Gubernur Bisa Ajukan Keberatan Jika Rencana HTI Sumsel Dipindahkan ke Babel


Gubernur Bisa Ajukan Keberatan Jika Rencana HTI Sumsel Dipindahkan ke Babel

PANGKALPINANG - Terkait adanya informasi bahwa pemerintah pusat akan memindahkan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang perizinannya berada di Provinsi Sumsel ke Kepulauan Babel, diakui Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bangka Belitung.

Menyikapi rencana tersebut, kata Gubernur, Provinsi Babel akan melihat terlebih dahulu lokasi mana saja yang ditetapkan oleh pusat untuk pengalihan HTI tersebut.

"Jika masuk kawasan yang tidak sesuai dengan PERDA 2/2014 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Babel 2014-2034 atau RTRW Kabupaten/Kota, maka jelas tidak boleh," ujar Erzaldi.

Namun demikian, lanjut Erzaldi, mengingat  proses panjang penetapan kawasan di dalam RTRW membutuhkan banyak kajian dan masukan dari para stakeholder, tentu saja pengalihan status HTI  tidak dapat dilakukan secara serta merta.

"Hal ini bertentangan jika kita kaitkan dengan prioritas Pembangunan Kepulauan Babel sebagai suatu daerah yg berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemda dinyatakan bahwa daerah provinsi  menyusun  RPJMD berdasarkan RTRW. Artinya mengatur pemanfaatan ruang yang akan digunakan," papar Erzaldi.

Gubernur menyebutkan  di dalam RPJMD 2017-2022 kebijakan Pemprov Babel  tidak memprioritaskan dan memuat atau mengakomodir pemanfaatan ruang untuk HTI.

"Prioritas kita di RPJMD adalah HTR yang pemanfaatannya bisa dilakukan  masyarakat melalui BUMDes, Koperasi, BUMD," tukas Erzaldi.

Program ini, kata gubernur juga sejalan dengan kebijakan nasional yang menerbitkan sertifikat Tanah 

Reformasi Agraria (TORA) yang diberikan kepada masyarakat komunal/adat yang tinggal di kawasan hutan untuk memanfaatkan hutan untuk kepentingan ekonomi. Jadi berdasarkan hal tersebut dan pada intinya  

Gubernur Babel secara politis dapat menyampaikan keberatannya kepada pemerintah pusat dan menolak kebijakan pengalihan HTI dari Sumsel ke Babel. Untuk masalah HTI ini, Pemprov Babel harus mencermati kesesuaian RTRW Prov/Kab/Kota dan selanjutnya memperhatikan prioritas pembangunan daerah (RPJMD) yang tertuang didlam Perda 14/2017.

"Kita lihat dulu. Nanti kita analisa. Tetapi intinya jika memang informasi ini benar, maka bisalah kita ajukan keberatan terhadap hal tersebut. Namun kita perlu duduk bareng pihak-pihak terkait di pemda kita untukmembahas dan menganalisa hal ini," tegas gubernur. (wah)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Diskominfo Babel Kenalkan Potensi Daerah di Bali ITT Expo 2019
Diskominfo Babel Kenalkan Potensi Daerah di Bali ITT Expo 2019
Jum'at, 06 Desember 2019 15:56 WIB
PANGKALPINANG - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya mempublikasikan destinasi wisata dan produk unggulan UMKM.
M Nuh Jabat Ketua SAPC- Net Wakilnya U Ohn Kyaing dari Myanmar
M Nuh Jabat Ketua SAPC- Net Wakilnya U Ohn Kyaing dari Myanmar
Kamis, 05 Desember 2019 16:55 WIB
BALI – Ketua Dewan Pers Indonesia – terpilih sebagai Ketua South Asian Press Council Network (SEAPC-Net) dalam pertemuan pertama
Rudianto Tjen Berharap Penanganan Kasus Sijuk Bisa Menegakan Wibawa Pemerintah dan Penegak Hukum
Rudianto Tjen Berharap Penanganan Kasus Sijuk Bisa Menegakan Wibawa Pemerintah dan Penegak Hukum
Kamis, 05 Desember 2019 16:43 WIB
PANGKALPINANG - Anggota DPR RI, Rudianto Tjen menanggapi penyelesaian kasus Sijuk yang mengarah pada penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. 
DPRD Babel Akan Melapor Ke Mabes Polri
DPRD Babel Akan Melapor Ke Mabes Polri
Rabu, 04 Desember 2019 14:20 WIB
PANGKALPINANG - Penanganan proses hukum terhadap anggota Sat Pol PP Babel saat melakukan penertiban lokasi tambang di Desa Sijuk,