Raih Opini WTP Kedua Kali, Ini Catatan BPK Untuk Pemprov Babel


Raih Opini WTP Kedua Kali, Ini Catatan BPK Untuk Pemprov Babel

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan (Pemrov) Bangka Belitung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kali berturut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Babel.

Opini WTP tersebut berdasarkan hasil pemerisaan BPKP Babel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Babel Tahun Anggaran (TA) 2018. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala BPKP Babel, Widhi Widayat saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Babel, Jumat (21/6/2019). 

"Dengan penekanan pada lain-lain pendapatan yang sah, laporan operasional yang menjelaskan bahwa pendapatan hibah pengelolaan iuran penyelenggaraan pendidikan pada SMA di lingkungan Dinas Pendidikan Pemprov belum dikelola dengan tertib," kata Widhi dalam pidatonya.

Ia mengungkapkan, pihaknya masih menemukan beberapa kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan. 

"Kelemahan SPI tersebut yakni, diantaranya, klasifikasi belanja jasa pegawai tidak tetap pada Laporan Keuangan Pemprov yang tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan perhitungan besaran anggaran belanjanya tidak memiliki dasar yang jelas," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Pengelolaan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) pada sekolah pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Babel belum tertib, dan pengelolaan bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, lanjutnya, temuan ketidakpatuhan diantaranya, yakni, kekurangan volume pekerjaan pada peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang. "Pembangunan Gedung BRS. Ir. Soekarno, dan pekerjaan bangunan gedung pada dua OPD senilai total Rp697,11 juta," ungkapnya.

Kondisi tersebut, dijelaskannya, disebabkan kurangnya dukungan dari seluruh level pimpinan OPD atas komitmen gubernur dan wakil gubernur yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik.

"Tingkat kemandirian Pemprov Babel dalam menyusun Laporan Keuangan masih rendah, tingkat pemahaman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada level pengelola keuangan tidak merata dan peran Inspektorat belum optimal," terangnya. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Imbas Corona, Penerbangan di Babel Di Batasi 1 Kali Penerbangan Saja
Imbas Corona, Penerbangan di Babel Di Batasi 1 Kali Penerbangan Saja
Minggu, 29 Maret 2020 13:07 WIB
PANGKALPINANG – Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Babel, Naziarto menyampaikan terhitung mulai Senin 30 Maret
PT Timah Salurkan 30 Alat Semprot dan 1.000 Liter Disinfektan
PT Timah Salurkan 30 Alat Semprot dan 1.000 Liter Disinfektan
Senin, 23 Maret 2020 19:00 WIB
PANGKALPINANG - PT Timah Tbk menyalurkan bantuan 30 unit alat semprot dan 1.000 liter disinfektan kepada Satgas Pencegahan COVID-19 Provinsi
PT Timah Serahkan 10.000 Masker ke Satgas COVID-19 Babel
PT Timah Serahkan 10.000 Masker ke Satgas COVID-19 Babel
Senin, 23 Maret 2020 18:57 WIB
PANGKALPINANG - PT Timah Tbk menyerahkan bantuan 10.000 masker dan peralatan untuk mencegah virus corona kepada Tim Gugus Tugas (Satgas)
DPRD Babel Gerak Cepat Tangani COVID-19
DPRD Babel Gerak Cepat Tangani COVID-19
Senin, 23 Maret 2020 18:55 WIB
PANGKALPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) di lingkungan Pemprov Kepulauan