DPRD Babel Gelar Paripurna Hak Interpelasi


DPRD Babel Gelar Paripurna Hak Interpelasi

PANGKALPINANG - Hak interpelasi yang dikeluarkan DPRD Provinsi Bangka Belitung telah resmi untuk dilaksanakan lewat rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa (10/4).

Pengambilan keputusan hak Interpelasi terhadap Gubernur Erzaldi telah memenuhi kuorum, Sebanyak 23 orang anggota dewan hadir mengikuti rapat paripurna dari total keseluruhan 45 orang anggota DPRD Babel.

Rapat paripurna yang sempat tertunda sekitar 1 jam ini dipimpin oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Wakil Ketua DPRD Babel, Dedy Yulianto dan Hendra Apollo.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, ia tidak menyangka, hak interpelasi ini bisa terlaksana dan telah mencapai kuorum, walaupun ada beberapa anggota dewan yang tidak hadir.

"Ini sangat luar biasa. Jujur secara pribadi saya tidak menyangka ini. Bagi teman-teman yang tidak hadir tetap kami hormati, ini hak konstitusi masing-masing, mudah-mudahan yang tidak hadir ini bukan karena faktor intervensi tapi sifatnya lain," ujarnya.

Didit menambahkan, dengan disetujuinya hak interpelasi ini telah mengukir sejarah di Provinsi Babel dan ia sepakat  bahwa tak ada benturan dalam permasalahan ini. 

"Alhamdulillah dengan disetujuinya interpelasi ini, DPRD Babel membuat sejarah untuk Negeri Serumpun Sebalai dalam mengakomodir Undang-undang MD3 tentang pengawasan kita dengan munculnya interpelasi," ungkapnya. Berikut beberapa anggota dewan dari beberapa fraksi yang mengikuti rapat paripurna.

Fraksi PDI Perjuangan ada sepuluh orang. Yakni, Didit Srigusjaya, Adet Mastur, Toni Mukti, Selly, Hendriyansen, Syamsuhardi, Saidi KM, Taufik Mardin, Ariyanto dan Sherly Chandra.

Fraksi Golkar dihadiri 7 orang. Yakni, Hendra Apollo, Sudirman Norman, Marsidi Satar, Ahmad Mughni, Djunaidi Thalib, Deddy Wijaya, dan Rina Fitriandari Maulana.

Kemudian dari Fraksi PKS ada dua orang. Yakni, Aksan Visyawan dan Eka Budiarta lalu ditambah satu orang dari Fraksi Amanat Demokrat. Yaitu HK Junaidi, selanjutnya dari Fraksi Madani (Hanura) dihadiri oleh Haryadi dan Syamsirwan dan terakhir hanya Dedy Yulianto yang hadir dari Fraksi Gerindra.

Terpisah, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengatakan dirinya akan menjawab hak interpelasi yang akan dilakukan oleh DPRD Babel.

"Sebagai Gubernur saya akan jawab apa yang menjadi pertanyaan DPRD," kata Erzaldi seperti dikutip dari Bangkapos.com, Selasa (10/4/2018) Ia mengatakan sudah kewajibannya, untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh DPRD Babel.

"Insya Allah saya akan jawab, dan kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan tersebut," tambahnya. Menurutnya, saat ia menunggu mekanisme yang harus dijalankan. "Sekarang saya menunggu mekanismenya saja," ujarnya. (cr9)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Jum'at, 23 Agustus 2019 14:15 WIB
PANGKALPINANG - Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung dalam mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dengan
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Kamis, 22 Agustus 2019 22:15 WIB
PANGKALPINANG - Pansus Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pembahasan
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Kamis, 22 Agustus 2019 22:11 WIB
PANGKALPINANG - KPU Kota Pangkalpinang melakukan perbaikan keputusan tentang perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Kamis, 22 Agustus 2019 18:50 WIB
PANGKALPINANG - Penegakan hukum terkesan lemah membuat para penambang timah di sejumlah lokasi dalam kawasan kota Pangkalpinangpun tak akan pernah