DPRD Babel Desak Gubernur Cabut Izin HTI PT APS


DPRD Babel Desak Gubernur Cabut Izin HTI PT APS

PANGKALPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi terkait sengketa lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikuasai oleh PT Agro Pratama Sejahtera (APS), perusahaan milik pengusaha asal negara asing Malaysia, di Ruang Banmus, Rabu (28/11).


Rapat audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya didampingi para anggotanya yakni, Eka Budiarta, Abdullah Ma'ruf dan Syamsirwan dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Babel beserta jajaran, Camat Sijuk Raya, Camat Membalong, para lurah dari Kabupaten Belitung dan para peserta rapat lainnya.


Camat Sijuk Raya Kabupaten Bangka, Abdul Hadi mengatakan, kawasan perkebunan skala besar di Belitung saat ini dikuasai oleh Warga Negara Asing, yakni Malaysia yang dikelola oleh PT. APS.

"Kawasan perkebunan skala besar saat ini yang sudah berjalan sejumlah 62.500 hektar atau 27,24 persen, yang saat ini tanaman yang mereka tanam adalah sawit, ini dikuasai negara asing, dan yang mengolala kawasan HTI ini PT. APS. Jadi sepertiga dari Pulau Belitung saat ini akan dikuasai oleh Malaysia," kata Hadi 

Hadi menambahkan, saat ini pihak perusahaan sedang mengatur strategi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan iming-iming memberikan 20 persen kebun plasma sawit untuk membantu kesejahteraan masyarakat.

"Pihak perusahan sekarang ini sedang mulai mengatur strategi dilapangan, mereka akan melakukan pendekatan kepada masyarakat kami. Dengan 20 persen plasma di masyarakat itu tidak membuktikan bahwa masyarakat terangkat kesejahteraannya, bohong besar itu kalau 20 persen bisa mensejahterakan masyarakat," jelasnya.

Namun demikian, dikatakannya, sebagian besar masyarakat tetap menolak dan meminta izin HTI PT. APS dicabut dan dikembalikan kepada masyarakat.


Lebih lanjut, ia mengungkapkan, aksi penolakan masyarakat ini kerap kali mendapatkan intervensi dan ancaman dari pihak PT. APS melalui oknum-oknum yang tidak dikenal.


"Nah ini yang menjadi persoalan bagi saya, untuk menjaga agar situasi tetap kondusif ini yang agak berat ketika saya dibebani dengan persoalan lahan, banyak intervensi bahkan ancaman dari PT. APS," ungkapnya.


Oleh sebab itu, dirinya berharap agar DPRD Babel dapat membantu masyarakat Kabupaten Belitung dalam menghadapi masalah ini dengan merekomendasikan Gubernur Babel untuk mencabut izin HTI PT. APS.


"Mudah-mudahan dengan kami berkunjung ke DPRD Provinsi ini, kami selaku masyarakat sangat berharap agar mencabut izin HTI, tidak ada lagi kata "lanjutkan", Itu nggak ada kata lain, mohon direkomendasi kepada Bapak Gubernur itu dicabut," harapnya.


"Karena ketersediaan lahan bagi Belitung kedepan ini sudah sangat minim, dan perlu diketahui bahwa kalau Malaysia, negara asing ini bukan mau mensejahterakan masyarakat, tapi penguasaan lahan, dan sudah terbukti di Belitung," sambungnya.


Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya sangat menyayangkan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak PT. APS yang telah mengintervensi seorang camat.


"Kita menyayangkan disini, masak seorang camat di intervensi oleh Warga Negara Malaysia. Camat ini kan merupakan simbol pemerintah yang ada di kecamatan yang mewakili pemerintah, Nah ini kan sangat disayangkan," ungkap Didit.


"Apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi bahwa beliau di intervensi dan bahkan juga ada oknum BPD yang diancam, hanya kita nggak tahu siapa yang mengancam, Nah ini udah nggak sehat lagi," lanjutnya.


Oleh sebab itu, Didit mengatakan, pihaknya akan segera melayangkan surat ke Gubernur untuk mencabut amdal milik PT. APS karena HTI  telah menjadi permasalahan bagi masyarakat.


"Kita akan menyurati Bapak Gubernur agar membentuk tim untuk peninjauan masalah ini, karena masalah HTI ini menjadi problem masyarakat Bangka Belitung, artinya masyarakat tidak setuju keberadaan HTI tersebut. Berdasarkan hasil Pansus kita kemarin bahwa pencabutan HTI ini juga bisa dipercepat jika amdalnya dicabut Bapak Gubernur," ujarnya.


Selain itu dijelaskan Didit, DPRD akan segera menggelar rapat Banmus pada hari Jumat (30/11) mendatang, untuk meminta pandangan anggota dewan apakan perlu dibentuk Pansus untuk mengatasi permasalahan ini. 

"Maka saya akan segera bawa masalah ini ke Badan Musyawarah (Banmus) hari Jumat (30/11), jika memang Banmus setuju untuk bentuk Pansus, maka kita akan bentuk Pansus untuk menyelesaikan masalah ini, itu intinya," pungkasnya (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
KPU Babel Tetapkan Rekapitulasi DPTHP-2
KPU Babel Tetapkan Rekapitulasi DPTHP-2
Selasa, 11 Desember 2018 21:01 WIB
PANGKALANBARU - KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di
Ini Penjelasan Gustavo Terkait Hasil Gugatan Yang Akan Diterima Oleh Keluarga Korban Lion Air JT 610
Ini Penjelasan Gustavo Terkait Hasil Gugatan Yang Akan Diterima Oleh Keluarga Korban Lion Air JT 610
Selasa, 11 Desember 2018 19:38 WIB
PANGKALANBARU - LAW Office Niru Anita Sinaga (Nas) bersama Pengacara Internasional dari Aliansi Hukum Aviasi Internasional, Miami, Florida, USA, Gustavo
LAW OFFICE NAS Bersama Pengacara Internasional Gustavo Siap Beri Bantuan Hukum Keluarga Lion Air JT 610
LAW OFFICE NAS Bersama Pengacara Internasional Gustavo Siap Beri Bantuan Hukum Keluarga Lion Air JT 610
Selasa, 11 Desember 2018 19:35 WIB
PANGKALANBARU - LAW Office Niru Anita Sinaga (NAS) bersama Aliansi Hukum Aviasi Internasional, Miami, Florida, USA siap memberikan bantuan pendampingan
Didit : DPRD Belum Melihat Kontriobusi ICDX Membangun Babel
Didit : DPRD Belum Melihat Kontriobusi ICDX Membangun Babel
Senin, 10 Desember 2018 17:22 WIB
PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya menjelaskan, keberadaan ICDX belum memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Bangka