2 Pegawai LPDB Dijebloskan ke Penjara


 2 Pegawai LPDB Dijebloskan ke Penjara

SETELAH ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang pegawai LPDB yakni Fauzan Hilmy (staf bisnis)  dan Budi Sang Maharta (kepala bagian bisnis) akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Keduanya pun digiring masuk mobil dari Kejati Babel menuju LP Tuatunu Kota Pangkalpinang, Selasa (27/3) sekitar pukul 17.00 WIB.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Babel Eddi Ermawan mengatakan 2 tersangka demi kepentingan penyidikan dan penuntutan harus ditahan. Sekaligus ini guna untuk persidangan yang tak lama lagi akan segera berlagnsung di PN Tipikor.

“Pemeriksaan mereka selaku tersangka sudah kelar. Makanya dengan usainya putusan terhadapa terdakwa Awe maka giliran mereka yang akan ditahan dan sidang dalam waktu dekat,” ujar Eddi kemarin.

Menurut Eddi, 2 terdakwa ditahan dengan didampingi pengacara Adistya Sunggara. Sekitar pukul 17.00 WIB, 2 tersangka telah digiring ke Lapas Tuatunu Pangkalpinang. “Didampingi pengacara juga ke Lapas.  Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan,” ujarnya.

Terdakwa Suwidi als Awe  telah menerima putusan majelis hakim yang memutus 2 tahun dan 6 bulan penjara. Awe dikatakan jaksa penuntut Sarpin dari Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung telah menerima hasil putusan. “Tidak banding, dia menerima. Dan itu hak dia selaku terdakwa,” kata JPU Sarpin usai persidangan beberapa waktu lalu.

Putusan Awe sendiri telah dibacakan majelis hakim Tipikor kota Pangkalpinang. (23/1). Dimana putusan tersebut terbilang mengejutkan sebab  lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut yang hanya 18 bulan penjara. Padahal dalam perkara korupsi penyalahgunaan dana lembaga penyalur dana bergulir (LPDB)  2011  Direktur CV Biliton Makmur sudah mengembalikan utuh kerugian negara senilai Rp 2 milyar.

Adapun alasan majelis yang diketuai Surono menjatuhkan hukuman tinggi tersebut disebabkan Awe dan para tersangka dari pihak LPDB tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Majelis menjerat Awe dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana  telah dirubah dan ditambah dngan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, JPU Sarpin mengapresiasi putusan majelis hakim tersebut. Menurutnya hak dan kewenangan majelis memutuskan hukuman sebuah perkara di luar besaran tuntutan jaksa. “Ya, hukumanya beda 1 tahun penjara dari tuntutan yang berarti lebih tinggi. Itu kewenangan penuh majelis, kita hargai,” ujar Sarpin usai persidangan lalu.

Sarpin katakan alasan kuat pihaknya menuntut ringan perkara tersebut disebabkan terdakwa telah memulihkan kerugian negara. “Pertimbangan kita bilamana sebuah kasus Tipikor kerugian negara telah pulih, maka menjadi pertimbangan utama meringankanya. Namun bila sebaliknya, tentu kita akan memberikan hukuman tinggi,” tandasnya. (cr9)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Jum'at, 23 Agustus 2019 14:15 WIB
PANGKALPINANG - Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung dalam mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dengan
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Kamis, 22 Agustus 2019 22:15 WIB
PANGKALPINANG - Pansus Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pembahasan
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Kamis, 22 Agustus 2019 22:11 WIB
PANGKALPINANG - KPU Kota Pangkalpinang melakukan perbaikan keputusan tentang perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Kamis, 22 Agustus 2019 18:50 WIB
PANGKALPINANG - Penegakan hukum terkesan lemah membuat para penambang timah di sejumlah lokasi dalam kawasan kota Pangkalpinangpun tak akan pernah