Geledah Kantor ESDM, Penyidik Kejati Babel Amankan 26 Dokumen Penting


Geledah Kantor ESDM, Penyidik Kejati Babel Amankan 26 Dokumen Penting

PANGKALPINANG - Sebanyak 26 Dokumen penting berhasil diamankan oleh tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel), dari kantor Dinas ESDM Babel, Kamis (1/9/2019).

Pengeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek Penerangan Lampu Jalan (PJU)  tenaga Surya di kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

" Seluruh dokumen penting kita amankan, satu cover full,  ada 26 item," ujar Kasidik Kejati Babel, Imawan kepada awak media.

Pengeledahan sendiri dilakukan di enam ruangan kerja meliputi ruang kerja Kepala Dinas ESDM, ruangan Sekretaris Dinas ESDM, ruangan bidang ESDM dan ruang Bidang Giologi Sumber Air.

"Ada empat ruangan yang disegel. Pengeledahan ini dalam upaya mengantisipasi dalam proses penyidikan, intinya itu tidak diganggu oleh pihak yang lain," katanya. 

Pengeledahan di kantor ESDM Provinsi Babel ini menurutnys terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Penerangan Jalan Umum (PJU), senilai Rp2,9 miliar di Tanjungpandan, Belitung.

“Sebanyak 26 item dokumen itu ada keterkaitannya dengan proyek PJU tahun 2018 di Belitung milik dinas ESDM Babel,” ungkapnya.

Perlu diketahui, kasus proyek pembangunan Penerangan Jalan Umum ( PJU) TA 2018 dengan 100 titik di Belitung yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Babel.

Dalam konfrensi pers beberapa waktu lalu, Kajati Babel Aditia Warman menyebutkan jika proyek pembangunan PJU TA 2018 milik dinas ESDM Babel itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Total Lost atau senilai pagu dana proyek yaitu Rp2,9 Miliar.

Adapun lokasi proyek adalah Desa Gantung, Desa Selinsing, Desa Bentaian, Desa Padang, Desa Mekar Jaya, Desa Kurnia Jaya, Desa Sukamandi, Desa Mempaya, Desa, Desa Burung Mandi, Pulau Memperak, Desa Kelubi dan Desa Liring dengan jumlah 100 unit lampu / titik.

Dalam kontraknya, pelaksanaan pekerjaan Pembangunan PJU Tenaga Surya ini oleh PT Nicko Pratama Mandiri (NPM) berdasarkan Surat Kontrak Perjanjian Nomor 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018 senilai Rp2.983.141.627,40 ( termasuk PPN). (wah)

 





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Kejari Siap Tuntaskan Kasus SPPD Fiktif 13 Dewan Kota
Kejari Siap Tuntaskan Kasus SPPD Fiktif 13 Dewan Kota
Selasa, 20 Agustus 2019 00:07 WIB
PANGKALPINANG - Proses perkara SPPD Fiktif 13 anggota DPRD Pangkalpinang periode 2014-2019 tahun anggaran 2017 dipastikan berlanjut.
Kejari Bidik Tersangka Baru Kasus SPPD Fiktif, Sejumlah Anggota DPRD Pangkalpinang Segera Diperiksa
Kejari Bidik Tersangka Baru Kasus SPPD Fiktif, Sejumlah Anggota DPRD Pangkalpinang Segera Diperiksa
Senin, 19 Agustus 2019 22:11 WIB
PANGKALPINANG - Penyidik Kejari Pangkalpinang dikabarkan tengah membidik tersangka baru dalam kasus SPPD Fiktif 13 anggota DPRD Kota Pangkalpinang periode
BI Launching Aplikasi QRIS,  Apa Saja  Keunggulannya?
BI Launching Aplikasi QRIS, Apa Saja Keunggulannya?
Senin, 19 Agustus 2019 12:13 WIB
PANGKALPINANG - Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI Ke 74, Bank Indonesia (BI) meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran
Tim Reformasi Birokrasi Kejagung RI Lakukan Penilaian WBK dan WBBM di Kejati Babel
Tim Reformasi Birokrasi Kejagung RI Lakukan Penilaian WBK dan WBBM di Kejati Babel
Senin, 19 Agustus 2019 10:41 WIB
PANGKALPINANG - Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI melakukan penilaian zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih