Gugatan TUN Zaidan Diterima PTUN


Gugatan TUN Zaidan Diterima PTUN

PANGKALPINANG - Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan Zaidan SH & Partner selaku kuasa hukum pedagang Plaza Tamansari Sungailiat, Kabupaten Bangka, Babel, terhadap pihak PT Timah Tbk akhirnya diterima oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang pada Jum'at (11/10) kemarin.

"Gugatan yang kami ajukan itu, telah dinyatakan memenuhi persyaratan melaui e court telah diterima oleh PTUN Pangkalpinang pada Jumat (11/10) kemarin dengan Nomor Perkara : 29/G/2019/PTUN. PGP," ungkap Kombes Pol (Purn) DR Zaidan SH SAg MHum saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Pangkalpinang, Minggu (13/10) sore.

Dalam gugatan tersebut, lanjut Zaidan, ia  selaku kuasa hukum,  sekitar 22 orang pedagang/penyewa Plaza Tamansari Sungailiat, Bangka telah memberikan kuasa kepadanya untuk menggugat perusahaan BUMN (PT Timah Tbk) lantaran telah memperpanjang Surat Perjanjian pengelolaan Plaza Tamansari Sungailiat tak lain merupakan  aset PT Timah Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara PT Timah Tbk dengan PT Garba General Kontraktor beralamat di Jalan Batin Tikal Sungailiat. 

"Dalam perkara ini, para pedagang telah mengetahui bahwa perjanjian itu berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 namun oleh pihak PT Timah Tbk diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2019," katanya.

Bahkan sebelumnya diketahui, Zaidan selaku penasehat hukum justru sejak awal bergulirnya kasus Plaza Tamansari Sungailiat ini justru ia telah memberikan advokasi kepada para pedagang dalam kasus pidana dugaan telah terjadi penganiayaan dan pemerasan yang diduga melibatkan DY yang saat ini masih dalam penyidikan pihak kepolisian. 

Kembali ditegaskanya, jika gugatan TUN terhadap PT Timah Tbk ini tak lain menurutnya  pihak PT Timah Tbk justru diduga keras telah melakukan perbuatan merugikan para pedagang, termasuk dianggapnya telah melanggar hukum serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan telah memperpanjang Perjanjian sewa kelola Plaza Tamansari Sungailiat kepada PT Garba General Kontraktor dengan diterbitkannya Addendum Nomor : 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 tentang perpanjangan Surat Perjanjian Nomor : 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4  tanggal 25 September 2018.

Lanjutnya, berdasarkan surat tersebut yakniantara PT Timah Tbk dengan PT Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.   


Terkait gugatan TUN yang diajukan pihaknya itu terhadap PT Timah Tbk dengan maksud dikataknya agar PTUN Pangkalpinang membatalkan Surat Perjanjian dan Addendum sebagaimana tersebut diatas.

"Dengan alasan, kita sudah mengingatkan dan meminta kepada PT Timah Tbk untuk tidak memperpanjang sewa kelola kepada PT Garba mengingat para pedagang sudah terdzaolimi dan dirugikan dengan kenaikan harga sewa secara sepihak yang memicu terjadi penganiayaan dan pemerasan," ungkapnya.

Sebaliknya, jika PT Timah Tbk tetap memperpanjang berarti mereka telah memberikan kesempatan kepada PT Garba untuk mendzolimi para pedagang pada jilid II  ternyata benar begitu ada perpanjangan PT Garba langsung melakukan pengusiran terhadap para pedagang dan yang sebelum sudah terjadi perbuatan pidana, permintaan ini malah menurut ia tidak digubris oleh PT Timah Tbk. 

Selanjutnya, menurut Zaidan dari bunyi Addendum diatas diketahui bahwa ternyata sewa kelola Plaza Tamansari Sungailiat sewanya belum pernah dibayar oleh PT Garba sebanyak Rp. 317.000.000.- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) kepada PT. Timah Tbk sampai dengan perjanjiannya berakhir tanggal 31 Agsustus 2019.

"Sangatlah aneh dan janggal, PT Garba tidak bayar sewanya tapi tidak diputuskan perjanjian masalah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ini jelas perbuatan melawan hukum karena merugikan negara mengingat PT Timah Tbk itu BUMN, jadi uang sewa  yang dipungut Rp750.000 perbulan dari para pedagang selama ini masuk entah kemana?," tanya dia.

Begitu hal lainnya dinilai ia, bahwa perjanjian tersebut melanggar ketentuan melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas peraturan  Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017.

"Peraturan itu tentang pedoman kerjasama BUMN tidak transparan dan akuntabel yang dapat dikatagorikan bahwa PT Timah Tbk telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik," jelasnya.

Meski begitu Zaidan kembali menjelaskan jika hal tersebutlah sehingga pihaknya mesti mengajukan gugatan  ke PTUN terhadap PT Timah Tbk.

“Dan sekarang kita masih menunggu pemberitahuan hari sidangnya. Semoga kepastian hukum dan keadilan tetap berpihak menjunjung tinggi kebenaran bagi semua orang,” harapnya.  

Sejauh ini pihak-pihak terkait yakni PTUN Pangkalpinang, pihak PT Garba General Kontraktor masih diupayakan dikonfirmasi terkait pernyataan kuasa hukum pedagang Plaza Tamansari Sungailiat tersebut.

Sementara Humas PT Timah Tbk, Anggi Siahaan mengatakan, terkait permasalahan diatas pihak PT Timah akan tetap menghormati proses yang sudah berjalan tersebut.

"Terimakasih infonya pak, untuk ini dari kami tentu yang utama kita hormati proses yang sudah berjalan," pungkas Anggi.  (**)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Kepala BP3L Babel Diganti,  Komisi II Belum Menerima Laporan
Kepala BP3L Babel Diganti, Komisi II Belum Menerima Laporan
Kamis, 14 November 2019 01:10 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Bangka Belitung (Babel) telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus baru Badan Pengelolahan, Pengembangan dan Pemasaran Lada
Ketua Dewan Pers : Kebersamaan Lini Dunia Pers Sangat Penting
Ketua Dewan Pers : Kebersamaan Lini Dunia Pers Sangat Penting
Rabu, 13 November 2019 20:23 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyambut baik rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional 2020 yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan
Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2021
Sultra Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2021
Rabu, 13 November 2019 19:58 WIB
JAKARTA – Provinsi Sulawesi Tenggara siap menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021.
Jembatan Emas Tak Beroperasi Disebabkan Persoalan Birokrasi
Jembatan Emas Tak Beroperasi Disebabkan Persoalan Birokrasi
Senin, 11 November 2019 22:47 WIB
PANGKALPINANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  Amri Cahyadi bersama Komisi III  meninjau kondisi Jembatan Emas yang telah