Kejari Siap Tuntaskan Kasus SPPD Fiktif 13 Dewan Kota


Kejari Siap Tuntaskan Kasus SPPD Fiktif 13 Dewan Kota
Ist

PANGKALPINANG - Proses perkara SPPD Fiktif 13 anggota DPRD Pangkalpinang periode 2014-2019 tahun anggaran 2017 dipastikan berlanjut.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pangkalpinang, Leo Jimmi Agustinus mengungkapkan, proses penyidikan terus dilakukan mulai dari menelusuri lokasi- lokasi yang menjadi perjalanan dinas anggota DPRD kota Pangkalpinang tersebut.

"Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemanggilan saksi (DPRD..red), yang melakukan perjalanan dinas,"ujar Leo kepada wartawan, Senin ( 19/8/2019), petang.

Setelah proses pemangilan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti. Maka penyidik akan melakukan gelar perkara secara internal guna menentukan sikap terhadap proses perkara tersebut.

" Gelar perkara nanti setelah pengumpulan saksi- saksi selesai semua, alat bukti telah didapatkan baru kita gelar perkara untuk menentukan kelanjutan perkara inj," ujar Leo.

Diakui Leo, dalam perkara SPPD fiktif terdapat sejumlah saksi yang belum dimintai keterangan seperti para anggota DPRD Pangkalpinang yang ikut dalam perjalanan dinas.

" Ada yang belum. Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas. Ada beberapa anggota DPRD yang  ikut melakukan perjalanan dinas ke DPRD DKI itu" cetus Leo.

Terkait apakah perkara SPPD fiktif  akan berlanjut atau bakal ditutup? Leo menjelaskan, hal itu merupakan kewenangan penyidik. Dia yakin penyidik akan menentukan sikap dalam hal ini.

" Saya ngak bisa memberikan kepastian perkara diteruskan atau tidak itukan kewenangan penyidik. Cuma kita berkaca dalam hal ini sudah ada putusan (ingkrah), saya rasa ditutupnya untuk hal apa gitu. " katanya.

Suatu perkara tindak pidana bisa dihentikan bila mana dalam pemeriksaan tidak ditemukan alat bukti yang cukup. Namun dalam perkara SPPD fiktif sendiri tentu berbeda dikarena telah ada keputusan ingkrah dipersidangan.
 

" Ditutupnya perkara untuk hal apa, kan sudah ingkrah dipersidangan, kenapa dalam hal yang lainnya tidak ditemukan alat bukti, aneh kan, " pungkasnya.

Saat ditanya wartawan apakah akan ada tersangka lain? Leo mengatakan, jika untuk saat ini belum ada tersangka baru, namun, telah ada terpidana dalam kasus SPPD Fiktif tersebut yakni DW selaku Bendahara DPRD kota Pangkalpinang.

" Untuk kedepannya, kita serahkan kepada penyidik untuk menentukan apakah Perkara ini dilanjutkan atau tidak, kita serahkan ke penyidik. Jika dilanjutkan tentu akan ada penetapan tersangka. Itupun kita serahkan kepada penyidik siapa saja berdasarkan kecukupan alat bukti dijadikan tersangka,"jelas Leo, seraya menambahkan biarkan penyidik bekerja secara profisional.

Dalam kasus SPPD fiktif ini, Kejari Pangkalpinang akan bekerja secara baik dan profisional sesuai dengan beban pekerjaan yang ada.

" Jika ada pekerjaan penyidikan yaa pasti kita tuntaskan, tidak mungkin ngak. Kalau ngak kita tuntaskan toh akan menjadi tungakan buat kami, tidak mungkin ngak lah. Kami bekerja sesuai dengan apa yang ada."tutupnya. 

"Kendala pasti ada, tapi untuk kendala. Apalagi ada anggota dewan terpilih lagi itu menjadi kendala ya. Tapi mekanisme sudah diatur oleh undang - undang, siapapun ada mekanismenya kok, kitabtempuh saja mekanismenya. Untuk hal itu belum ada, cuma memang cukup hati hati dalam melakukan penyidikan ini," tambahnya. (wah)

 





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
UKW Tetap Jalan
UKW Tetap Jalan
Kamis, 12 Desember 2019 00:20 WIB
PANGKALPINANG - Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan instrumen penting yang harus ditempuh wartawan. Salah satunya agar pemberitaan yang dibuat lebih
Imam Arifin : Realisasi Penerimaan Pajak di Babel Over Target
Imam Arifin : Realisasi Penerimaan Pajak di Babel Over Target
Rabu, 11 Desember 2019 19:22 WIB
PANGKALPINANG - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) Sumsel Babel menyebutkan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bangka Belitung (Babel)
Terkait Pergantian Pengurus BP3L, Gubernur Persilakan Jika Ada Pihak Gugat ke PTUN
Terkait Pergantian Pengurus BP3L, Gubernur Persilakan Jika Ada Pihak Gugat ke PTUN
Rabu, 11 Desember 2019 16:31 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mempersilahkan jika ada pihak tertentu yang ingin melakukan gugatan ke PTUN
Kasus Kekerasan di Sijuk, Gubernur Babel : Kita Harus Menegakkan Hukum
Kasus Kekerasan di Sijuk, Gubernur Babel : Kita Harus Menegakkan Hukum
Rabu, 11 Desember 2019 14:32 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengatakan, Pemprov Babel masih mencari solusi terbaik untuk penyelesaian kasus kekerasan yang