Marak Aktivitas TI Ilegal Babat HL, Ini Tindakan Yang Akan Dilakukan Wagub Babel


Marak Aktivitas TI Ilegal Babat HL, Ini Tindakan Yang Akan Dilakukan Wagub Babel

PANGKALPINANG - Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah menegaskan aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) yang merusak kawasan hutan lindung ataupun hutan konservasi jelas sudah melanggar aturan.

"Kita lihat apakah dia (penambang-red) itu menambangnya  secara ilegal dalam arti bukan ada di kawasan-kawasan yang ditentukan lain oleh pemerintah, misalnya hutan lindung, hutan konservasi, dan lain sebagainya, kalau masuk tataran tersebut berarti jelas orang ini adalah melanggar," kata Wagub kepada sejumlah wartawan, di Rumah Dinas Gubernur, Selasa (18/6/2019).

Wagub menambahkan, terlebih penambang tersebut merusak hutan lindung dengan menggunakan alat berat (PC atau exscavator), maka harus dilakukan penindakan tegas.

"Kalau orang itu melanggar, saya tanya kepada saudara (wartawan-red) semua, kalau dia melakukannya dengan alat berat, dan kemudian saya bakar alat beratnya, setelah ini saya tanya tidak ada yang mau ngaku, salah apa tidak saya membakar?," tanyanya.

"Kalau sudah seperti itu berarti, kalau misalnya orang kita tanya, tetapi dia melakukan sesuatu di suatu tempat itu dan kemudian dia tidak mengaku kalau itu (alat berat-red) punya dia, maka bagi kita itu adalah liar, mau kita apapun juga berarti itu sudah bisa kita lakukan," timpalnya.

Selain itu, dijelaskan Wagub, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menelusuri data para pelaku penambang ilegal melalui teknologi data identitas.

"Dengan teknologi yang berkaitan dengan masalah kependudukan, kami juga akan menjadi lebih ringan manakala nantinya melakukan komunikasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, jika kami di lapangan, maka kami cukup menggunakan alat teknologi seperti kamera, cukup bagi kami dengan modal itu," terangnya.

Oleh karena itu, dikatakan Wagub, melalui teknologi data yang dimiliki oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akan lebih mudah menelusuri identitas para pelaku ataupun pemilik tambang ilegal tersebut.

"Nah kalau sudah tahu seperti itu, maka kita akan lebih intens lagi untuk mendalami persoalan itu, kepada pelaku-pelaku tersebut sampai kemudian kepada titik siapa sebenarnya penggeraknya," ujarnya.

Namun, menurut Wagub, untuk turun langsung ke titik lokasi penambangan ilegal yang merambah hutan lindung tersebut, masih menunggu waktu yang tepat.

"Tapi tunggu kita akan melihat waktu yang tepat, tentunya dalam ruang apakah kita akan melakukannya secara terpadu atau sendiri-sendiri, tergantung tingkat kesekretariatnya itu terjamin  sampai sejauh mana," pungkasnya. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
BI Launching Aplikasi QRIS,  Apa Saja  Keunggulannya?
BI Launching Aplikasi QRIS, Apa Saja Keunggulannya?
Senin, 19 Agustus 2019 12:13 WIB
PANGKALPINANG - Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI Ke 74, Bank Indonesia (BI) meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran
Tim Reformasi Birokrasi Kejagung RI Lakukan Penilaian WBK dan WBBM di Kejati Babel
Tim Reformasi Birokrasi Kejagung RI Lakukan Penilaian WBK dan WBBM di Kejati Babel
Senin, 19 Agustus 2019 10:41 WIB
PANGKALPINANG - Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI melakukan penilaian zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Ribuan Peserta Ikut Jalan Sehat HUT PT Timah ke-43
Ribuan Peserta Ikut Jalan Sehat HUT PT Timah ke-43
Senin, 19 Agustus 2019 07:40 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak ribuan masyarakat Kota Pangkalpinang dan sekitarnya mengikuti jalan sehat yang diselenggarkan oleh PT Timah Tbk dalam rangka
Wali Kota Pangkalpinang akan Laksanakan Tugas Sesuai Amanat Presiden
Wali Kota Pangkalpinang akan Laksanakan Tugas Sesuai Amanat Presiden
Senin, 19 Agustus 2019 06:50 WIB
PANGKALPINANG - Wali Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maulan Aklil (Molen) akan berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang