Lagi, Tolak Aktivitas TI Ilegal, Puluhan Masyarakat Riau Silip Ngadu Ke DPRD Babel


Lagi, Tolak Aktivitas TI Ilegal, Puluhan Masyarakat Riau Silip Ngadu Ke DPRD Babel

PANGKALPINANG - Puluhan perwakilan masyarakat nelayan Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penolakan aktivitas tambang TI ilegal di daerah itu.

Kedatangan puluhan masyarakat nelayan yang tergabung dari tiga desa, yakni, Desa Beburah, Pangkal Niur serta Pusuk itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya di ruang kerjanya, Senin (11/11/2019). 

Kepala Dusun (Kadus) Rambang, Tarmidi mengatakan, adanya aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu telah meresahkan wilayah tangkap nelayan dan juga telah merambah kawasan hutan mangrove, dan daerah aliran sungai (DAS).

"Mungkin di sepanjang Perimping itu kalau diperkirakan ada hampir 1.000 unit ponton TI, dari Bukit Layang sampai Belinyu mungkin ribuan ada ponton," kata Tarmidi saat audiensi bersama Ketua DPRD Babel dan sejumlah wartawan.

Ia mengungkapkan, masyarakat sudah melaporkan permasalahan tersebut ke Kapolres dan Camat setempat dan sudah sering dilakukan penertiban, namun aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu masih tetap beroperasi hingga saat ini.

"Yang masang Plang (larangan menambang-red) itu kan Pak Camat bersama Kapolres, tapi para penambang itu masih nggak mempan juga, karena di belakang (beking-red) kan ada oknum-oknum tertentu, sehingga tidak ada efek jera," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, dampak dari aktivitas tambang ilegal itu juga telah mencemari aliran sungai. "Rasa ikan berubah, akibat terkontaminasi limbah oleh aktivitas penambangan, karena masyarakat kadang-kadang ngomong, rasa ikan ini lah lain karena limbah solar, oli, kan aliran sungai itu tidak terlalu luas," terangnya.

Oleh karena itu, ia berharap, DPRD Babel dapat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut. "Aktivitas tambang ini sudah lama, sejak 2008, maka dari itu, tujuan kami datang kesini, bagaimana solusi kedepan agar spot2 nelayan ini tidak diusik oleh para penambang, yang penting lokasi kami tidak diganggu," harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menegaskan, aktivitas penambangan di kawasan hutan mangrove dan DAS jelas melanggar aturan yang ada. "Kita sepakat kawasan bakau dan aliran sungai itu kan jelas tidak boleh ada aktivitas pertambangan," kata Didit.

Ia berharap, Pemprov Babel harus bertindak tegas dan melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum. "Baik dengan pihak TNI, Polri, dan Angkatan Laut untuk melakukan tindakan tegas, kalau ini dibiarkan terus, dikhawatirkan menimbulkan permasalahan antar masyarakat," tandasnya. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
Senin, 10 Februari 2020 14:07 WIB
JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Luar Biasa (LB) PT Timah TBK (TINS) melakukan perombakan jajaran Komisaris dan
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Kamis, 30 Januari 2020 23:30 WIB
PANGKALPINANG - Dalam hal ini kami yang bertindak selaku kuasa hukum dari Lina Wen menyampaikan klarifikasi dan hak jawab pemberitaan
Klarifikasi dan Hak Jawab Kuasa Hukum Sunarman Alias Ceduk
Klarifikasi dan Hak Jawab Kuasa Hukum Sunarman Alias Ceduk
Rabu, 29 Januari 2020 23:30 WIB
PANGKALPINANG – Melalui rilis Kuasa Hukumnya Sunarman alias Ceduk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab kepada redaksi radarbangka.co.id terkait pemberitaan