Dit Polair Polda Babel Gagalkan Penyelundupan 82 Jenis Sparepart Ilegal


Dit Polair Polda Babel Gagalkan Penyelundupan 82 Jenis Sparepart Ilegal

PANGKALPINANG - Direktorat Polair Polda Bangka Belitung (Babel) berhasil mengamankan penyelundupan 82 jenis sparepart (onderdil) kendaraan roda dua dari tangan seorang pelaku berinisial IS (42) warga Pangkalbalam.

Kasubdit Gakkum Dit Polair Babel, AKBP Irwan Deffi Nasution mengatakan, pelaku IS memperdagangkan sparepart kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi label Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Kita udah mengamankan diduga tindak pidana perdagangan, dimana dalam hal ini ada 82 sparepart kendaraan roda dua sebagai barang bukti di kita dan barang-barang ini tidak dilengkapi dengan label Bahasa Indonesia maupun tanpa SNI," kata Irwan kepada sejumlah awak media di Kantor Polair Polda Babel, Kamis (21/3/2019).

Ia mengungkapkan, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yakni membeli spareparts tersebut dari luar negeri kemudian dibawa melalui Tol Laut Pulau Batam - Tanjung Pinang Kepulauan Riau (Kepri) menuju ke Pelabuhan Tanjung Gudang, Belinyu. 
"Diduga sementara ini, kita masih pengembangan, barang ini menurut pengakuan dari tersangka dibeli dari Negara Thailand dan Malaysia," ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, pelaku berhasil ditangkap didalam Kapal Tol Laut KM. Sabuk Nusantara 48 ketika sandar di Pelabuhan Tanjung Gudang, Belinyu, Kabupaten Bangka pada Senin (18/3) lalu sekira pukul 14.00 WIB.

"Kita sudah mencium hal ini, kemudian kita membentuk Hiu Macan, Dit Polairud  segera bergerak untuk mengecek informasi ini, kemudian kita dapat mengamankan pelaku dan barang bukti yang ada, kemudian kita bawa ke Makob Polair," terangnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan, kasus ini masih dalam proses lidik Dit Polair Polda Babel untuk dilakukan pengembangan lebih dalam.

"Karena disalir juga, kemungkinan bukan hanya ini saja, bisa saja mungkin ada pelaku-pelaku lain dengan modus yang sama," ungkapnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 104/106/113 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. 

"Kemudian kami menetapkan sementara ini Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 104 atau 113 atau 106, Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman 5 tahun," pungkasnya. (mon) 





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
BI Launching Aplikasi QRIS,  Apa Saja  Keunggulannya?
BI Launching Aplikasi QRIS, Apa Saja Keunggulannya?
Senin, 19 Agustus 2019 12:13 WIB
PANGKALPINANG - Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI Ke 74, Bank Indonesia (BI) meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran
Tim Reformasi Birokrasi Kejagung RI Lakukan Penilaian WBK dan WBBM di Kejati Babel
Tim Reformasi Birokrasi Kejagung RI Lakukan Penilaian WBK dan WBBM di Kejati Babel
Senin, 19 Agustus 2019 10:41 WIB
PANGKALPINANG - Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI melakukan penilaian zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Ribuan Peserta Ikut Jalan Sehat HUT PT Timah ke-43
Ribuan Peserta Ikut Jalan Sehat HUT PT Timah ke-43
Senin, 19 Agustus 2019 07:40 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak ribuan masyarakat Kota Pangkalpinang dan sekitarnya mengikuti jalan sehat yang diselenggarkan oleh PT Timah Tbk dalam rangka
Wali Kota Pangkalpinang akan Laksanakan Tugas Sesuai Amanat Presiden
Wali Kota Pangkalpinang akan Laksanakan Tugas Sesuai Amanat Presiden
Senin, 19 Agustus 2019 06:50 WIB
PANGKALPINANG - Wali Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maulan Aklil (Molen) akan berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang