Pemprov Babel Gelar Rakor Provinsi Layak Anak


Pemprov Babel Gelar Rakor Provinsi Layak Anak

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3CSKB) Babel, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Provinsi Layak Anak, tingkat Provinsi Babel.

Kegiatan sehari yang menghadirkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota se Babel itu, dibuka oleh Gubernur Babel, Erzaldi Rosman yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumini Yuliastuti.

Dalam Pembukaan di Ruang Rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur, Rabu (18/4/2018) tersebut, Staf Ahli Gubernur Sumini Yuliastuti, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3CSKB) Babel, Susanti, serta Narasumber, Asisten Deputi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dermawan.

Staf Ahli Gubernur, Sumini, menyampaikan, anak merupakan sistem pembangunan berbasis pada pemenuhan  hak dan perlindungan anak yang merupakan pemenuhan dari konvensi hak anak.

“Jika seluruh kabupaten/ kota mencapai kabupaten/kota layak anak (KLA), maka provinsi akan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), untuk secara nasional akan disebut indonesia layak anak (idola). Setiap kabupaten/kota dalam KLA harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak perlindungan tercerminnya pada 5 cluster hak anak,” kutip Sumini.

Dalam kesempatan itu, Sumini mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada  Kabupaten/Kota yang sudah bersusah payah dalam upaya mewujudkan daerah masing-masing menjadi layak anak.

Rakor ini, dikatakan Sumini, penting dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perlindugan anak. “Provila merupakan cerminan dan indikator pelayanan kita, sehingga dapat berjalan terarah dan terukur,” ujarnya.

Sementara, Asisten Deputi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dermawan, dalam paparannya menjelaskan bagaimana menuju.

“Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” jelasnya.

Maka dari itu, menurut dia, dibutuhkan komitmen bersama Kabupaten/Kota yang ada. Provila tidak terwujud kalau tidak ada komitmen bersama baik dari Provinsi maupun kabupaten/ kota.

Sustibnable Provila, diuraikannya, adalah pembangunan pemenuhan hak anak. Hal ini juga tertuang dalam RPJMN dan terjabarkan di RPJMD masing- masing daerah.

Saat ini, jumlah Anak Indonesia sebesar 83,4 Juta atau 32,4 % dari jumlah total penduduk. “Hak perlindungan anak merupakan Investasi Masa Depan, karena dengan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terwujud Anak yang berkualitas, menjadi SDM yang berkualitas yang berimbas pada Eksistensi dan Kemajuan Bangsa,” tandasnya.

Provila, lanjut dia, mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam 5  klaster hak anak, yakni (1) Hak sipil dan kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan (5) Perlindungan Khusus bagi 15 kategori anak.

Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan semua anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan mulai dari layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum sampai pada layanan reintegrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP3CSKB Babel, Susanti menyebutkan, pihaknya terus mendorong Kabupaten/kota untuk menjadi kota layak anak. Sehingga bisa mempercepat menjadi Provinsi Layak Anak. (humas prov)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
2020 Lubuk Besar Segera Berdiri SMK, Telan Dana Sekitar Rp 4 Miliar
2020 Lubuk Besar Segera Berdiri SMK, Telan Dana Sekitar Rp 4 Miliar
Selasa, 22 Oktober 2019 18:29 WIB
PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan, pihaknya bersama dinas terkait telah menyetujui dan akan mewujudkan keinginan
Usulkan Pembangunan SMK, Masyarakat Lubuk Besar Datangi DPRD Babel
Usulkan Pembangunan SMK, Masyarakat Lubuk Besar Datangi DPRD Babel
Selasa, 22 Oktober 2019 18:25 WIB
PANGKALPINANG - Puluhan perwakilan masyarakat Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempertanyakan tentang
Peringati HUT Ke-10, TKSK Babel Gelar Bhakti Sosial Bersama Lansia
Peringati HUT Ke-10, TKSK Babel Gelar Bhakti Sosial Bersama Lansia
Selasa, 22 Oktober 2019 18:22 WIB
PANGKALPINANG - Peringati Hari Jadi Ke-10, Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bangka Belitung menggelar kegiatan bhakti sosial "Satu Hari Berbagi
Jaksa Menilai Gugatan Praperadilan Suranto Tidak Logis
Jaksa Menilai Gugatan Praperadilan Suranto Tidak Logis
Senin, 21 Oktober 2019 19:38 WIB
PANGKALPINANG - Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, kembali mengelar sidang ketiga gugatan Peraperadilan Suranto Wibowo terhadap Kejati Babel, Senin (21/10/2019).