Akankah Kemas Daniel Tersangka ?


Akankah Kemas Daniel Tersangka ?

PANGKALPINANG– Meskipun terdakwa Suwidi als Awe direktur CV Biliton Makmur selaku penerima dana kredit bermasalah dari lembaga penyalur dana bergulir (LPDB) 2011 mendapat putusan hukum dari PN Tipikor kota Pangkalpinang dengan 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Penanganan perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bergulir di lembaga penyalur dana bergulir (LPDB) hingga saat ini masih terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Giliran 2 pegawai LPDB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya tidak lama lagi akan disidangkan di PN Tipikor Pangkalpinang. Yakni Fauzan Hilmy (staf bisnis) dan Budi Sang Maharta (kepala bagian bisnis).

Guna penyidikan serta mempercepat penuntutan pada anak buah mantan direktur LPDB Kemas Danil, penyidik asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kamis (8/2) telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur LPDB bidang bisnis yakni Warso di rutan Madaeng Surabaya. Warso merupakan bawahan langsung Direktur Utama, yang mana saat itu dijabat oleh Kemas Danil yang saat ini merupakan salah satu pasangan calon (Paslon) yang akan bertarung pada pilkada Kabupaten Bangka 2018.. Namun Warso sendiri saat ini sedang dijerat sebagai tersangka korupsi dana bergulir LPDB di Jawa Timur serta ditahan di rutan Madaeng Surabaya.

Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung terhadap Warso yang berlangsung di rutan Madaeng Surabaya langsung dibenarkan kepala seksi penyidikan, Wilman Ernaldy SH MH. Wilman selaku ketua tim mendatangi Warso di rutan pada Kamis lalu (8/2). 

“Direktur bisnis Warso yang kita periksa. Dia ditahan di rutan di Surabaya, makanya kita periksa di rutan,” ujar Wilman.
Sayang Wilman tidak mau membeberkan seputar materi pemeriksaan. Menurutnya itu tidak bisa dipublikasi demi penyidikan yang sedang berlangsung. “Kalau materinya tidak bisa kita sampaikan, tetapi yang jelas kita sudah melakukan pemeriksaan. Nanti dipersidangan saja akan diungkapkan,” katanya.

Putusan Awe sendiri telah dibacakan majelis hakim Tipikor kota Pangkalpinang. Dimana putusan tersebut terbilang mengejutkan sebab lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut yang hanya 18 bulan penjara. Padahal dalam perkara korupsi penyalahgunaan dana lembaga penyalur dana bergulir (LPDB) 2011 Direktur CV Biliton Makmur sudah mengembalikan secara utuh kerugian negara senilai Rp 2 milyar.

Awe dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (don)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
KPU Babel Tetapkan Rekapitulasi DPTHP-2
KPU Babel Tetapkan Rekapitulasi DPTHP-2
Selasa, 11 Desember 2018 21:01 WIB
PANGKALANBARU - KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di
Ini Penjelasan Gustavo Terkait Hasil Gugatan Yang Akan Diterima Oleh Keluarga Korban Lion Air JT 610
Ini Penjelasan Gustavo Terkait Hasil Gugatan Yang Akan Diterima Oleh Keluarga Korban Lion Air JT 610
Selasa, 11 Desember 2018 19:38 WIB
PANGKALANBARU - LAW Office Niru Anita Sinaga (Nas) bersama Pengacara Internasional dari Aliansi Hukum Aviasi Internasional, Miami, Florida, USA, Gustavo
LAW OFFICE NAS Bersama Pengacara Internasional Gustavo Siap Beri Bantuan Hukum Keluarga Lion Air JT 610
LAW OFFICE NAS Bersama Pengacara Internasional Gustavo Siap Beri Bantuan Hukum Keluarga Lion Air JT 610
Selasa, 11 Desember 2018 19:35 WIB
PANGKALANBARU - LAW Office Niru Anita Sinaga (NAS) bersama Aliansi Hukum Aviasi Internasional, Miami, Florida, USA siap memberikan bantuan pendampingan
Didit : DPRD Belum Melihat Kontriobusi ICDX Membangun Babel
Didit : DPRD Belum Melihat Kontriobusi ICDX Membangun Babel
Senin, 10 Desember 2018 17:22 WIB
PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya menjelaskan, keberadaan ICDX belum memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Bangka