Anggota DPRD Asal PDI P Dilarang Gadaikan SK


Anggota DPRD Asal PDI P Dilarang Gadaikan SK

PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sementara, Didit Srigusjaya melarang, para anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten, kota untuk tidak menggadaikan SK nya ke pihak bank.

"Berdasarkan Surat tertanggal 8 Oktober 2019 dari DPP PDI Perjuangan untuk kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Anggota DPRD baik itu provinsi, kabupaten, maupun pusat itu dilarang untuk mengadaikan SK nya," kata Didit yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Babel saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (9/10/2019).

Adapun alasan DPP PDIP melarang untuk menggadaikan SK, yakni dijelaskan Didit, agar tidak memberatkan keuangan para kadernya yang duduk di parlemen. "Karena perhitungan DPP, ini akan memberatkan keuangan daripada anggota dewan yang akhirnya akan mempengaruhi daripada kinerja DPRD, itu alasan DPP PDI Perjuangan," terangnya.

"Maka saya meminta kepada teman-teman Fraksi PDI Perjuangan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota, jika belum melakukan peminjaman uang atau menggadaikan SK, jangan melaksanakan, karena ini surat langsung dari DPP PDI Perjuangan," timpalnya.

Apabila para kader PDIP masih ada yang melanggar pernyataan dari surat edaran tersebut, maka ditegaskan Didit, akan menerima sanksi dari DPP PDIP. "Pasti ada, hanya sanksinya internal sifatnya, sanksi seperti apa, itu urusan DPP PDIP," tegasnya.

Didit menilai, alasan DPP PDIP melarang para kadernya untuk menggadaikan SK cukup rasional karena berdampak pada kinerja DPRD itu sendiri. "Bagi fraksi lain, itu hak daripada mereka masing-masing" ujarnya.

Lebih lanjut, diakui Didit, saat ini dirinya belum mengkroscek, apakah sudah ada para Anggota DPRD Babel dari Fraksi PDIP yang sudah menggadaikan SK nya sebelum surat edaran tersebut dikeluarkan.

"Belum kita cek, yang akan kita tanya, jika sudah menggadaikan (SK nya-red) bagaimana?, karena surat edaran ini barusan kemarin kita dapat, saya nggak bisa berkomentar, karena suratnya sudah di DPP, maka ini akan kita konsultasikan ke DPP PDIP," tandasnya. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
Senin, 10 Februari 2020 14:07 WIB
JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Luar Biasa (LB) PT Timah TBK (TINS) melakukan perombakan jajaran Komisaris dan
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Kamis, 30 Januari 2020 23:30 WIB
PANGKALPINANG - Dalam hal ini kami yang bertindak selaku kuasa hukum dari Lina Wen menyampaikan klarifikasi dan hak jawab pemberitaan