Sidang Bos Zirkon Terus Berlanjut, Saksi Ahli Terangkan Antoni Bekerja Tanpa IUP


Sidang Bos Zirkon Terus Berlanjut, Saksi Ahli Terangkan Antoni Bekerja Tanpa IUP



PANGKALPINANG - Proses persidangan perkara kepemilikan zirkon tanpa ijin, dengan terdakwa Hon Apriyanto alias Antoni terus berlanjut. Memasuki sidang keempat digelar ruang Tirta PN Pangkalpinang, Senin (11/3) siang, menghadirkan terdakwa Antoni selaku Direktur PT Indorec Sejahtera.

Pantauan di lokasi persidangan yang terbuka untuk umum kali ini, bertindak sebagai Hakim Ketua Qory Oktarina SH, dengan Hakim Anggota Iwan Gunawan SH dan E. Sipahatur SH.

Sementara Jaksa Penuntut Umum, Hidajati SH yang seharusnya menghadirkan dua orang saksi dari masyarakat penyuplai pasir tailing, namun sangat disayangkan kedua saksi tersebut berhalangan hadir. Kemudian, keterangan kedua orang saksi tersebut dibacakan oleh JPU yang kesimpulannya kedua saksi yang berhalangan menghadiri persidangan itu bahwa saksi mengakui telah menjual pasir tailing kepada pihak PT Indorec Sejahtera.

Sementara itu, Suryono ST selaku saksi ahli dari Dinas  Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung yang dihadirkan JPU dengan kesaksiannya yang membenarkan bahwa PT Indorec Sejahtera dalam kegiatannya tidak mengantongi ijin berupa Ijin Usaha Penambangan Operasi Pertambangan Khusus (IUP OPK). Dijelaskan, setiap orang atau badan usaha yang melakukan penambangan, penampungan, pengolahan dan pemurnian bahan mineral tambang, wajib mengantong IUP, terutama harus memiliki IUP OPK.

Untuk diketahui sebelumnya, dalam perkara ini terdakwa terancam pidana hukuman kurungan 10 tahun penjara dengan denda Rp10miliar.

Kendati demikian, walaupun terdakwa yang disangkakan melanggar Pasal 158 atau Pasal 161 UU no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba atas kepemilikan ilegal ribuan ton mineral ikutan jenis zirkon, monozaite dan elemenite dalam penggerebekan oleh Ditreskrimsus Polda Babel diSeptember 2018 lalu. Namun sampai dengan digelarnya persidangan keempat terdakwa masih tetap tidak berkeinginan didampingi oleh penasihat hukum. (Redaksi)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
Senin, 10 Februari 2020 14:07 WIB
JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Luar Biasa (LB) PT Timah TBK (TINS) melakukan perombakan jajaran Komisaris dan
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Kamis, 30 Januari 2020 23:30 WIB
PANGKALPINANG - Dalam hal ini kami yang bertindak selaku kuasa hukum dari Lina Wen menyampaikan klarifikasi dan hak jawab pemberitaan