Pemekaran Kabupaten Bangka Utara Butuhkan Dukungan Stakeholders


Pemekaran Kabupaten Bangka Utara Butuhkan Dukungan Stakeholders

PANGKALPINANG - Dalam rangka dengar pendapat tindak lanjut usulan pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Bangka Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel),  Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PP DOB) Kabupaten Kepulauan Bangka Utara memenuhi undangan dari Komisi I DPRD Babel, Jumat (15/11) pagi.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya sekaligus membuka rapat, kemudian Ketua Komisi I DPRD beserta anggota. Selain itu, hadir Kabiro Bidang Pemerintahan dan Bagian Hukum Pemprov Babel.

"Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan kesiapan dan progres yang sudah dilakukan oleh FORKODA, dalam hal ini juga berkoordinasi dengan Pemkab Bangka. Namun, ada beberapa hal terkendala kesiapaan secara normatif," kata Ketua Forkoda PP DOB Bangka Utara, Heru Kailani didampingi Anggota Forkoda, Maryam MH kepada awak media, Sabtu (16/11) pagi.

Disampaikan juga, bahwa telah kesekian kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Babel, pada bulan September yang lalu DPRD Babel telah melaksanakan Rapat Paripurna dan mengeluarkan keputusan pernyataan dukungan terkait pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Kepulauan Bangka Utara.

Dalam RDP Jumat kemarin, ungkap Heru, diharapkan DPRD Babel dapat mengagendakan di Banmus untuk Paripurna bersama-sama dengan Gubernur Babel sehingga dapat mengeluarkan rekomendasi atau persetujuan pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabupaten Kepulauan Bangka Utara.

"Setahu kami, Gubernur Babel sudah menyuratai DPRD Babel untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut.
Memang, secara normatif masih banyak kekurangan terutama masalah jumlah penduduk. Namun setidaknya, diharapkan persyaratan administratif sudah sudah selesai di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi," ungkapnya.

Lanjutnya, menyikapi kendala tersebut, maka Forkoda meminta dukungan kepada pihak DPRD Babel melalui Komisi I untuk mendiskusikan ke pemerintah pusat berkenaan dengan kondisi Babel berupa daerah kepulauan.

"Ya, memang semestinya pemerintah pusat memberi kesempatan dalam hal-hal kekhususan jangan sampai disamaratakan dengan daerah daratan lainnya. Secara normatif, ada syarat-syarat secara administrasi, secara teknis dan secara fisik wilayah yang harus dipenuhi," kata Heru.

Sementara itu, Maryam SH MH menambahkan, hal ini perlu dukungan semua pihak di Pemerintahan Babel dan Pemkab Bangka selaku Kabupaten induknya. Peluang pemenuhan syarat administratif ini, memang sepenuhnya ranah pemerintahan persetujuan Kabupaten Bangka dalam hal ini DPRD atau Bupati, persetujuan Pemprov Babel yakni DPRD dan Gubernur yang dituangkan berupa surat keputusan (SK). 

"Dua komponen ini, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang bersifat lokal. Selanjutnya, harus ada rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Nah, rekomendasi Mendagri inilah harus diupayakan bersama-sama ," katanya.

Bila ditinjau dari persyaratan yang diatur secara normatif memang butuh waktu dan kerja keras, namun ditegaskan Maryam, mengingatkan karakteristik geografis Babel adalah daerah Kepulauan atau Tipologi Akuatik Terestrial yakni wilayah laut lebih besar dari wilayah dataran. 

"Ini menjadi peluang Babel mendapatkan hak otonomi khusus, untuk dapat mengolah daerahnya semaksimal mungkin dengan pertimbangan akselerasi pembangunan dan pelayanan publik," ungkap Maryam.

Pada kesempatan memenuhi undangan dari Komisi I DPRD Babel kemarin, lanjut Maryam, juga disampaikan dua faktor  yang melandasi pemekaran daerah yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. 

"Di samping itu, kami juga mengingatkan bahwa Babel yang menjadi anggota Badan Kerjasama Daerah Kepulauan (BKSDK) beranggotakan kepulauan Riau, Babel, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara. Dalam hal ini, daerah-daerah yang masuk dalam keanggotaan ini juga berusaha memperjuangan kemajuan mereka masing-masing berupa pemekaran dengan mengkedepankan daerah kepulauan," ungkapnya.

Dikatakan Maryam pula, Forkoda sebagai penyupport agar pemerintahan di level Kabupaten dan Provinsi bergegas mengambil kesempatan dalam hal sebesar besarnya untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik.

"Kami yakin, Pemprov Babel akan melakukan upaya yang maksimal, juga rekan DPRD Provinsi Babel pun akan mendukung penuh seperti yang disignalkan melalui Komisi I," tandasnya. (and)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Diskominfo Babel Kenalkan Potensi Daerah di Bali ITT Expo 2019
Diskominfo Babel Kenalkan Potensi Daerah di Bali ITT Expo 2019
Jum'at, 06 Desember 2019 15:56 WIB
PANGKALPINANG - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya mempublikasikan destinasi wisata dan produk unggulan UMKM.
M Nuh Jabat Ketua SAPC- Net Wakilnya U Ohn Kyaing dari Myanmar
M Nuh Jabat Ketua SAPC- Net Wakilnya U Ohn Kyaing dari Myanmar
Kamis, 05 Desember 2019 16:55 WIB
BALI – Ketua Dewan Pers Indonesia – terpilih sebagai Ketua South Asian Press Council Network (SEAPC-Net) dalam pertemuan pertama
Rudianto Tjen Berharap Penanganan Kasus Sijuk Bisa Menegakan Wibawa Pemerintah dan Penegak Hukum
Rudianto Tjen Berharap Penanganan Kasus Sijuk Bisa Menegakan Wibawa Pemerintah dan Penegak Hukum
Kamis, 05 Desember 2019 16:43 WIB
PANGKALPINANG - Anggota DPR RI, Rudianto Tjen menanggapi penyelesaian kasus Sijuk yang mengarah pada penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. 
DPRD Babel Akan Melapor Ke Mabes Polri
DPRD Babel Akan Melapor Ke Mabes Polri
Rabu, 04 Desember 2019 14:20 WIB
PANGKALPINANG - Penanganan proses hukum terhadap anggota Sat Pol PP Babel saat melakukan penertiban lokasi tambang di Desa Sijuk,