Kapolda : Aktivitas TI HL Merapen Harus Ditindak


Kapolda : Aktivitas TI HL Merapen Harus Ditindak

PANGKALPINANG - Luar biasa meski telah menjadi perhatian masyarakat luas dan menjadi sorota Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), namun aktivitas tambang timah di Hutan Lindung (HL) Merapen, Lubukbesar Kecamatan Lubukbesar, Kamis (20/6/2019) saat ini masih tetap beroperasi.

Kapolda Babel Brigjen Istiono berjanji akan menindak aktivitas tambang tersebut," Mesti ditindak," tegas Kapolda, Kamis (20/6/2019) melalui pesan Whatshap.

Sementara itu Pemerhati kebijakan Publik Bateng, Lurianjaya berharap agar penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap semua aktifitas ilegal di kawasan HL apalagi itu juga merupakan reklamasi eks tambang PT Koba Tin.

"Sangat memprihatinkan, terlebih jalan alternatif warga sampai dibabat habis pula," katanya.

Menurutnya, para cukong sampai berani berbuat illegal, pastinya karena ada permintaan timahnya. Banyak aturan yang dilanggar, mulai dari UU Minerba hingga UU Kehutanan. Hancurlah Negeri ini, jika cukong-cukong membabat habis kawasan Hutan Lindung tapi tidak ada tindakannya. Terlebih masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya ke media sosial FB, namun belum ada tindakan juga.

 "Kami berharap penindakan jangan hanya sebatas pada penertiban, namun kolektor biji timahnya juga harus ditindak," tegas Luriyanjaya.

Sebelumnya diberitakan bahwa para cukong yang membabat kawasan Hutan Lindung di Merapin Desa Lubukbesar diduga bernama Aon warga Sungailiat, Akhian warga Pangkalpinang dan Yoy diketahui merupakan warga Pangkalpinang dan Yoy warga Desa Lubukbesar.

Sedangkan Kades Lubukbesar Mardianto saat dikonfirmasi awak media, Kamis (20/6) menegaskan, jika dirinya tidak pernah terima fee dari tambang ilegal skala besar di kawasan hutan lindung (HL) Merapen yang pemberitaannya tengah viral saat ini.

"Terkait aktivitas itu, Desa dak pernah mintak fee," kata Mardianto.

Menurut dia, setiap keputusan Desa harus dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu. "Karena setiap keputusan kami pasti Musdes," katanya.

Saat ditanyakan kembali, apakah para cukong yang meluluh lantakkan HL Merapin tersebut telah berkoordinasi dengan pihaknya, Mardianto kembali tegaskan bahwa tidak ada yang permisi. 
Lanjutnya, pihak Desa juga tidak pernah memberikan izin apapun atas aktifitas tambang di Hutan Lindung Merapin tersebut. Kades Mardianto juga mengungkapkan jika pihaknya telah melaporkan kepada pihak terkait, selain itu dirinya mempersilahkan mengkonfirmasi ke pihak terkait.

"Dakde yang permisi. Kami, Desa tidak pernah memberi izin segala aktifitas penambangan disana (HL Merapen, red) dan kami pun sudah melaporkan hal ini," tegas Kades Mardianto.(and)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Diskominfo Babel Kenalkan Potensi Daerah di Bali ITT Expo 2019
Diskominfo Babel Kenalkan Potensi Daerah di Bali ITT Expo 2019
Jum'at, 06 Desember 2019 15:56 WIB
PANGKALPINANG - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya mempublikasikan destinasi wisata dan produk unggulan UMKM.
M Nuh Jabat Ketua SAPC- Net Wakilnya U Ohn Kyaing dari Myanmar
M Nuh Jabat Ketua SAPC- Net Wakilnya U Ohn Kyaing dari Myanmar
Kamis, 05 Desember 2019 16:55 WIB
BALI – Ketua Dewan Pers Indonesia – terpilih sebagai Ketua South Asian Press Council Network (SEAPC-Net) dalam pertemuan pertama
Rudianto Tjen Berharap Penanganan Kasus Sijuk Bisa Menegakan Wibawa Pemerintah dan Penegak Hukum
Rudianto Tjen Berharap Penanganan Kasus Sijuk Bisa Menegakan Wibawa Pemerintah dan Penegak Hukum
Kamis, 05 Desember 2019 16:43 WIB
PANGKALPINANG - Anggota DPR RI, Rudianto Tjen menanggapi penyelesaian kasus Sijuk yang mengarah pada penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. 
DPRD Babel Akan Melapor Ke Mabes Polri
DPRD Babel Akan Melapor Ke Mabes Polri
Rabu, 04 Desember 2019 14:20 WIB
PANGKALPINANG - Penanganan proses hukum terhadap anggota Sat Pol PP Babel saat melakukan penertiban lokasi tambang di Desa Sijuk,