Aktivitas Tambang Lampur Kades Fadri Bungkam, KPHP Segera Lakukan Penertiban


Aktivitas Tambang Lampur Kades Fadri Bungkam, KPHP Segera Lakukan Penertiban

SUNGAISELAN - Fadri, Kades Lampur Kecamatan Sungaiselan, Bangka Tengah memilih bungkam terkait aktivitas puluhan ponton yang beroperasi di seputaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Lampur dan dekat dengan jalan utama.

Saat harian ini mencoba mengkonfirmasi aktivitas tambang di DAS Lampur di titik koordinat -2.4014199, 106.04273 yang diketahui kawasan Hutan Produksi (HP) kepada Kades Fadri yang bersangkutan tidak memberikan respon sama sekali, sebelumnya sempat juga hendak dikonfirmasi langsung namun sedang tidak berada di rumah, kemudian dikonfirmasi via selluler tak merespon begitu juga saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp yang hanya diread namun tidak juga dibalas.

Sikap Kades Padri ini sangat disesalkan oleh Ketua LSM KCBI Bangka Belitung, Edi Muslim, karena sebagai seorang Kepala Desa seharusnya mengetahui aktivitas di desa yang dipimpinnya. Untuk diingat, awak media bekerja sesuai tupoksinya dan dilindungi oleh Undang-undang Pers, mengkonfirmasi adalah agar berita yang disampaikan itu berimbang dan merupakan hak jawab daripada narasumber. 

"Nah, kalau seperti ini sikap Kades Lampur Padri, patutlah dipertanyakan ada apa di belakang aktivitas tambang di seputaran DAS itu yang juga tak jauh dari jalan utama," kata Edi, Rabu (6/1) pagi.

Selain itu, Edi juga mempertanyakan keseriusan stakeholder termasuk didalamnya aparat penegak hukum (APH) di Kecamatan Sungaiselan, beberapa waktu lalu dikabarkan sempat ditertibkan secara persuasif dan pihak Polsek akan menindak secara aturan bilamana masih saja ada penambang yang membandel beroperasi di seputaran kawasan itu.

"Sepertinya razia beberapa waktu lalu tak memberikan efek jera, nah ini ada apa?. Jadi kita tunggu, lihat dan dengar, sejauh mana dan seperti apa bukti keseriusan APH terkait aktivitas eksploitasi tambang ilegal di seputaran DAS disana," katanya, seraya menegaskan jikalau tidak ada penindakan resmi secara hukum, maka pihaknya akan mengadukan langsung dengan Kapolda Babel secara resmi, bila perlu sampai ke Mabes Polri.

Edi Muslim menegaskan, jika sudah sekali penertiban, berarti ada pengulangan tindakan yang diduga mengandung pelanggaran hukum jadi kali ini jangan hanya sebatas penertiban saja melainkan harus dengan proses hukum jika memang ada unsur pidana.

Terlihat jelas, air yang keruh dan sirkulasinya kacau balau atau tidak mengalir sampai ke hilir sebagaimana mestinya. Artinya, bilamana musim hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Maka dapat dipastikan, jalan utama disana bakal terendam banjir oleh aktivitas yang menguntungkan segelintir orang serta merugikan masyarakat banyak kemudian pemerintah daerah yang dipersalahkan akibat banjir itu.

"Bukankah beberapa waktu lalu, di Desa Lampur juga kena banjir. Ya itu, salah satu indikatornya akibat aktivitas tambang yang semrawut dan kurangnya kewibawaan hukum disana. Selain itu, kita juga pertanyakan seperti apa keseriusan kinerja Forum DAS Bangka Tengah termasuk Forum DAS Provinsi Babel yang baru saja dilantik oleh Wagub Babel," tegas Edi Muslim.

Sementara itu, Kepala KPHP Sungaisembulan, Badariah, telah menegaskan jika pihaknya telah mengecek langsung ke lapangan dan memang benar di titik koordinat -2.4014199, 106.04273 merupakan kawasan HP dan telah dilakukan sosialisasi serta peringatan. "Besok (Kamis, red), kami akan lakukan penertiban," tegas Badariah via pesan WhatsApp, Rabu (6/2) pagi.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih mencoba mengkonfirmasi Kapolda Bangka Belitung, Brigjen Pol Istiono terkait aktivitas tambang di DAS Desa Lampur-Sungaiselan Atas itu. (and)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gargara Burung Kakak Tua Jambul Kuning, 4 Orang Ditetapkan Tersangka, Satu Diantaranya Bos Mainan
Gargara Burung Kakak Tua Jambul Kuning, 4 Orang Ditetapkan Tersangka, Satu Diantaranya Bos Mainan
Sabtu, 19 Oktober 2019 17:39 WIB
PANGKALPINANG - Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera Seksi III mengamankan dua satwa di
Penetapan Suranto Sebagai Tersangka Dinilai Melanggar HAM
Penetapan Suranto Sebagai Tersangka Dinilai Melanggar HAM
Jum'at, 18 Oktober 2019 21:10 WIB
PANGKALPINANG - Sidang kedua gugatan Praperadilan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) PJU Solar Cell mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi
Chef Martin Rekomendasikan Pemakaian Air Fryer dan Kompor Induksi di Rumah
Chef Martin Rekomendasikan Pemakaian Air Fryer dan Kompor Induksi di Rumah
Kamis, 17 Oktober 2019 18:07 WIB
PANGKALPINANG - Chef di Hotel Soll Marina Bangka, Martin merekomendasikan penggunaan air fryer dan kompor induksi untuk rumah tangga setelah
2020, Kemenaker Tetapkan UMP Naik 8,51 Persen, Begini Tanggapan Ketua DPRD Babel
2020, Kemenaker Tetapkan UMP Naik 8,51 Persen, Begini Tanggapan Ketua DPRD Babel
Kamis, 17 Oktober 2019 15:28 WIB
PANGKALPINANG - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar