Sengketa Lahan Eks Meby Belum Jelas. Pemkot Diminta Selesaikan Sengketa


Sengketa Lahan Eks Meby Belum Jelas. Pemkot Diminta Selesaikan Sengketa

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - DPRD Kota Pangkalpinang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang agar segera menyelesaikan sengketa lahan eks Meby yang sudah dibongkar sejak tahun 2010 lalu.

“Kita melihat pemerintah sampai hari ini belum mampu melakukan penyelesaian sengketa lahan dengan PT Meby. Makanya harus dicari keputusan hukumnya secepat mungkin sehingga tidak mengganggu pembangunan,” ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi, S.TP di ruang kerjanya, Rabu (1/6).

Arnadi mengatakan, ketidakmampuan Pemkot tersebut terbukti pembangunan Bangka Trade Center (BTC) di kawasan eks Bioskop Banteng tersebut, sampai hari ini belum juga selesai.

Kemudian lanjutnya, eks pabrik es yang direncanakan untuk pembangunan kolam renang sampai hari ini juga belum selesai sehingga anggaran untuk kolam renang dari pemerintah pusat tersebut berdasarkan informasi dari Komisi C pembangunannya akan dipindahkan ke kawasan Mandara akibat ketidak mampuan pemerintah menyediakan lahan dari eks Meby ini.

“Padahal Mandara itu peruntukannya tidak ada sama sekali untuk kolam renang, tapi diperuntukan yang lain sesuai rencana Pemkot. Jadi kita harap Pemkot harus serius menyelesaikan sengketa lahan ini, jangan sampai pembangunan semakin tidak sesuai dengan tata ruang akibat ketidak mampuan Pemkot menyelesaikan lahan-lahan yang sebetulnya sudah disiapkan,” harap Arnadi.

Mengenai rencana Pemkot yang akan membawa masalah ini ke Ombusman, Arnadi mengatakan, selama sesuai dengan aturan yang jelas dan Pemkot yakin eks Meby memang mestinya jadi hak Pemkot, maka hal tersebut merupakan langkah yang cukup tepat karena apabila sudah ada kepastian hokum, maka akan semakin jelas menjadi hak siapa.

“Kalau menjadi hak Pemkot berarti Pemkot semakin mudah melakukan pembanguna di lahan eks Meby tersebut, tapi kalau bukan hak Pemkot, kita juga tidak bisa memaksakan diri. Cuma bagaimana perjanjian Pemkot dengan BTC karena berdasarkan perencanaan pembangunan bekas lahan Banteng eks Meby merupakan  bagian dari pembangunan BTC sesuai dengan kontrak antara Pasar Pinang Jaya dengan Pemkot dan kalau diputuskan di Ombusman bahwa Pemkot kalah berarti harus bersedia menyediakan lahan untuk Pasar Pinang Jaya,” ulas Arnadi.

Sementara terkait rencana Walikota Pangkalpinag yang akan mengeluarkan Perwako untuk membangun kolam renang di lahan eks pabrik es, wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Ir. Irianto Tahor menyambut baik hal tersebut, karena dana yang digunakan berasal dari pusat.

“Silahkan saja mau buat Perwako, itu bagus karena berdasarkan informasi dana sebesar Rp 30 miliar lebih dari pusat sudah ada tapi kalau menggunakan APBD kita tidak mau karena masih ada permasalahan,” terang Irianto.

Irianto menambahkan, apabila walikota mengeluarkan Perwako untuk membangun kolam renang di eks pabrik es, maka bila terjadi sesuatu akan menjadi tanggungjawab walikota sendiri. Tapi apabila menggunakan APBD dan disahkan dewan maka dewan juga akan kena, bila bermasalah. (ydi)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Chef Martin Rekomendasikan Pemakaian Air Fryer dan Kompor Induksi di Rumah
Chef Martin Rekomendasikan Pemakaian Air Fryer dan Kompor Induksi di Rumah
Kamis, 17 Oktober 2019 18:07 WIB
PANGKALPINANG - Chef di Hotel Soll Marina Bangka, Martin merekomendasikan penggunaan air fryer dan kompor induksi untuk rumah tangga setelah
2020, Kemenaker Tetapkan UMP Naik 8,51 Persen, Begini Tanggapan Ketua DPRD Babel
2020, Kemenaker Tetapkan UMP Naik 8,51 Persen, Begini Tanggapan Ketua DPRD Babel
Kamis, 17 Oktober 2019 15:28 WIB
PANGKALPINANG - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar
Gerak Babel Desak Kejari Tuntaskan Perkara SPPD Fiktif 13 Dewan Kota, Berikut Tuntutanya
Gerak Babel Desak Kejari Tuntaskan Perkara SPPD Fiktif 13 Dewan Kota, Berikut Tuntutanya
Kamis, 17 Oktober 2019 10:06 WIB
PANGKALPINANG - Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Bangka Belitung (Babel) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang, untuk segera menuntaskan perkara tindak pidana
Empat Pimpinan DPRD Babel Resmi Dilantik, Didit Tetap Jadi Ketua
Empat Pimpinan DPRD Babel Resmi Dilantik, Didit Tetap Jadi Ketua
Rabu, 16 Oktober 2019 13:23 WIB
PANGKALPINANG - Empat Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik setelah pengucapan sumpah/janji jabatan di Ruang