Tanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Bebura, DPRD Babel Akan Panggil Aparat Hukum Dan Pemda


Tanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Bebura, DPRD Babel Akan Panggil Aparat Hukum Dan Pemda

PANGKALPINANG - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aksan Visyawan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Bebura terkait penolakan aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu.

"Ini akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum tata negara yang berlaku di Indonesia," kata Aksan yang menjabat Ketua Komisi II DPRD Babel Dapil Kabupaten Bangka saat diwawancarai, Rabu (18/9/2019).

Berdasarkan informasi yang didapat, disampaikan dia, aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu diduga telah dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, dijelaskan dia, pihaknya juga akan meminta surat keterangan resmi dari Kepala Desa Bebura yang menyatakan penolakan aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu.

"Nanti surat itu akan kita bawa ke Badan Musyawarah, untuk mengagendakan rapat dengan kepolisian, Pak Kapolda, Pak Danrem dan yang lainnya, Sat Pol PP tentu akan kita panggil, juga dinas kehutanan," sebutnya.

Menurut dia, lingkungan alam di Babel ini harus segera diselamatkan dari aktivitas pertambangan ilegal, yang telah banyak merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat.

"Betapa pentingnya kita menyelamatkan daerah kita ini, karena daerah situ ada pulau kecil, takut juga dirambah kalau kita tidak perduli kepada penyelamatan ini. Masyarakat menjerit ini, ini bukti nyata, kalau kita biarkan ini akan hancur, kalau tidak kita tengahi, ini akan anarkis di lapangan," ujarnya.

Sebagai fungsi pengawasan, dikatakan dia, DPRD perlu mengingatkan kembali aparat pemerintah yang lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan eksekusi. 

Terpisah, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menambahkan, pemerintah daerah harus tegas untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu. "Karena ini kan wilayah nelayan," katanya.

Lebih lanjut, Didit mengungkapkan, pihaknya akan melakukan kroscek terlebih dahulu terkait pemetaan zonasi di daerah itu. "jika Zonasi itu dikatakan untuk wilayah-wilayah nelayan, maka tidak ada aktivitas apapun (tambang-red)," tandasnya. (mon)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
UBB Gelar Kuliah Umum Online Bahas Tentang Pendidikan Pasca Pandemi
UBB Gelar Kuliah Umum Online Bahas Tentang Pendidikan Pasca Pandemi
Selasa, 15 September 2020 21:21 WIB
PANGKALPINANG - Dalam rangka menyambut mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021, Universitas Bangka Belitung menyelenggarakan kuliah umum online yang mengangkat tema
Pejabat di Lingkup Pemprov Babel Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
Pejabat di Lingkup Pemprov Babel Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
Senin, 14 September 2020 12:44 WIB
AIR ANYIR - Dalam rangka memastikan kondisi kesehatan pimpinan yang ada di Lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dilakukan pemeriksaan
Permudah Wajib Pajak, Pemprov Babel Lakukan Beragam Inovasi
Permudah Wajib Pajak, Pemprov Babel Lakukan Beragam Inovasi
Senin, 14 September 2020 12:42 WIB
PANGKALPINANG - Guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bangka Belitung yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pramuka Ibarat Jantungnya Pramuka
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pramuka Ibarat Jantungnya Pramuka
Minggu, 13 September 2020 16:40 WIB
PANGKALPINANG - Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung (Kakwarda Babel), Melati Erzaldi mengatakan bahwa pusat pendidikan dan pelatihan