Ini Modus Operandi Pemerasan Oknum Pegawai Pajak Bangka


Ini Modus Operandi Pemerasan Oknum Pegawai Pajak Bangka

PANGKALPINANG - Wakil Direktur (Wadir) Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), AKBP Indra didampingi Kabid Humas Polda Babel, AKBP Abdul Mu'im menggelar konferensi pers pengungkapan kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan).

Konferensi pers bertempat di Gedung Vicon Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (16/04/18) pukul  08.35 WIB.

Kegiatan konferensi pers itu terkait penangkapan salah satu oknum pegawai Pajak  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka yang  diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan.

Wadirkrimsus Polda Babel, AKBP Indra mengatakan, penangkapan RA (31) pegawai Pajak KPP Pratama dilakukan di salah satu rumah makan di  Pangkalpinang tepatnya pada saat jam istirahat siang.

"Pada tanggal 9 April, kami Ditkrimsus Polda Babel berhasil melakukan penangkapan salah satu oknum pegawai pajak, di salah satu rumah makan pada saat jam istirahat siang, ujarnya.

Selanjutnya ia menambahkan, RA (31) diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan meminta sejumlah uang kepada  wajib pajak yang menjadi korban.

Modus operandi  pelaku lanjut AKBP Indra, berusaha mengajak bertemu wajib pajak dengan meminta sejumlah uang untuk mengurus pajak korban.

"Yang bersangkutan sebagai petugas pengawas dan konsultasi informasi kewajiban pajak kemudian berupaya untuk bertemu dengan wajib pajak dan meminta sejumlah uang," ujar AKBP Indra.

Selanjutnya ia menambahkan, kasus ini bisa terungkap atas adanya laporan dari wajib pajak yang telah dilakukan tindak pemerasan oleh salah satu oknum pajak.

"Kemudian WP tersebut melaporkan kepada kita dan kita lakukan kerja sama dalam pengungkapan ini, dan berhasil mengamankan barang bukti," imbuhnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang dengan total Rp50 juta, alat komunikasi handphone, beberapa kartu kredit dan ATM serta kendaraan yang digunakan pelaku untuk bertemu korban.

Selanjutnya kepolisian akan melakukan pendalaman dan pengembangan terkait kasus ini. Apakah mungkin akan adanya tersangka baru dalam kasus pemerasan ini.

Pelaku kini terancam dijerat dengan undang-undang no 31 tahun 1999 pasal 12 diperkuat dengan undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (cr11)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Jum'at, 23 Agustus 2019 14:15 WIB
PANGKALPINANG - Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung dalam mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dengan
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Kamis, 22 Agustus 2019 22:15 WIB
PANGKALPINANG - Pansus Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pembahasan
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Kamis, 22 Agustus 2019 22:11 WIB
PANGKALPINANG - KPU Kota Pangkalpinang melakukan perbaikan keputusan tentang perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Kamis, 22 Agustus 2019 18:50 WIB
PANGKALPINANG - Penegakan hukum terkesan lemah membuat para penambang timah di sejumlah lokasi dalam kawasan kota Pangkalpinangpun tak akan pernah