Komisi VII DPR RI Dorong Pemprov Babel Bangun PLTN


Komisi VII DPR RI Dorong Pemprov Babel Bangun PLTN

PANGKALPINANG - Komisi VII DPR RI yang menaungi sektor pertambangan dan kelistrikan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Babel membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir  (PLTN), di Bumi Serumpun Sebalai. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi melihat Sumber Daya Alam (SDA) berupa thorium dan uranium yang merupakan bahan baku PLTN sudah tersedia di Provinsi Babel namun belum dapat dikelola dengan benar.

"Kami melihat sumber daya kekayaan alam yang berupa thorium dan uranium sebagai bahan baku PLTN sepertinya belum dikelola di Bangka Belitung," katanya seusai mengadakan pertemuan dengan Pemprov Babeldi ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel, Senin (30/4).

Kurtubi menilai, Provinsi Babel selama ini lebih mengutamakan tambang timah daripada thorium dan uranium. Padahal menurutnya, thorium dan uranium nilainya jauh lebih berharga dari timah.

"Yang diurus timahnya aja, padahal thorium dan uranium itu jauh lebih berharga dari pada timah karena ini bisa menjadi bahan baku PLTN," ujarnya.

Lebih lanjut Kurtubi menambahkan, negara-negara didunia cenderung menggunakan PLTN karena menghasilkan listrik yang stabil 24 jam dan PLTN menghasilkan listrik yang bersih.

"Listrik dari nuklir itu sekarang menjadi kecenderungan di dunia karena menghasilkan listrik yang stabil 24 jam nonstop, ini yang dikehendaki oleh kalangan industri. Industri apapun, pabrik apapun beroperasi 24 jam, untuk mendorong itu semua butuh listrik yang stabil selain itu PLTN  juga menghasilkan listrik yang bersih, emisi Co2 nya sangat rendah, itu dikehendaki semua negara di dunia," paparnya.

Lebih lanjut Kurtubi meminta kepada Pemerintah Provinsi Babel untuk segera memanfaatkan thorium dan uranium yang merupakan karunia Tuhan dengan tujuan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat di Babel.

"Saya lihat karunia Tuhan yang berupa thorium ini segera dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat," ungkapnya.

Namun untuk bisa menambang thorium dan uranium harus ada payung hukumnya yakni, Undang-Undang Ketenaganukliran.

"Undang-Undang Ketenaganukliran yang saat ini masih kurang lengkap. Tadi saya minta mereka segera ajukan RUU Revisi Undang-Undang Ketenaganukliran ke DPR RI untuk kita bahas dan kita sahkan agar ada payung hukumnya untuk menambang thorium dan uranium di Babel," jelasnya.

Komisi VII DPR RI mendukung penuh Provinsi Babel membangun PLTN yang dapat mendorong perekonomian serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Babel.

"Kami Komisi VII mendukung penuh kalau PLTN dibangun di Pulau Babel. Ini akan mendorong perekonomian Babel dan menciptakan lapangan kerja," tandasnya. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
Senin, 10 Februari 2020 14:07 WIB
JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Luar Biasa (LB) PT Timah TBK (TINS) melakukan perombakan jajaran Komisaris dan
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Kamis, 30 Januari 2020 23:30 WIB
PANGKALPINANG - Dalam hal ini kami yang bertindak selaku kuasa hukum dari Lina Wen menyampaikan klarifikasi dan hak jawab pemberitaan