Hakim Kurung Bendahara DPRD


Hakim Kurung Bendahara DPRD

PANGKALPINANG – Akhirnya nasib hukum Budik Wahyudi selaku tersangka kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 juta, ikut merana sama seperti tersangka korupsi lainnya. Dimana awalnya saat penyidikan, Budik Wahyudi terkesan diistimewakan jaksa di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tetapi oleh majelis hakim PN Tipikor Kota Pangkalpinang justeru ditahan di Lapas Tuatunu Pangkalpinang. 
    
Menurut Humas Pengadilan Tipikor Iwan Gunawan, penahanan pada Budik Wahyudi hanya untuk memenuhi rasa keadilan hukum saja. Dimana seluruh tersangka korupsi yang sudah dilimpahkan oleh JPU telah ditahan jaksa kecuali Budik Wahyudi.  “Maka dari itu kenapa Budik Wahyudi tak ditahan jaksa, majelis hakim   akhirnya memberikan pertimbangan lain. Agar adil, maka ditahan setelah mempertimbangkan secara subjektif dan objektif,” kata Iwan Gunawan pada wartawan kemarin (12/5) siang.
    
Selain itu juga kata Iwan Gunawan kasus SPPD Fiktif yang menyangkut 13 Anggota Dewan Kota Pangkalpinang ini mendapat sorotan tajam publik dan media di Kkota Pangkalpinang. Hal ini terlihat dari kontrol sosial yang mereka berikan kepada majelis hakim. “Majelis sempat dikirimi surat dari LSM dan aktivis penggiat anti korupsi yang meminta agar tersangka Budik Wahyudi ditahan sama seperti yang lainnya. Hal ini agar memenuhi rasa keadilan hukum,” ungkap Iwan. 
    
Iwan mengungkapkan surat dorongan penahanan di antaranya berasal para aktivis dari Persatuan Civitas Akademika Lintas Perguruan Tinggi Bangka Belitung dan LSM Aliansi Masyarakat Anti korupsi.  “Kasus ini senantiasa disorot masyarakat luas, karena ini soal wakil mereka (dewan kota.red) di DPRD. Kita menghargai adanya kontrol sosial seperti itu, dimana mereka mendesak agar tersangka Budik Wahyudi ditahan sama dengan tersangka korupsi yang lain. Majelis hakim juga harus menerapkan rasa keadilan soal penahanan itu, apalagi ini perkara korupsi jelas tuntutan agar kasus ini ditangani secara lebih serius,” tegasnya.
    
Sementara itu di tempat terpisah koordinator Persatuan Civitas Akademika Lintas Perguruan Tinggi Bangka Belitung, Marshal Imar Pratama membenarkan soal pihaknya telah berkirim surat kepada PN Tipikor perihal permohonan agar tersangka Budik Wahyudi ditahan sama dengan tersangka korupsi lainya. “Kita awalnya membaca media, kalau Budik Wahyudi terkesan diistimewakan pihak jaksa dengan tidak ditahan baik saat penyidikan dan penuntutan. Maka dari itu kita meminta majelis hakim dengan hormat agar tersangka tersebut ditahan,” kata Marshal.
    
Akhirnya kata Marshal pertimbangan nurani dan keadilan majelis hakim sama dengan kita warga masyarakat. “Alhamdulillah  majelis akhirnya menahan tersangka Budik Wahyudi. Tentu sikap hukum seperti ini yang kita harapkan agar ada keadilan hukum. Apalagi ini menyangkut perkara korupsi, jadi harus tegas dan tidak boleh main-main,” ujarnya.
    
Hingga putusan nantinya, lanjut Marshal, pihaknya akan terus mengontrol. Jangan sampai kasus ini di tengah jalan terkesan sampai dibelokan. “Pasti kita kawal terus, kawan-kawan LSM lainnya seperti AMAK juga terus mengontrol. Jadi kasus ini syarat akan kontrol sosial dan hukum, karena memang menyangkut dengan 13 anggota DPRD,” tukasnya. (don)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Jum'at, 23 Agustus 2019 14:15 WIB
PANGKALPINANG - Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung dalam mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dengan
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Kamis, 22 Agustus 2019 22:15 WIB
PANGKALPINANG - Pansus Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pembahasan
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Kamis, 22 Agustus 2019 22:11 WIB
PANGKALPINANG - KPU Kota Pangkalpinang melakukan perbaikan keputusan tentang perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Kamis, 22 Agustus 2019 18:50 WIB
PANGKALPINANG - Penegakan hukum terkesan lemah membuat para penambang timah di sejumlah lokasi dalam kawasan kota Pangkalpinangpun tak akan pernah