Akankah Kemas Daniel Tersangka ?


Akankah Kemas Daniel Tersangka ?

PANGKALPINANG– Meskipun terdakwa Suwidi als Awe direktur CV Biliton Makmur selaku penerima dana kredit bermasalah dari lembaga penyalur dana bergulir (LPDB) 2011 mendapat putusan hukum dari PN Tipikor kota Pangkalpinang dengan 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Penanganan perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bergulir di lembaga penyalur dana bergulir (LPDB) hingga saat ini masih terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Giliran 2 pegawai LPDB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya tidak lama lagi akan disidangkan di PN Tipikor Pangkalpinang. Yakni Fauzan Hilmy (staf bisnis) dan Budi Sang Maharta (kepala bagian bisnis).

Guna penyidikan serta mempercepat penuntutan pada anak buah mantan direktur LPDB Kemas Danil, penyidik asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kamis (8/2) telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur LPDB bidang bisnis yakni Warso di rutan Madaeng Surabaya. Warso merupakan bawahan langsung Direktur Utama, yang mana saat itu dijabat oleh Kemas Danil yang saat ini merupakan salah satu pasangan calon (Paslon) yang akan bertarung pada pilkada Kabupaten Bangka 2018.. Namun Warso sendiri saat ini sedang dijerat sebagai tersangka korupsi dana bergulir LPDB di Jawa Timur serta ditahan di rutan Madaeng Surabaya.

Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung terhadap Warso yang berlangsung di rutan Madaeng Surabaya langsung dibenarkan kepala seksi penyidikan, Wilman Ernaldy SH MH. Wilman selaku ketua tim mendatangi Warso di rutan pada Kamis lalu (8/2). 

“Direktur bisnis Warso yang kita periksa. Dia ditahan di rutan di Surabaya, makanya kita periksa di rutan,” ujar Wilman.
Sayang Wilman tidak mau membeberkan seputar materi pemeriksaan. Menurutnya itu tidak bisa dipublikasi demi penyidikan yang sedang berlangsung. “Kalau materinya tidak bisa kita sampaikan, tetapi yang jelas kita sudah melakukan pemeriksaan. Nanti dipersidangan saja akan diungkapkan,” katanya.

Putusan Awe sendiri telah dibacakan majelis hakim Tipikor kota Pangkalpinang. Dimana putusan tersebut terbilang mengejutkan sebab lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut yang hanya 18 bulan penjara. Padahal dalam perkara korupsi penyalahgunaan dana lembaga penyalur dana bergulir (LPDB) 2011 Direktur CV Biliton Makmur sudah mengembalikan secara utuh kerugian negara senilai Rp 2 milyar.

Awe dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (don)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Kasian Nelayan Basel, Kerap Diancam oleh Orang Tak Dikenal
Kasian Nelayan Basel, Kerap Diancam oleh Orang Tak Dikenal
Selasa, 15 Januari 2019 17:23 WIB
PANGKALPINANG - Perjuangan para nelayan Bangka Selatan ( Basel), dalam menyampaikan aspirasi menolak aktivitas Kapal Compreng, Trawl dan TI
Nelayan Basel Demo Mapolda Babel,  Tolak TI Apung, Kapal Trawl dan Kapal Kompreng,  Ancam Datangi Mabes Polri
Nelayan Basel Demo Mapolda Babel, Tolak TI Apung, Kapal Trawl dan Kapal Kompreng, Ancam Datangi Mabes Polri
Selasa, 15 Januari 2019 15:35 WIB
PANGKALPINANG - Masyarakat Nelayan Bangka Selatan kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa damai ke Polda Babel, Selasa (15/1)
BNNK Tes Urine Walikota Pangkalpinang  dan 66 Pejabat Eselon, Hasilnya Negatif
BNNK Tes Urine Walikota Pangkalpinang dan 66 Pejabat Eselon, Hasilnya Negatif
Senin, 14 Januari 2019 20:42 WIB
PANGKALPINANG - Usai apel pagi, Senin (14/1), Walikota Pangkalpinang langsung mengumpulkan seluruh pejabat eselon yang ada di lingkungan Pemerintah Kota
DPRD Babel Kesal, Pertamina Depo Pangkalbalam Mankir akibatnya Rapat Dengar Pendapat Dengan Nelayan Tertunda
DPRD Babel Kesal, Pertamina Depo Pangkalbalam Mankir akibatnya Rapat Dengar Pendapat Dengan Nelayan Tertunda
Senin, 14 Januari 2019 20:19 WIB
PANGKALPINANG - Pimpinan dan Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengaku kecewa, Pertamina Depo Pangkalbalam tidak dapat memenuhi panggilan