Raih Opini WTP Kedua Kali, Ini Catatan BPK Untuk Pemprov Babel


Raih Opini WTP Kedua Kali, Ini Catatan BPK Untuk Pemprov Babel

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan (Pemrov) Bangka Belitung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kali berturut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Babel.

Opini WTP tersebut berdasarkan hasil pemerisaan BPKP Babel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Babel Tahun Anggaran (TA) 2018. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala BPKP Babel, Widhi Widayat saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Babel, Jumat (21/6/2019). 

"Dengan penekanan pada lain-lain pendapatan yang sah, laporan operasional yang menjelaskan bahwa pendapatan hibah pengelolaan iuran penyelenggaraan pendidikan pada SMA di lingkungan Dinas Pendidikan Pemprov belum dikelola dengan tertib," kata Widhi dalam pidatonya.

Ia mengungkapkan, pihaknya masih menemukan beberapa kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan. 

"Kelemahan SPI tersebut yakni, diantaranya, klasifikasi belanja jasa pegawai tidak tetap pada Laporan Keuangan Pemprov yang tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan perhitungan besaran anggaran belanjanya tidak memiliki dasar yang jelas," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Pengelolaan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) pada sekolah pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Babel belum tertib, dan pengelolaan bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, lanjutnya, temuan ketidakpatuhan diantaranya, yakni, kekurangan volume pekerjaan pada peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang. "Pembangunan Gedung BRS. Ir. Soekarno, dan pekerjaan bangunan gedung pada dua OPD senilai total Rp697,11 juta," ungkapnya.

Kondisi tersebut, dijelaskannya, disebabkan kurangnya dukungan dari seluruh level pimpinan OPD atas komitmen gubernur dan wakil gubernur yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik.

"Tingkat kemandirian Pemprov Babel dalam menyusun Laporan Keuangan masih rendah, tingkat pemahaman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada level pengelola keuangan tidak merata dan peran Inspektorat belum optimal," terangnya. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Jelang Tahun Baru 2020, Distribusi Pangan di Babel Stabil
Jelang Tahun Baru 2020, Distribusi Pangan di Babel Stabil
Senin, 30 Desember 2019 14:36 WIB
PANGKALPINANG - Menjelang perayaan Tahun Baru 2020, distribusi kebutuhan pokok pangan masyarakat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif stabil.
Tolak RZWP3K, Ratusan Nelayan Babel Berunjukrasa di Gedung DPRD
Tolak RZWP3K, Ratusan Nelayan Babel Berunjukrasa di Gedung DPRD
Senin, 30 Desember 2019 14:31 WIB
PANGKALPINANG - Ratusan massa yang tergabung dari masyarakat nelayan dari berbagai kabupaten, mahasiswa dan Walhi menduduki ruang Paripurna DPRD Babel
DPRD Babel Dukung Matras Bebas Tambang
DPRD Babel Dukung Matras Bebas Tambang
Senin, 30 Desember 2019 13:58 WIB
PANGKALPINANG - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), meminta pemerintah provinsi mengkaji kembali terhadap penetapan
Ratusan Warga Temberan bersama TNI dan Polri  Gotong Royong Membangun Masjid
Ratusan Warga Temberan bersama TNI dan Polri Gotong Royong Membangun Masjid
Minggu, 29 Desember 2019 12:09 WIB
BUKIT INTAN - Sekitar 300 Temberan Kelurahan Air dibantu anggota Koramil 413-10/Bukit Intan dan Polsek Bukit Intan, gotong royong membangun