Komisi III DPR RI Desak Polda Babel Usut Tuntas Kasus Sijuk, Sarif : Tangkap Dari Kelas Teri Sampai Kakap


Komisi III DPR RI Desak Polda Babel Usut Tuntas Kasus Sijuk, Sarif : Tangkap Dari Kelas Teri Sampai Kakap

PANGKALPINANG - Komisi III DPR RI mendesak aparat kepolisian khususnya Polda Babel untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan pada saat penertiban tambang ilegal di Desa Sijuk Kabupaten Belitung beberapa waktu lalu yang menyebabkan Wagub Babel beserta beberapa Anggota Satpol PP mengalami luka-luka.

"Kita dorong aparat kepolisian untuk melakukan proses lidik dan sidik, banyak hal yg akan kita konfirmasi terhadap seperti yg dilaporkan tadi," kata Anggota Komisi III DPR RI, Sarif Sudding kepada sejumlah awak media disela pertemuan tertutup dengan pihak Polda dan Kejati di Gedung Tribarata Mapolda Babel, Jumat (15/11/2019).

Selain itu, ia mempertanyakan tidak adanya aparat kepolisian pada saat penertiban tambang ilegal di Kawasan itu, sehingga kejadian ini menimbulkan asumsi bahwa ada oknum aparat penegak hukum yang diduga telah membekingi penambangan ilegal tersebut.

"Kasus di sijuk yang masuk dalam kawasan hutan lindung kenapa tidak ada aparat keamanan yang memback-up katakanlah terkait penertiban yang disana, ada dugaan bahwa aparat ikut membekingi," ujarnya.

Jika para oknum aparat penegak hukum tersebut terbukti telah membekingi pertambangan ilegal, maka ditegaskan dia, siapapun dan apapun jabatannya harus segera dipecat, hal tersebut disampaikan dia, sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi.

"Nah kalau ada aparat yang membekingi tambang-tambang ilegal ini copot dan pecat sesuai arahah Presiden Jokowi kalau masih ada aparat penegak hukum atau apakah Kepolisaan dan kejaksaan yang mencoba main-main dalam konteks penegakan hukum menghambat penerimaan negara copot dan pecat kan begitu," tegasnya.

"Pemerintah harus konsekuen mengikuti arahan itu, tadi Pak Kejati sudah menyampaikan, saya ingatkan arahan Pak Presiden agar itu terimplementasi di tingkat daerah," timpalnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, DPR RI telah mengantongi nama-nama para pejabat bahkan oknum pejabat dari Istana Kepresidenan yang diduga bermain atau membekingi aktivitas ilegal untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum agar para oknum pejabat tersebut ditindak tanpa pandang bulu.

"Jika ada pihak dari istana juga supaya dilakukan penindakan karna presiden sendiri sudah menyampaikan seperti itu. Jadi jangan mengatasnamakan ada oknum dari istana yg bermain atau membekingi segala, lalu mendapat keistimewaan atau kekebalan dalam konteks penegakan hukum," tegasnya.

"Justru itu, jangan hanya ikan teri nya yang ditangkap, ikan kakapnya diabaikan, karena disitu ada kekuatan, karena itu akan kita monitor terus sampai sejauh mana kinerja dari aparat disini dalam kaitannya menyangkut penambang kelas kakap yang bebas berkeliaran justru itu yg harusnya ditertibkan," tandasnya. (mon)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
 FKPT Babel Ajak Pelajar Bangun Nasionalisme Sejak Dini
FKPT Babel Ajak Pelajar Bangun Nasionalisme Sejak Dini
Kamis, 15 Oktober 2020 19:06 WIB
PANGKALPINANG - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bidang pemuda dan pendidikan gelar diskusi film dan
FSEI IAIN SAS Babel Gelar Seminar Kewirausahaan
FSEI IAIN SAS Babel Gelar Seminar Kewirausahaan
Senin, 12 Oktober 2020 17:54 WIB
PANGKALPINANG – Mahasiswa KKN FSEI IAIN SAS Bangka Belitung melaksanakan Seminar Kewirauahaan bertempat di Kantor Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui,
Gubernur Erzaldi Dukung Pengembangan Tanaman Porang Melalui Kultur Jaringan
Gubernur Erzaldi Dukung Pengembangan Tanaman Porang Melalui Kultur Jaringan
Rabu, 07 Oktober 2020 19:23 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Erzaldi dukung pengembangan tanaman porang melalui kultur jaringan. Pengembangan ini menurut Gubernur akan melibatkan siswa SMK di
Pemprov Babel Hadiri Rapat Paripurna Atas Raperda Retribusi Jasa Daerah dan PAD
Pemprov Babel Hadiri Rapat Paripurna Atas Raperda Retribusi Jasa Daerah dan PAD
Rabu, 07 Oktober 2020 19:21 WIB
PANGKALPINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna terkait pengambilan keputusan raperda perubahan