Perda RZWP3K Belum Kunjung Usai, Gubernur Erzaldi Akan Putuskan Diskresi


Perda RZWP3K Belum Kunjung Usai, Gubernur Erzaldi Akan Putuskan Diskresi

PANGKALPINANG - Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di provinsi Bangka Belitung (Babel) sampai saat ini masih belum selesai, hal ini berdampak terhadap berbagai investasi dan pengembangan pembangunan di Babel menjadi terhambat.

"Berhubungan dengan Perda RZWP3K yang belum kunjung selesai, karena ini akan menghambat investasi serta kegiatan kegiatan APBN dan APBD," kata Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, dalam rakor bersama Kabupaten Bangka, di ruang Tanjung Pendam kantor Gubernur, Rabu (15/5/2019).

Erzaldi menjelaskan, pihak pemprov sudah berkonsultasi ke Kemendagri, dan atas saran Kemendagri, untuk melakukan usulan agar tidak menyalahi aturan dan usulan tersebut akan dirangkum.

"Selanjutnya akan kami ajukan ke Kemendagri untuk mendapat masukan apa yang harus dilakukan. Makanya kami mengusulkan diskresi, ini harus selesai dalam 2 minggu, perencanaan sudah selesai tinggal pelaksanaan," terangnya.

Ia menegaskan, agar diskresi ini tidak keliru, maka betul-betul harus diusulkan dari bawah, sehingga usulan tersebut manfaat kepentingannya pun harus jelas.

"Point-point mana saja kegiatan apa saja yang berkenaan dengan wilayah pantai itu segera di usulkan tapi tidak termasuk pertambangan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, termasuk usulan berkaitan dengan dermaga pariwisata Pulau-pulau kecil, dan Pemprov Babel menunggu point-point usulan Kabupaten Bangka yang selanjutnya harus didokumentasikan.

"Yang pasti usulan tersebut harus dari pemerintah kabupaten, kalau bisa ada tandatangan dari masyarakat akan lebih bagus lagi, selanjutnya nanti minggu depan kami berencana sudah dapat waktu untuk ketemu kementrian dalam negeri dan ini akan kami usulkan," terangnya.

Terkait diskresi ini, dia mengungkapkan, Pemprov sudah mendengar usulan dari Bupati Bangka, Bangka Tengah, dan juga akan diagendakan Bupati Belitung sehubungan dengan ada beberapa hal yang  harus dibahas.

"Kita minta dukungan para bupati berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di wilayah pesisir sebagaimana yang kita ketahui wilayah tersebut adalah berkaitan dengan RZWP3K," pungkasnya.

Dalam kegiatan rakor ini, turut dihadiri oleh kepala Bappppeda, Kepala Biro Pemerintah, Disbudpar, Biro Hukum, Dinas Perhubungan, dan dari Pemkab Bangka dihadiri Bupati Bangka, Sekda, kepala Bappeda, dan instansi terkait lainnya. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Jembatan Emas Tak Beroperasi Disebabkan Persoalan Birokrasi
Jembatan Emas Tak Beroperasi Disebabkan Persoalan Birokrasi
Senin, 11 November 2019 22:47 WIB
PANGKALPINANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  Amri Cahyadi bersama Komisi III  meninjau kondisi Jembatan Emas yang telah
Sidak Pansus, Didit Minta BK Tegur Anggota Dewan Malas
Sidak Pansus, Didit Minta BK Tegur Anggota Dewan Malas
Senin, 11 November 2019 22:40 WIB
PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada para anggotanya yang sedang menggelar
Lagi, Tolak Aktivitas TI Ilegal, Puluhan Masyarakat Riau Silip Ngadu Ke DPRD Babel
Lagi, Tolak Aktivitas TI Ilegal, Puluhan Masyarakat Riau Silip Ngadu Ke DPRD Babel
Senin, 11 November 2019 22:37 WIB
PANGKALPINANG - Puluhan perwakilan masyarakat nelayan Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penolakan
BPK Bakal Periksa Proyek Jembatan Simpange Senilai Rp.4,7M
BPK Bakal Periksa Proyek Jembatan Simpange Senilai Rp.4,7M
Senin, 11 November 2019 16:05 WIB
PANGKALPINANG - Menyikapi maraknya pemberitaan memviral terkait jembatan Simpange Desa Lubuklingkuk Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) senilai Rp.4,7miliar, maka