Mantan Lurah Selindung Bisa Jadi Tersangka ?


Mantan Lurah Selindung Bisa Jadi Tersangka ?

PANGKALPINANG - Pengusutan perkara dugaan jual beli tanah di Ruang Terbuka Hijau (RTH) terus bergulir. Jika sebelumnya penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memeriksa 4 pejabat, yakni Suwito, mantan Camat Gabek yang sekarang menjabat Camat Pangkalbalam, Effendi M Ali, mantan Lurah Selindung, Ikwanto, Tata Ruang PU Pangkalpinang dan Akhmad Rivai, Kadis Pariwisata Provinsi, Rabu (7/3).

Pada, Senin (12/3), penyidik kembali memeriksa tiga orang saksi yakni Effendi M Ali (mantan Lurah Selindung), Ari Prima Jaya (staff dinas pariwisata) dan Setyo (staff Depkumham). Bahkan yang terbaru, Effendi M Ali selaku mantan Lurah Selindung bisa jadi tersangka karena dianggap orang yang paling bertanggungjawab atau yang mengetahui proses jual beli lahan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Babel, Edi Ermawan SH MH melalui Kasi Penkum, Roy Arland saat ditemui di kantornya membenarkan ada tiga orang yang diperiksa. "Salah satunya yang diperiksa ulang adalah Effendi M Ali, mantan Lurah Selindung," kata Roy, Senin siang (12/3) siang.

Disebutkan Roy, untuk mantan Lurah Selindung Effendi M Ali bisa jadi dalam penyelidikan (lid) ke tahap penyidikan (dik) statusnya akan berubah menjadi tersangka. "Karena dia (Effendi) yang mengetahui jual beli lahan saat menjabat lurah. Untuk sementara ini Effendi yang bertanggungjawab bukan Camatnya," tegas Roy.

Sementara Hadi Susilo Purbaya, Ketua Amak Babel, disinggung hal tersebut mengatakan  AMAK  Babel sangat mengapresiasi akan kesigapan dan keseriusan pihak penyidik pidsus kejati babel terkait laporan kami terhadap dugaan pencaplokan dan jual beli tanah Negara kawasan (RTH) Ruang terbuka hijau yang terletak di kelurahan Jerambah Gantung (sekarang) dan Kelurahan Selindung (dahulu) untuk segera di tuntaskan.

Menurut Amak Babel, perlu dikaji ulang dan publik tahu walaupun tanah kawasan RTH belum masuk ke Aset Kota Pangkalpinang, tetapi sudah ada perda yang memback-up kawasan tersebut, artinya perda tersebut harus di revisi demi kepentingan masyarakat. Selagi belum di keluarkan dari kawasan RTH dengan seijin menteri agraria dan tataruang, apa tujuan dan maksud di keluarkannya sebagian RTH tersebut untuk kepentingan siapa?

Lanjut Hadi Susilo ,selagi belum ada perda (PK -red) yang mengaturnya,kawasan teesebut tidak boleh di perjualbelikan, kalau sudah masuk perda RTH, kawasan yang tidak boleh di perjualbelikan, di karenakan sudah masuk sebagai lahan yg dikuasai negara walaupun belum masuk aset, layaknya seperti hutan lindung tidak masuk aset Pemerintah pusat tapi dk boleh dijual beli karena (RTH ) masuk hak publik.

Dikarenakan perda itu produk hukum dan setiap yang sudah diatur perda tidak boleh dialih fungsikan sebelum dibatalkan melalui perda juga di (PK) peninjauan kembali, bahwa lahan tersebut jadi lahan bebas kembali yg boleh diusahakan oleh masyarakat (APL) area penggunaan lainnya," pungkas Hadi Susilo.(don/wah)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Pemprov Babel Pastikan Stok Beras Cukup Hingga Enam Bulan
Pemprov Babel Pastikan Stok Beras Cukup Hingga Enam Bulan
Jum'at, 29 Mei 2020 14:35 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan stok beras di sejumlah gudang distributor sembako cukup hingga enam bulan ke
Gubernur Erzaldi Pimpin Rapat Sosialisasi Penerapan Protokol Covid-19
Gubernur Erzaldi Pimpin Rapat Sosialisasi Penerapan Protokol Covid-19
Jum'at, 29 Mei 2020 14:12 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, Jumat (29/5/20) memimpin Rapat Pembahasan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di
Aktivitas Pemerintahan Akan Kembali Normal Secara Bertahap Dalam Waktu Dekat
Aktivitas Pemerintahan Akan Kembali Normal Secara Bertahap Dalam Waktu Dekat
Kamis, 28 Mei 2020 15:08 WIB
PANGKALPINANG – Rapat koordinasi rencana normalisasi penyelenggaraan pemerintahan dipimpin langsung oleh Gubernur Erzaldi Rosman yang dihadiri oleh forkopimda di Ruang
Pemprov Babel Akan Buat Perda Protokol Penanganan Covid-19
Pemprov Babel Akan Buat Perda Protokol Penanganan Covid-19
Rabu, 27 Mei 2020 16:57 WIB
PANGKALPINANG - Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam waktu dekat ini akan menerapkan protokol Covid-19 dalam upaya untuk menuntaskan pemberantasan