Tanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Bebura, DPRD Babel Akan Panggil Aparat Hukum Dan Pemda


Tanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Bebura, DPRD Babel Akan Panggil Aparat Hukum Dan Pemda

PANGKALPINANG - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aksan Visyawan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Bebura terkait penolakan aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu.

"Ini akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum tata negara yang berlaku di Indonesia," kata Aksan yang menjabat Ketua Komisi II DPRD Babel Dapil Kabupaten Bangka saat diwawancarai, Rabu (18/9/2019).

Berdasarkan informasi yang didapat, disampaikan dia, aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu diduga telah dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, dijelaskan dia, pihaknya juga akan meminta surat keterangan resmi dari Kepala Desa Bebura yang menyatakan penolakan aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu.

"Nanti surat itu akan kita bawa ke Badan Musyawarah, untuk mengagendakan rapat dengan kepolisian, Pak Kapolda, Pak Danrem dan yang lainnya, Sat Pol PP tentu akan kita panggil, juga dinas kehutanan," sebutnya.

Menurut dia, lingkungan alam di Babel ini harus segera diselamatkan dari aktivitas pertambangan ilegal, yang telah banyak merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat.

"Betapa pentingnya kita menyelamatkan daerah kita ini, karena daerah situ ada pulau kecil, takut juga dirambah kalau kita tidak perduli kepada penyelamatan ini. Masyarakat menjerit ini, ini bukti nyata, kalau kita biarkan ini akan hancur, kalau tidak kita tengahi, ini akan anarkis di lapangan," ujarnya.

Sebagai fungsi pengawasan, dikatakan dia, DPRD perlu mengingatkan kembali aparat pemerintah yang lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan eksekusi. 

Terpisah, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menambahkan, pemerintah daerah harus tegas untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu. "Karena ini kan wilayah nelayan," katanya.

Lebih lanjut, Didit mengungkapkan, pihaknya akan melakukan kroscek terlebih dahulu terkait pemetaan zonasi di daerah itu. "jika Zonasi itu dikatakan untuk wilayah-wilayah nelayan, maka tidak ada aktivitas apapun (tambang-red)," tandasnya. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset