembakaran ponton TI ilegal tersebut.

"Mereka (Satpol PP-red) sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, dikasih peringatan, hari ini diperingati, besok melakukan lagi, terus seperti itu, ya sudah, bukannya saya mau membenarkan, tapi itu lah alasannya," ungkapnya.

Dengan demikian, dirinya meminta pihak eksekutif untuk memberikan pengawalan hukum terhadap para oknum Satpol PP tersebut.

"Saya minta Pak Sekda, tolong kawal Satpol PP, berikan pendampingan hukum yang kuat, jangan pengacara abal-abal," tegasnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Belitung, AKP Erwan Yudha Perkasa membantah pihaknya telah menetapkan tim Sat Pol PP Babel sebagai tersangka. 

" Kami belum ada penetapan tersangka, semua masih dalam prosespenyelidikan mendalam,"katanya.

Dikatakan Erwan, pemilik tambang di Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung sebelumnya telah melaporkan secara resmi pengrusakan alat TI di lokasi tambang. Maka itu, sesuai dengan intruksi dari pimpinan harus di proses baik itu pengrusakan maupun pembakaran.

" Pihak Sat Pol PP juga melaporkan para penambang terkait pengrusakan kendaraan serta penganiayaan pada saat itu, dan semua kita proses,"tegasnya.

Untuk itu dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu kawatir terkait proses hukum yang sedang berjalan.

" Bukan hanya kasus ini, semua laporan yang masuk akan kami proses degan profisional sesuai prosedur," pungkas Kasat. (mon)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
 FKPT Babel Ajak Pelajar Bangun Nasionalisme Sejak Dini
FKPT Babel Ajak Pelajar Bangun Nasionalisme Sejak Dini
Kamis, 15 Oktober 2020 19:06 WIB
PANGKALPINANG - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bidang pemuda dan pendidikan gelar diskusi film dan
FSEI IAIN SAS Babel Gelar Seminar Kewirausahaan
FSEI IAIN SAS Babel Gelar Seminar Kewirausahaan
Senin, 12 Oktober 2020 17:54 WIB
PANGKALPINANG – Mahasiswa KKN FSEI IAIN SAS Bangka Belitung melaksanakan Seminar Kewirauahaan bertempat di Kantor Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui,
Gubernur Erzaldi Dukung Pengembangan Tanaman Porang Melalui Kultur Jaringan
Gubernur Erzaldi Dukung Pengembangan Tanaman Porang Melalui Kultur Jaringan
Rabu, 07 Oktober 2020 19:23 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Erzaldi dukung pengembangan tanaman porang melalui kultur jaringan. Pengembangan ini menurut Gubernur akan melibatkan siswa SMK di
Pemprov Babel Hadiri Rapat Paripurna Atas Raperda Retribusi Jasa Daerah dan PAD
Pemprov Babel Hadiri Rapat Paripurna Atas Raperda Retribusi Jasa Daerah dan PAD
Rabu, 07 Oktober 2020 19:21 WIB
PANGKALPINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna terkait pengambilan keputusan raperda perubahan