Babel Tambah Dua Perda Baru


Babel Tambah Dua Perda Baru

PANGKALPINANG - DPRD Babel menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemprov Babel untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat Paripurna DPRD Babel, Kamis, kemarin.

Dua Raperda tersebut adalah, Raperda Pencegahan dan Penangukangan Kerusakan Lingkungan dan Raperda Penyelengaraan Pemerintah Berbasis Tekhnologi  Informasi dan Komonikasi.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusyaja SH, MH, dihadiri Wakil Ketua 1 DPRD Hendra Appolo , Wakil Ketua 3, Toni Purnama beserta  30 anggota DPRD Babel. Tampak hadir dalam rapat itu, Gubernur Babel H Erzaldi Rosman, Wakil Gubernur, H Abdul Fatah dan perwakilan Polda Babel, Kejati Babel, Kodim, dan sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemprov Babel.

Sebelum kedua Raperda disahkan menjadi Perda,  seluruh Fraksi di DPRD Babel menyampaikan satu persatu pandangan akhir Fraksi dan menyetujui kedua Perda yang diusulkan oleh Pemprov Babel untuk disahkan menjadi Perda.


Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah menyampaikan,  saat ini dalam menyelelenggarakan roda pemerintahan, Pemprov Babel senantiasa berupaya berinovasi yakni salah satunya dengan melakukan transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Pengelolaan Informasi dan Teknologi. 

Dalam rangka hal itu, tentu saja dibutuhkan sarana dan infrastruktur serta Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan mengoperasikannya. 

Disamping itu, dibutuhkan regulasi yang akan dijadikan pedoman pelaksanaannya, sehingga dapat optimal, untuk tujuan mendorong percepatan dalam efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Pemprov Babel.

Berkaitan dengan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup, Wagub mengatakan,  Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan pada tanggal 8 Mei lalu itu, telah melalui kurang lebih lima kali Rapat Pembahasan yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus bersama dengan pihak eksekutif dengan proses konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait, dan saat ini memasuki tahap pengambilan keputusan melalui sidang Paripurna DPRD Babel.

"Untuk itu,  Pemprov Babel menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas Inisiatif dan Pelaksanaan dari Kedua Raperda itu kepada DPRD Kepulauan Babel, yang disahkan menjadi Peda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan tujuan akhir selain terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Babel, juga dengan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akan menciptakan lingkungan hidup yang lebih layak bagi seluruh masyarakat Babel," papar Wagub.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penyampaian Rekomendasi Pansus Hutan Tanaman Industri Bangka Belitung, Paripurna Penyampaian Nama-Nama Anggota Pansus Raperda tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta Paripurna Penyampaian Rekomendasi Pansus Hutan Tanaman Industri Babel.(rel)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Jembatan Emas Tak Beroperasi Disebabkan Persoalan Birokrasi
Jembatan Emas Tak Beroperasi Disebabkan Persoalan Birokrasi
Senin, 11 November 2019 22:47 WIB
PANGKALPINANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  Amri Cahyadi bersama Komisi III  meninjau kondisi Jembatan Emas yang telah
Sidak Pansus, Didit Minta BK Tegur Anggota Dewan Malas
Sidak Pansus, Didit Minta BK Tegur Anggota Dewan Malas
Senin, 11 November 2019 22:40 WIB
PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada para anggotanya yang sedang menggelar
Lagi, Tolak Aktivitas TI Ilegal, Puluhan Masyarakat Riau Silip Ngadu Ke DPRD Babel
Lagi, Tolak Aktivitas TI Ilegal, Puluhan Masyarakat Riau Silip Ngadu Ke DPRD Babel
Senin, 11 November 2019 22:37 WIB
PANGKALPINANG - Puluhan perwakilan masyarakat nelayan Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penolakan
BPK Bakal Periksa Proyek Jembatan Simpange Senilai Rp.4,7M
BPK Bakal Periksa Proyek Jembatan Simpange Senilai Rp.4,7M
Senin, 11 November 2019 16:05 WIB
PANGKALPINANG - Menyikapi maraknya pemberitaan memviral terkait jembatan Simpange Desa Lubuklingkuk Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) senilai Rp.4,7miliar, maka