Bahas Permasalahan KASN, Komisi I DPRD Babel Beri Catatan Penting Untuk Eksekutif


Bahas Permasalahan KASN, Komisi I DPRD Babel Beri Catatan Penting Untuk Eksekutif

PANGKALPINANG - Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi dengan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel terkait permasalahan yang dialami oleh Medi Umari dan rekan-rekannya sebagai pejabat eselon di Pemprov Babel.

"Intinya kita ingin sharing berkaitan dengan kinerja ASN, salah satu kasus yang kita lihat, Medi Cs tadi sudah disampaikan Pak Sahirman (Kepala BKPSDM Babel) bahwa mereka bertiga itu sudah dikembalikan pada posisi jabatan semula," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Babel, Algafry Rahman saat diwawancarai seusai audiensi, Senin (4/11/2019).

Pada saat audiensi, disampaikan dia, ada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian oleh pihak eksekutif, yakni, harus mempertimbangkan secara matang dalam membuat suatu kebijakan agar tidak menimbulkan "blunder" bagi pemerintahan itu sendiri.

"Karena ini menyangkut wibawa pemerintahan, artinya disini, kalau sudah membuat suatu keputusan, akhirnya dianulir keputusan itu, menurut saya, ini kan perlu suatu evaluasi. Jangan sampai nanti semua ASN sedikit-sedikit melapor ke KASN, maka kami Komisi I menyampaikan, jangan sampai kejadian seperti ini terjadi," ujarnya.

Oleh karenanya, ia menyarankan, pihak eksekutif harus mengkaji terlebih dahulu sebelum mengambil suatu kebijakan atau keputusan. "Jangan serta merta muncul sebuah keputusan yang berakibat buruk. Maka disini, mari bersama-sama antara ASN dengan Pak Gubernur dengan jajarannya saling berkolaborasi, itu penting," simpulnya.

Sebelumnya, pada 5 Agustus 2019 lalu, Medi Umari Cs telah diberhentikan dari jabatan eselon III dan IV oleh Gubernur Babel, Erzaldi Rosman dengan alasan para pejabat eselon tersebut tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Merasa keberatan dengan keputusan tersebut, Medi Cs akhirnya melaporkan permasalahan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

Setelah menerima dan mengkaji laporan tersebut, akhirnya KASN mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan Sistem Merit perihal Surat Keputusan Gubernur Babel Nomor : 188.44/710/BKPSDM/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkup Pemprov Babel. 

Oleh karena itu, KASN merekomendasikan dua poin kepada Gubernur Erzaldi, yakni, pertama, mengembalikan para pejabat yang diberhentikan, ke jabatan semula atau yang setara dan kedua, dalam hal terhadap pejabat tersebut akan dimutasi dan diberikan wewenang akan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka akan diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. (mon)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Penyampaian Raperda Pencegahan Penyebaran Covid-19 Masih Ditunda
Penyampaian Raperda Pencegahan Penyebaran Covid-19 Masih Ditunda
Rabu, 03 Juni 2020 18:35 WIB
PANGKALPINANG – Rapat paripurna di DPRD Provinsi Kepulauan Babel mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19
Gubernur Erzaldi Jadi Narasumber Webinar Oleh Kemendagri RI
Gubernur Erzaldi Jadi Narasumber Webinar Oleh Kemendagri RI
Rabu, 03 Juni 2020 14:31 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Erzaldi Rosman menjadi salah satu narasumber dalam webinar yang bertema "Mendorong Inovasi Daerah Dalam Penanganan Covid-19". Webinar
Pemda Harus Miliki Cadangan Pangan Guna Hadapi Musim Kemarau
Pemda Harus Miliki Cadangan Pangan Guna Hadapi Musim Kemarau
Rabu, 03 Juni 2020 14:29 WIB
PANGKALPINANG - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah memimpin rapat sekaligus mendengarkan paparan terkait penguatan cadangan pangan pada
Pemprov Babel Hibahkan Lahan Untuk Bangun Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian PUPR Babel
Pemprov Babel Hibahkan Lahan Untuk Bangun Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian PUPR Babel
Rabu, 03 Juni 2020 14:27 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Erzaldi Rosman menghadiri rapat koordinasi dengan satuan kerja (satker) PU balai praskim, Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Babel,