Satu Paslon Pilwako Ditetapkan Tersangka


Satu Paslon Pilwako Ditetapkan Tersangka

PANGKALPINANG - Penyidik Polres Pangkal pinang yang tergabung dalam Tim Gakkumdu Kota Pangkalpinang menaikkan status laporan darii dugaan kasus pidana Pemilu, Jumat (9/3/2018) lalu.

Peningkatan status ini setelah tim melakukan gelar perkara di Aula Anton Polres Pangkalpinang selama sekitar empat jam. 
Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Mun'im Minggu (11/3), mebenarkan adanya salah satu calon wakil walikota yang ditetapkan menjadi tersangka.

Dilansir dari Tribratanewsbabel.com, gelar perkara ini dipimpin langsung Kapolres Pangkalpinang AKBP Noveriko A Siregar didampingi Kasubdit Kamneg Ditkrimum Polda Kepulauan Babel AKBP Dheny Budiono dengan Pemapar Kasat Reskrim AKP M. Sholeh dan dihadiri oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang, diantaranya Kasi Pidum Kejari Pangkalpinang beserta Tim, Penyidik dan Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Pangkalpinang, Tim Asistensi Ditreskrimum Polda Babel, Kanit Politik Sat Intelkam dan Kasi Propam Polres Pangkalpinang.

Dari situs resmi Polda Kepulauan Babel ini, Kapolres Pangkalpinang AKBP Noveriko A Siregar membenarkan hasil gelar perkara yang dihadiri Polda Babel dan Kejari Pangkalpinang telah menetapkan I sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana Pemilu.

Setelah Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang memaparkan hasil pemeriksaan dan sesuai masukan dan pendapat Para Peserta Gelar, maka Kesimpulan Gelar Perkara yaitu Terlapor I yang telah dilaporkan sesuai LP/B-928/III/2018/SPKT/RES PKP tanggal 5 Maret 2018, sudah terdapat dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga terhitung Mulai tanggal 9 Maret 2018 telah ditetapkan sebagai tersangka.

"I ditetapkan sebagai tersangka dan disangka melanggar Pasal 187 A ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang ancaman pidana penjara minimal 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda Minimal Rp 200 juta dan maksima Rp 1 (satu) Milyar," ujar Kapolres.

Dalam pasal 187 A ayat (1) dari UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh Puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Kapolres juga mengatakan, bahwa I telah dipanggil dan akan mendengarkan keterangannya lagi pada hari Senin (12/3/2018). Saat dikonfirmasi terkait kabar ini, Minggu (11/3), Kabid Humas Polda Babel membenarkan informasi tersebut.

Kapolres Pangkalpinang AKBP Noveriko A Siregar mengakui untuk keterangan lebih lanjutnya dapat menghubungi jajarannya di Satuan Reskrim Pangkalpinang.

Kasat Reskrim Pangkalpinang, AKP M Saleh, membenarkan telah selesainya dilakukan gelar perkara terkait laporan dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah hukumnya. "Penjelasannya sama dengan berita yang dimuat diTribaratanewsbabel.com," jelas Saleh.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Pangkalpinang, Ida Kumala mengaku belum menerima konfirmasi dari kepolisian terkait penetapan satu tersangka pidana pemilu salah satu calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Minggu (11/3).

Saat dihubungi, Ida Kumala mengatakan pihaknya akan melakukan rapat menyusul informasi penetapan tersangka tersebut.  “Karena kita memiliki Sentra Gakkumdu (Penegakan hukum terpadu). Nanti kalau ada konfirmasi dari Sentra Gakkumdu akan mengundang yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” jelas Ida Kumala.

Dia menambahkan, pihaknya memiliki  prosedur dalam pembahasan kedua. “Untuk yang ini (Penetapan Tersangka-red) kewenangan sudah ada di Kepolisian dan kejaksaan nantinya. Jadi kita hanya mengawal prosesnya,” ungkap Ida Kumala. (don)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Jum'at, 23 Agustus 2019 14:15 WIB
PANGKALPINANG - Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung dalam mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dengan
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Kamis, 22 Agustus 2019 22:15 WIB
PANGKALPINANG - Pansus Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pembahasan
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Kamis, 22 Agustus 2019 22:11 WIB
PANGKALPINANG - KPU Kota Pangkalpinang melakukan perbaikan keputusan tentang perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Kamis, 22 Agustus 2019 18:50 WIB
PANGKALPINANG - Penegakan hukum terkesan lemah membuat para penambang timah di sejumlah lokasi dalam kawasan kota Pangkalpinangpun tak akan pernah