Tim Satgas Datangi PT SNS


Tim Satgas Datangi PT SNS

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel), melalui tim Satgas Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Kelapa Sawit mendatangi PT Suwarna Nusa Sentosa (SNS)  perusahaan sawit di Desa Malik, Bangka Tengah (Bateng), Senin (8/10), kemarin.

Ketua Tim Satgas Yulizar Adnan didampinggi anggota Armaini mengungkapkan, kedatangannya ke PT SNS tak lepas dari adanya laporan petani sawit, yang mengeluh dengan perusahaan tersebut karena telah menutup pengelolahan CPO, akibatnya TBS petani tidak tersalurkan.

“Kami  menanyakan permasalahan mengapa sampai pihak pabrik menutup kegiatan aktivitas pengolahan CPO sehingga tidak membeli TBS kepada petani melalui suplayer yang ditunjuk untuk dijelaskan  kepada pihak petani pekebun,” ujar Yulizar.
Yulizar juga kecewa dengan pihak perusahaan yang belum mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Babel. Padahal, perusahaan tersebut telah bermitra dengan koperasi dan suplayer, ditambah lagi masalah tangki yang belum penuh terisi dalam batas ukuran full.

" Ya mereka menjawab, dengan alasan kapasitas tangki tak bisa mampu lagi untuk menampung CPO yang baru karena CPO yang sudah ada belum siap dipasarkan. Ini disebabkan karena belum terjadinya transaksi oleh pihak buyer seperti Sinarmas, Musimas, Wilmar dan AAL,"ujar Yulizar meniru ucapan pihak perusahaan.

Ditambah dengan harga yang ditetapkan oleh perusahan masih menguanakan harga lama dari manajemen di Medan, dengan alasan karena belum mendapatkan pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi.

Dengan hasil temuan ini,  Yulizar mengatakan ada beberapa rekomendasi yang diambil, diantaranya melalui dinas terkait agar dapat memberikan teguran pertama. Kemudian menyampaikan surat keputusan penetapan harga yang sudah disepakati kepada gubernur untuk ditetapkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu perusahaan bersama pemerintah serta suplayer dan koperasi wajib melakukan quality control agar hasil buah yang diterima sesuai standar yang diinginkan perusahaan. Juga wajib melakukan pengawasan, pengamanan, dan penindakan terhadap oknum yang melanggar kelancaran distribusi penjualan dan pemasaran TBS.

"Yang tak kalah pentingnya perusahaan juga wajib melaporkan kegiatan aktivitasnya baik berupa data perkebunan maupun data produksi serta kapasitas KPS kepada instansi yang berwenang dan Tim Satgas,"tegasnya. (wah)

 

 





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Event Porprov V Bateng Berjalan Sukses, Didit Tunggu LPJ Anggaran
Event Porprov V Bateng Berjalan Sukses, Didit Tunggu LPJ Anggaran
Senin, 21 Januari 2019 21:03 WIB
PANGKALPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi di Ruang Banmus, Senin (21/1), terkait permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat
Kasian Nelayan Basel, Kerap Diancam oleh Orang Tak Dikenal
Kasian Nelayan Basel, Kerap Diancam oleh Orang Tak Dikenal
Selasa, 15 Januari 2019 17:23 WIB
PANGKALPINANG - Perjuangan para nelayan Bangka Selatan ( Basel), dalam menyampaikan aspirasi menolak aktivitas Kapal Compreng, Trawl dan TI
Nelayan Basel Demo Mapolda Babel,  Tolak TI Apung, Kapal Trawl dan Kapal Kompreng,  Ancam Datangi Mabes Polri
Nelayan Basel Demo Mapolda Babel, Tolak TI Apung, Kapal Trawl dan Kapal Kompreng, Ancam Datangi Mabes Polri
Selasa, 15 Januari 2019 15:35 WIB
PANGKALPINANG - Masyarakat Nelayan Bangka Selatan kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa damai ke Polda Babel, Selasa (15/1)
BNNK Tes Urine Walikota Pangkalpinang  dan 66 Pejabat Eselon, Hasilnya Negatif
BNNK Tes Urine Walikota Pangkalpinang dan 66 Pejabat Eselon, Hasilnya Negatif
Senin, 14 Januari 2019 20:42 WIB
PANGKALPINANG - Usai apel pagi, Senin (14/1), Walikota Pangkalpinang langsung mengumpulkan seluruh pejabat eselon yang ada di lingkungan Pemerintah Kota