Gerak Babel Desak Kejari Tuntaskan Perkara SPPD Fiktif 13 Dewan Kota, Berikut Tuntutanya


Gerak Babel Desak Kejari Tuntaskan Perkara SPPD Fiktif 13 Dewan Kota, Berikut Tuntutanya

PANGKALPINANG - Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Bangka Belitung (Babel) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang, untuk segera menuntaskan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif 13 anggota Dewan Kota, Rabu ( 16/10/2019).

Hal ini disampaikan Koordinator Gerak Babel, Hapiz saat beraudensi dengan Kejari Pangkalpinang, R.M Ari Prioagung, Kapolres AKBP Iman Risdiono, Kasi Pidsus Edoowan dan Kasi Intelijen J Ryan Sumartha di Aula lantai II Kantor Kajari, Rabu (16/10/2019) sekitar pukul 10.00 WIB.

" Kami dari Komonitas Gerak Babel berisi Pemuda dan Mahasiswa menuntut kasus SPPD itu segera di selesaikan. Kasus SPPD fiktif yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD kota Pangkalpinang periode yang baru hingga sekarang belum ada penyelesaiannya," ujar Hapiz Koordinator Gerak Babel, kepada awak media.

Dalam kesempatan ini Gerak Babel menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, berdasarkan fakta-fakta diantaranya : Surat tugas Ketua DPRD No : 170/26/ST/DPRD/II/2017 dan SPPD yang berisi perintah kepada Komisi I, Komisi II dan Komisi 3.

2. Bahwa dari 24 anggota DPRD yang melakukan dalam kegiatan study banding, konsultasi dan kunjungan kerja terdapat 13 DPRD yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, namun mencairkan dan menerima SPPD DPRD Kota Pangkalpinang, dengan total dana Rp158.253.197.

3. Bahwa akibat perjalanan dinas fiktif dan penerimaan anggaran SPPD fiktif anggota DPRD kota Pangkalpinang yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik telah merugikan pemerintah kota senilai Rp158.253.197.

4. Sesuai dengan pasal no 4 UU 31 tahun 1999 yang menyatakan" pengbalian keuangan kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku sebagaimana tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3".

5. Bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat 1 yang menyatakan penyertaan tindak pidana dalam pasal 55 ayat 1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut.

Berangkat dari fakta-fakta di atas Gerak Babel,  perjalanan dinas atau SPPD fiktif anggota DPRD kota Pangkalpinang sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 UU no 31 tahun 1999 dan pasal 55 KUHP ayat 1. 

Adapun tuntutan Gerak Babel sebagai berikut :

1. Menuntut agar Kejari Pangkalpinang untuk mengadili 13 anggota DPRD kota Pangkalpinang yang terlibat SPPD fiktif.

2.Menuntut agar Kejari Pangkalpinang agar melaksanakan proses hukum dan mengadili Penguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak yang terlibat dalam pengesahan SPPD fiktif DPRD kota Pangkalpinang.

3.Meminta Kepala Kajari Pangkalpinang mempercepat proses penyelesaian pidana korupsi SPPD fiktif anggota DPRD Pangkalpinang guna mengembalikan kepercayaan publik Bangka Belitung.

" Harapan kami pihak Kejaksaan Negeri secepatnya memproses dan mengadili berbagai pihak, baik itu DPRD yang terlibat dan pihak pihak yang menyetujui dan mengesahkan SPPD fiktif tersebut," harapnya.

Dijelaskan Hapiz, mahasiswa dan masyarakat menilai penanganan kasus SPPD fiktif dari tahun 2017 hingga saat ini belum juga selesai dan terkesan sangat lamban.

" Kami rasakan sangat lambat. Kami dari Mahasiswa dan kawan kawan pemuda berharap sekaligus menekankan pihak Kejari khususnya Penyidik dengan melibatkan beberapa orang tersangka agar secepatnya di proses. Harapan kami di tahun 2019 ini dapat segera di selesaikan, karena ini akan bergulir kepengurusan anggota DPRD kota yang baru," tegasnya.



Sementara Kajari Pangkalpinang, R.M Ari Prioagung mengungkapkan, proses penanganan perkara dugaan tipikor SPPD Fiktif DPRD Pangkalpinang hingga saat ini masih terus bergulir

“Kami sudah melakukan pemeriksaan 39 saksi, ada 21 anggota Dewan, 5 orang bagian Keuangan plus Sekwan. Sumber utamanya, yaitu dengan dia mencairkan ya sudah dia terima,” ujarnya.


Kejari Pangkalpinang dikatakan Prio, juga telah melakukan pemeriksaan di DPRD DKI Jakarta dan Kemenpora dan juga telah meminta maskapai penerbangan tentang keberangkatan yang bersangkutan. Proses itu sudah kami lakukan semua,” tegasnya.

Proses penanganan kasus ini kalau dibilang mangkrak atau tidak berjalan itu tidak benar. Kasus perjalanan dinas ini masih banyak yang harus kita lengkapi, kami berharap dukungan kalian sampai ke pengadilan, yakinlah kita proses semua,” tutupnya.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kesepahaman antara Gerak Babel dan Kajari Pangkalpinang dalam upaya menuntaskan kasus Tipikor yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun tersebut. (wah)


 





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Sepanjang 2019, BNNP Babel Berhasil Mengamankan 31 Kg Sabu dan 10.000 Pil Ekstasi
Sepanjang 2019, BNNP Babel Berhasil Mengamankan 31 Kg Sabu dan 10.000 Pil Ekstasi
Jum'at, 13 Desember 2019 19:05 WIB
PANGKALPINANG – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bangka Belitung sepanjang tahun 2019, telah berhasil mengamankan sebanyak 31 Kg lebih sabu-sabu
UKW Tetap Jalan
UKW Tetap Jalan
Kamis, 12 Desember 2019 00:20 WIB
PANGKALPINANG - Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan instrumen penting yang harus ditempuh wartawan. Salah satunya agar pemberitaan yang dibuat lebih
Imam Arifin : Realisasi Penerimaan Pajak di Babel Over Target
Imam Arifin : Realisasi Penerimaan Pajak di Babel Over Target
Rabu, 11 Desember 2019 19:22 WIB
PANGKALPINANG - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) Sumsel Babel menyebutkan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bangka Belitung (Babel)
Terkait Pergantian Pengurus BP3L, Gubernur Persilakan Jika Ada Pihak Gugat ke PTUN
Terkait Pergantian Pengurus BP3L, Gubernur Persilakan Jika Ada Pihak Gugat ke PTUN
Rabu, 11 Desember 2019 16:31 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mempersilahkan jika ada pihak tertentu yang ingin melakukan gugatan ke PTUN